Connect with us

POLITIK

Bos, Anda Harus Bisa Bedakan antara Mahar Politik, dengan Uang Saksi

Published

on

La Nyalla menuding Prabowo minta uang mahar politik, padahal yang dimaksud adalah dana saksi untuk kepentingan La Nyalla.

Jatimraya.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, fenomena mahar politik pasca adanya pengakuan dari La Nyala Matiliti dalam pencalonan pilgub Jawa Timur harus dicermati secara seksama.

Pasalnya, sebelumnya dijelaskan oleh La Nyala sendiri uang sebesar Rp 40 miliar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan digunakan untuk saksi dalam pilkada.

Sangat aneh dan berlebihan jika ada Cagub yang tidak mengetahui akan hal ini.

“Uang mahar kerap distigmakan sebagai uang pelicin agar partai politik mau mengusung calon tertentu, namun dalam konteks ini jelas berbeda karena ada pengakuan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran saksi,” kata Jajat di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Menurut Jajat, saksi yang dimaksud adalah orang yang ditugaskan oleh partai maupun kandidat tertentu diluar saksi yang disediakan negara yang dalam hal ini bawaslu, sebaliknya munculnya saksi partai maupun kandidat bisa jadi karena kurangnya rasa kepercayaan kepada saksi yang dibiayai oleh negara.

Jajat menilai, penggiringan opini publik tentang adanya mahar politik ini secara tidak langsung merupakan upaya untuk mendagradasi partai politik khususnya dalam hal ini Gerindra yang secara kebetulan menjadi pemeran utama.

Padahal jika dikaji dengan seksama adanya saksi dari partai maupun kandidat yang maju dalam pilkada merupakan kebutuhan pokok karena berkaitan langsung dengan akses data valid untuk kepentingan teknis proses pemilihan dan itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia.

Jajat menambahkan, polemik ini tentu akan sangat merugikan partai politik karena akan dianggap menciderai proses demokrasi, namun sekali lagi uang saksi dalam pemilu maupun pemilukada menjadi salah satu faktor biaya politik menjadi lebih tinggi dan merupakan konsekunsi dari pemilihan langsung.

“Saya kira sangat aneh dan berlebihan jika ada kandidat yang akan maju dalam pemilihan tidak mengetahui akan hal ini, karena biaya saksi partai tidak di tanggung oleh negara, tapi ditanggung oleh partai maupun kandidat itu sendiri” tutup Jajat. (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Pemkab Situbondo Gelar Bersih-Bersih Pantai

Published

on

Kegiatan bersih-bersih pantai Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo.

Jatimraya.com, Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, bekerja sama dengan Pengakalan Utama TNI AL V (Lantamal V) Surabaya melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo, Jumat (20/4/2018).

“Kegiatan bersih-bersih pantai ini bertujuan untuk memberikan sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat bahwa untuk mengembangkan objek wisata adalah kebersihan menjadi modal yang utama,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Situbondo Kholil di sela kegiatan bersih-bersih pantai Wisata Bahari Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Situbondo.

Oleh karena itu, lanjut dia, dalam kegiatan bersih-bersih pantai wisata yang menjadi andalan Kabupaten Situbondo ini melibatkan banyak komponen, terutama masyarakat yang ada di sekitar tujuan Wisata Bahari Pasir Putih.

Sementara komponen yang dilibatkan dalam kegiatan bersih-bersih panatai ini, katanya, terdiri dari Dinas Ligkungan Hidup, komunitas pecinta lingkungan, pramuka dan masyarakat serta para pedagang dan pemilik sewa perahu wisata yang ada di kawasan Wisata Bahari Pasir Putih.

“Gerakan bersih-bersih pantai wisata ini dimulai dari hotel Sidomuncul 2 atau ujung barat hingga ujung utara objek wisata. Dan ratusan peserta gerakan bersih pantai ini tidak hanya dilakukan di sepanjang pantai, namun di tepi Jalur Pantura juga kita bersihkan,” katanya.

Informasinya, kegiatan bersih-bersih ini merupakan rangkaian kegiatan Upacara dan Acara Dive Kartini Tahun 2018 Pramuka Bahari Lantamal V di objek Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo.

Puncak kegiatan memeperingati Hari Kartini pada 21 April 2018 akan dilaksanakan pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut yang diikuti peserta dari pramuka serta personel Lantamal V Surabaya. (nov/zum)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAMEKASAN

Sekretariat Golkar Pamekasan Disegel Pengurus PK

Published

on

Sekretariat DPD Golkar Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, Selasa, disegel oleh para pengurus kecamatan (PK).

Jatimraya.com, Pamekasan – Sekretariat DPD Golkar Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, Selasa (17/4/2018), disegel oleh para pengurus kecamatan (PK), sehingga aktivis pengurus partai di kantor itu lumpuh.

Penyegelan Sekretariat DPD Golkar yang beralamat di Jalan Agussalim Pamekasan itu merupakan kali kedua.

Sebelumnya kantor ini juga sempat disegel oleh Perwakilan Pengurus Kecamatan (PK) di Pamekasan, namun tidak berlangsung, setelah ada kesepakatan di internal partai, seperti dilansir Indonesiaraya.co.id.

“Hari ini, kami dari Pengurus Kecamatan di Pamekasan ini datang lagi untuk menutup kantor ini, karena aspirasi kami di PK tidak diindahkan,” kata Ketua PK Golkar Pamekasan Zainal Arifin.

Penyegelan kantor DPD Golkar Pamekasan oleh para pengurus Golkar di tingkat kecamatan berlangsung tanpa adanya perlawanan dari pihak Golkar Pamekasan.

Saat aksi berlangsung, para pengurus DPD Golkar tidak berada di kantor itu, sehingga aksi penyegelan berjalan sesuai keinginan kelompok ini.

Zainal mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan penyegelan kembali kantor DPD Golkar Pamekasan itu, karena pada aksi sebelumnya tidak ada tanggapan.

“Jadi, aksi yang kami lakukan kali ini sebagai tindak lanjut dari aksi sebelumnya,” ujar Zainal.

Hanya saja, aksi penyegelan yang dilakukan para pengurus Golkar di tingkat kecamatan itu, hanya secara simbolis, yakni dengan memasang spanduk yang bertuliskan bahwa kandor DPD Golkar Pamekasan itu sedang disegel.

Secara terpisah Sekretaris DPD Golkar Pamekasan Sulaisi Abdurrazaq menyatakan, kelompok yang melakukan penyegelan kantor Golkar itu sebenarnya bukan pengurus, akan tetapi mantan Pengurus Kecamatan.

“Kami menyayangkan hal ini harus terjadi, karena ini bukan tradisi Golkar. Partai ini biasa menyelesaikan persoalan melalui dialog, bukan dengan cara seperti ini,” ujar Sulaisi, menjelaskan. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

DPRD : Rekrutmen Direksi PDPS Surabaya Jangan Ditunda

Published

on

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur.

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya mengharapkan pemerintah kota setempat tidak menunda-nunda rekrutmen direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).

“Persoalan rekrutmen direksi PDPS jangan ditunda-tunda karena anggaran sudah dicantolkan dalam APBD Surabaya 2018 sebesar Rp500 juta,” kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur kepada Antara di Surabaya, Selasa (17/4/2018).

Menurut dia, rekrutmen ini perlu dilakukan menyusul hasil rekrutmen direksi PDPS sebelumnya tidak disetujui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini karena dinilai calon yang ada kurang kompeten.

“Anggaran sudah ada tinggal pelaksanaannya. Jika tidak dilakukan rekrutmen, dampaknya kepada pedagang di pasar dibawa manajeman PDPS,” ujarnya.

Mazlan mengatakan jika wali kota sebelumnya akan memperpanjang direksi sebelumnya sifatnya menggantikan sementara. Untuk itu, lanjut dia, tidak boleh saling menunggu antara Pemkot Surabaya dan Badan Pengawas PDPS.

“PDPS bukan hanya sebatas pelayanan kepada pedagang, tapi juga persoalan manajemen internal sendiri terkait persoalan keuangan, sumber daya manusia yang juga perlu ditata,” katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan pihaknya akan mengisi kekosongan sejumlah posisi strategis yakni dirut dan dua direktur di PD Pasar Surya.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan perekrutan untuk mengisi kekosongan jabatan itu,” katanya.

Menurut dia, dalam proses rekrutmen yang dilakukan pemerintah kota akan memprioritaskan pejabat internal yang berasal dari PD Pasar, termasuk posisi pejabat sementara (Pjs) yang akan diperpanjang.

Risma berharap, pejabat dari internal yang ditunjuk bisa membuat salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu lebih baik. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang mencari sosok yang bisa diajak bersama-sama memajukan PD Pasar Surya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending