Connect with us

POLITIK

Keluarga Larang Yenny Wahid Maju di Pilkada Jatim, Begini Respon Prabowo

Published

on

Jatimraya.com, Jakarta – Putri Abdurrahman Wahid, Zanubah Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid dilarang keluarganya maju dalam Pilada Jatim 2018, hal ini dimaksudkan agar komunikasi di NU tidak terpecah.

“Saya sedih dan menghormati, tapi bagaimana lagi, kata Prabowo”

“Kami keluarga Gus Dur punya tugas sejarah. Terutama agar komunikasi NU tidak pecah. Kami tidak boleh ikut masuk kontes yang berlangsung,” kata Yenny di Jakarta, Rabu (1/3).

Meski demikian, Yenny tetap berterima kasih atas tawaran Prabowo tersebut. Dia mengaku telah memikirkan dengan matang tawaran Prabowo. Namun Yenny lebih memilih pertimbangan dari keluarganya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo atas tawaran yang telah beliau sampaikan. Sesungguhnya tawaran sudah saya pikirkan,” ujarnya.

Menanggapi jawaban Yenny, Prabowo mengaku sedih karena tawarannya tidak diterima. Selama ini, Prabowo menilai Yenny sebagai kader bangsa yang memiliki wawasan luas. Meski demikian, dia tetap menghargai sikap Yenny.

“Beliau tidak diizinkan oleh keluarganya. Saya menilai beliau adalah kader bangsa yang terkemuka yang punya wawasan sangat luas. Saya selalu berharap memberi sumbangan kepada kita semua,” kata Prabowo.

“Saya sedih dan menghormati, tapi bagaimana lagi,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Yenny mengakui dirinya diminta Prabowo untuk dijadikan calon gubernur Jawa Timur. Ia pun berjanji akan menjawab ‘pinangan’ Prabowo itu hari ini.

“Pak Prabowo dalam pertemuan beberapa hari lalu memang meminta saya untuk maju dalam Pilkada Jatim,” kata Yenny, seperti dikutip CNN. (cin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Di Malang, 12 Tersangka Korupsi Mencalonkan Diri di Pemilu 2019

Published

on

Ketua KPU Kota, Malang Zaenudin.

Jatimraya.com, Malang – Sebanyak 12 calon yang masuk dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masih berstatus tersangka dan akan maju pada Pemilihan Umum 2019.

Ketua KPU Kota Malang Zaenudin mengatakan bahwa sebanyak 12 orang tersangka tersebut berasal dari tujuh partai politik dan tersebar hampir di seluruh wilayah daerah pemilihan. Pada prinsipnya, hak para tersangka tersebut masih dilindungi undang-undang karena belum ada keputusan yang bersifat inkrah.

“Ada 12 calon legislatif yang saat ini menyandang predikat sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Zaenudin seusai melakukan penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang Pada Pemilu 2019 di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (20/9/2018).

Calon legislatif yang berstatus tersangka tersebut berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura dan Partai Demokrat.

Sebanyak 12 calon legislatif tersebut tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Dalam kasus itu, sebanyak 41 orang anggota DPRD Kota Malang diciduk oleh KPK.

“Menurut aturan, memang tidak ada penandaan terhadap calon legislatif yang meninggal dunia atau sedang menjalani proses hukum,” ujar Zaenudin.

Zaenudin menambahkan, beberapa partai telah menarik bakal calon legislatif yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Partai Golkar menarik dua calon, Partai Nasional Demokrat satu calon, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiga calon dan tiga orang dari PDIP mengundurkan diri.

KPU Kota Malang telah menetapkan DCT Anggota DPRD Kota Malang untuk Pemilu 2019. Sebanyak 529 ditetapkan dan akan maju pada Pemilu 2019 dari sebelumnya tercatat ada sebanyak 535 calon yang masuk dalam DCS.

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Malang Nomor 12/HK.03.1-KPT-3573-KPUKOT-9-2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Malang tersebut, maka para calon bisa mulai melakukan kampanye pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. (vic)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Mendagri Hadiri Pelantikan 40 Anggota DPRD Malang

Published

on

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo.

Jatimraya.com, Surabaya – Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dijadwalkan hadir pada proses pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur hasil pergantianantarwaktu (PAW) yang digelar di Gedung DPRD setempat, Senin (10/9/2018).

“Pak Mendagri sudah memastikan hadir untuk menyaksikan proses pelantikan di Malang. Beliau akan didampingi Gubernur Jatim Soekarwo,” ujar Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai ketika dikonfimasi di Surabaya, Senin (10/9/2018) pagi.

Ke-40 orang yang dilantik berasal dari 10 partai politik dan akan menjadi wakil rakyat hingga 2019 untuk langsung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, terutama membahas Perubahan APBD 2018 serta RAPBD 2019 untuk Kota Malang.

Berdasarkan data dari Biro Administrasi dan Pemerintahan Pemprov Jatim, berikut nama-nama yang akan dilantik pada hari ini sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, yaitu dari PDI Perjuangan: Retno Mastuti, Heri Suyanto, Bambang Heri Susanto, Luluk Zuhriyah, Sutikno, Rusman Hadi, Sugiono, Edy Hermanto, dan Yusana Intiyaswati.

Kemudian dari Partai Demokrat: Nawang Nugraning Widhi, Sulastri, Nanik Qurrata Akyunin, Arif Darmawan, dan Fransiska Rahayu Budiwiarti.

Lalu, dari Partai Golkar: Arief Budiarto, Musolli, Eddy Widjanarko, Budianto, dan Retno Sumarah.

Selanjutnya, dari Partai Gerindra: Dharman Susanto, Moch Andhi Mochsoni, Moch Ula, dan Andri Wiwanto.

Anggota dewan PAW dari PPP: Joko Supriono, Abdul Rozaq, dan Achmad Subandiri.

Kemudian, dari PKS: Masduki, Syaiful Ali Fatah, dan Helmi Teguh Yuana.

Lalu, dari PKB: Abdul Wahid, Ike Kisnawati, Siti Aminah Rofii, M Taufik, dan Siswo Waroso.

Fari Partai NasDem Didik Suprayitno, dari PAN: Dito Arief, Ferry Adha Adianto, dan Lookh Makhfudz, serta Partai Hanura R Purwono Tjokro Darsono dan Nicolia Mundzir.

Sebelumnya, sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang tersangkut kasus KKN dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan saat ini sedang menjalani masa tahanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Satu orang sudah dilakukan proses PAW, sehingga masih ada 40 orang yang harus dilantik.

Dalam perkembangan kasus tersebut, KPK menyatakan, dari sebanyak 41 tersangka, diduga menerima uang Rp700 juta untuk kasus suap, dan Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi. (fqh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Risma Ceritakan Suka Duka Penerapan E-Procurement Surabaya

Published

on

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Jatimraya.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menceritakan suka duka pada saat awal pertama kali menerapkan program e-procurement atau sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi di Pemkot Surabaya, Jatim.

Tri Rismaharini di Surabaya, Jumat (7/9/2018), mengatakan pada saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Program sekitar 2002 ada pengalaman buruk yang sempat dialaminya bersama keluarga.

“Ada ancaman ataupun teror ketika saya hendak menerapkan program e-procurement,” katanya.

Namun, lanjut dia, berkat dukungan Profesor Richardus Eko Indrajit, program tersebut berhasil diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan nasional.

Richardus Eko Indrajit merupakan pakar teknologi lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Harvard University University of the City of Manyla, Maastricht School of Management, Leicester University, dan London School of Public Relations.

Selain itu, Richardus Eko Indrajit sempat ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia untuk memimpin institusi pengawas internet Indonesia ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) dan menjadi anggota aktif dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Dewan Riset Nasional (DRN), dan Dewan Pendidikan Tinggi (DPT).

Richardus juga ditunjuk Presiden Association of Higher Learning Institution in Computing and Information Technology Studies dimana ia memimpin lebih dari 700 universitas dan 1.500 program studi di seluruh Indonesia dan President of International Association of Software Architect.

“Dia (Richardus) adalah orang yang membantu dan menyelamatkan nyawa saya dan keluarga ketika menerima berbagai macam teror untuk menerapkan program e-procurement,” ujarnya.

Risma menjelaskan awal pembuatan program e-procurement sempat mengalami gejolak dan penolakan dari dalam tubuh Pemkot Surabaya. Namun, kata dia, berkat bantuan dan dukungan Prof Eko, program yang bertujuan untuk memutus rantai korupsi bisa diterapkan.

“Saat presentasi di Bandung dan Jakarta, dia selalu meyakinkan kepada seluruh peserta bahwa langkah program ini sudah benar hingga akhirnya bisa diterima di level nasional,” ujarnya. Menurut Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, jika tidak menggunakan program e-procurement, Pemkot Surabaya akan mengalami kesulitan untuk mempercepat pembangunan. Mengingat dana yang diberikan sangat terbatas.

Meskipun dana yang didapat terbatas, Risma mengaku Surabaya bisa melakukan penghematan sekitar 20-25 persen melalui kompetisi yang ketat. Hasil penghematan ini, kata Risma, yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun jalan dan saluran.

“Mungkin itu yang membuat pembangunan di Surabaya lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lainnya,” katanya.

Profesor Richardus Eko Indrajit pada saat bersama Risma mengunjungi koridor lantai 3 gedung Siola, Surabaya, Kamis (6/9/2018) mengatakan dalam menciptakan suatu program pasti ada risiko gagal dan berhasil. Namun baginya, program e-procurement sudah berhasil diterapkan di Kota Pahlawan. Kesuksesan itu dapat dilihat ketika banyak kota dan negara datang ke Surabaya untuk belajar teknologi, kepemimpinan, terobosan, ide, inisiatif dan terpenting melibatkan warganya dalam membangun kota. “Kota yang benar-benar layak untuk ditinggali karena melibatkan warga dalam membangun kotanya,” katanya.

Ditanya soal perubahan gedung Siola dulu dan kini, Prof Eko mengaku terkejut karena dulunya dipakai sebagai pusat perbelanjaan kini disulap menjadi mal pelayanan publik.

Menurutnya, mal pelayanan publik Siola sangat bagus dan sukses. Hal itu bisa dilihat dari cara warga bergerak, saling menyapa dan tersenyum. “Kalau mau lihat baik buruknya pelayanan masyarakat bisa dilihat berapa jumlah orang yang tersenyum. Kalau perlu Surabaya buat program senyum orang,” katanya. Selama di gedung Siola, Risma mengajak Prof Eko dan rombongan melihat museum Surabaya, ruang command center room (CCR) 112 dan koridor coworking space. (adl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending