Connect with us

BOJONEGORO

Giliran KTNA, Desak Pemerintah Segera Tinjau Ulang Impor Beras

Published

on

"Tolak beras impor," kata para petani menjawab pertanyaan Bupati Bojonegoro Suyoto, di hadapan Mentan Amran Sulaiman.

Jatimraya.com, Bojonegoro – Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir meminta Pemerintah meninjau ulang kebijakan impor beras, karena bisa menjatuhkan harga gabah dan beras pada musim panen tanaman padi tahun ini.

“Seyogyanya Pemerintah meninjau ulang impor beras agar harga beras dan gabah pada musim panen kali ini tidak jatuh,” kata dia di Bojonegoro, Senin (22/1/2018).

“Saya melihat dari heli hamparan tanaman padi di di Jawa Timur yang mulai panen,” kata Mentan Amran.

Ia menyatakan itu dalam acara panen raya tanaman padi lahan banjir luapan Bengawan Solo di Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor. Sebelum itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, melakukan panen tanaman padi lahan banjir di desa setempat.

BACA JUGA : Pemprov Bali Menyatakan Tidak Perlu Impor Beras

Ikut dalam panen raya Wakil Kepala Staf TNI Mayor Jenderal Tatang Sulaiman, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Kapolda Jatim, Irjen Pol. Machfud Arifin dan Bupati Bojonegoro Suyoto dengan jajarannya.

Apalagi, lanjut Winarno, harga beras dan gabah sudah mulai menunjukkan kecenderungan menurun sejak 15 Januari lalu, bahkan penurunan harga beras dan gabah akan terjadi sampai Februari karena ada panen raya tanaman padi.

“Kalau tidak ada impor harga akan menjadi baik,” ujarnya menegaskan.

Hal senada juga disampaikan Bupati Bojonegoro Suyoto yang manyampaikan penolakan impor beras karena di daerahnya sekarang ini ada panen tanaman padi sekitar 1.800 hektre.

Hanya saja, dalam penolakannya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang disampaikan kepada undangan yang sebagian besar para para petani di sejumlah di Desa Kanor, terkait sikap petani dalam menghadapi beras impor.

“Tolak beras impor,” kata ratusan para petani yang hadir dalam acara itu menjawab pertanyaan Suyoto.

Pada kesempatan itu, Suyoto juga memberikan gambaran bahwa di daerahnya panen tanaman padi akan terus bertambah sampai April dengan luas sekitar 78.000 hektare.

Sebelum itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman hadir di lokasi, sejumlah petani di Desa Temu, Kecamatan Kanor, menggelar demo di tepi njalan dengan membentangkan spanduk di jalan masuk lokasi acara yang berisi penolakan beras impor.

Koordinator demo petani asal Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kastubi menjelaskan para petani di daerah menolak beras impor, karena akan mengakibatkan harga gabah dan beras di daerahnya jatuh.

“Beras impor belum datang saja harga gabah dan beras sekarang mulai menurun,” ujarnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dimintai konfirmasi terkait beras impor menolak memberikan penjelasan dengan alasan “domain”nya sebagai produsen.

“Domain saya sebagai produsen tanaman padi. Ya saya hanya menjawab terkait produksi padi. Yang jelas sekarang ini mulai panen raya tanaman padi dengan cakupan yang luas di Tanah Air. Tadi saya juga melihat dari pesawat heli hamparan tanaman padi di berbagai daerah di Jawa Timur yang mulai panen,” ucapnya menjelaskan. (sas)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOJONEGORO

Plateno akan Kembangkan Hotel di Bojonegoro

Published

on

Tavip (kiri), Project Director PT Graha Persada Internasional saat menjelaskan potensi Bojonegoro di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Jatimraya.com, Jakarta – Plateno Grup, sebagai salah satu pelaku industri hotel di Indonesia, saat ini berencana mengembangkan ke Bojonegoro, Jawa Timur, mengingat kawasan itu potensial dari sektor pariwisata maupun industri.

“Pasarnya kami nilai cukup untuk membangun hotel,” kata Direktur PT Graha Persada Internasional, Tavip di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dia mengatakan Bojonegoro meskipun bukan Ibu kota provinsi, akan tetapi potensi untuk industri hotel disana sangat baik bahkan ada yang menyebutnya sebagai “Texas” Indonesia.

Bojonegoro sendiri akan dilewati oleh jalan tol Solo – Ngawi, sehingga jika dari Yogyakarta menuju Surabaya akan melewati Bojonegoro.

“Inilah yang menjadi salah satu potensi industri hotel akan berkembang di Bojonegoro,” ujar dia.

Menurut dia dalam beberapa tahun ke depan Bojonegoro akan berbeda, bukan lagi seperti diketahui sekarang.

Selain wisatawan yang akan meningkat dengan adanya jalan tol Solo – Ngawi, saat ini di Bojonegoro juga memiliki banyak perusahaan minyak.

Setiap bulannya banyak pekerja asing yang datang untuk bekerja di Bojonegoro.

Meningkatnya wisatawan dan banyaknya pekerja asing menjadi potensi yang besar bagi industri hotel untuk mulai melirik Bojonegoro dengan menghadirkan tempat yang nyaman untuk beristirahat.

Standar hotel yang berkredibilitas di Bojonegoro sangatlah sedikit, ini menjadi salah satu alasan Plateno Grup mendirikan Lavande Hotel di Bojonegoro.

Tujuannya agar Bojonegoro memiliki hotel berskala menengah yang sudah terjamin kredibilitasnya, ujar dia. (arw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOJONEGORO

LPJKP : Banyak Pelaksana Konstruksi Jatim Tidak Perpanjang SKA

Published

on

Diskusi yang digelar Forum anggota Inkindo Jatim di Bojonegoro, Selasa (12/3/2019).

Jatimraya.com, Bojonegoro – Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Timur Dr Ir Gentur Prihantono mengatakan, banyak badan usaha pelaksana konstruksi di Jatim tidak memperpanjang Sertifikat Keahlian (SKA) karena tidak memperoleh pekerjaan.

“Target kami ada 1.700 badan usaha pelaksana konstruksi yang mendaftar ulang memperpanjang SKA di Jatim pada akhir 2018 . Tapi ternyata yang mendaftar ulang hanya sekitar 30 persennya,” kata dia di Bojonegoro, Selasa (12/3/2019).

Ditemui usai diskusi dengan tema “Peran Regulasi Dalam Usaha Jasa Konsultansi” yang digelar Forum anggota Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) Jatim, ia menegaskan bahwa badan usaha pelaksana konstruksi yang tidak memperpanjang SKA, sebagian besar tidak memperoleh pekerjaan.

“Saya tanya badan usaha pelaksana konstruksi yang tidak memperpanjang SKA, ya karena tidak memperoleh pekerjaan dan juga faktor lain. Setelah tidak memperoleh pekerjaan mereka kerja apa saja, ya saya kurang tahu,” ujar dia didampingi Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, Adi Prawito.

Yang jelas, kata dia, LPKJ siap membantu badan usaha pelaksana konstruksi untuk memperpanjang SKA atau izin agar bisa tetap memperoleh pekerjaan.

“Perpanjangan SKA itu merupakan persyaratan badan usaha pelaksana konstruksi untuk bisa memperoleh pekerjaan. Sangat disayangkan kalau tidak diperpanjang,” ucapnya.

Ia menambahkan tenaga ahli di bidang konsultan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), di semua daerah kabupaten/kota, untuk amdal lalu lintas, lingkungan, tata ruang, juga masih kurang.

Padahal, menurut dia, semua kegiatan konstruksi di Indonesia, syaratnya harus ada tenaga ahli konsultan amdal. “Tapi persyaratannya (perusahaan amdal) berat karena harus memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH),” ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Inkindo Jawa Timur, Ir. Adi Prawito, M.M., menjelaskan kebutuhan tenaga ahli di bidang konstruksi masih kurang banyak.

Dari data yang ada tenaga ahli mulai arsitek, sipil, mekanik dan elektro, yang tersedia hanya berkisar 500-700 tenaga ahli. “Padahal kebutuhan secara nasional 1,5 juta tenaga ahli,” ucap dia yang juga Ketua DPP Intakindo Jatim itu.

Untuk mempercepat ketersediaan tenaga ahli, pihaknya, akan mendorong mahasiswa tingkat akhir memperoleh sistem pelatihan mandiri setara pengalaman setahun untuk bisa memperoleh SKA.

“Setelah memperoleh pelatihan sekitar sebulan, magang dua bulan pekerjaan selanjutnya boleh mengikuti uji SKA, tapi masa berlakunya SKA hanya setahun,” ucapnya.

Kordinator Daerah (Korda) Inkindo Bojonegoro Fery Candra Kresna menambahkan diskusi yang digelar itu terutama untuk meningkatkan kemampuan konsultan yang ada di Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. (sas)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOJONEGORO

Sebagian Petani Trucuk Bojonegoro Tidak Ikut Asuransi

Published

on

Petani di Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur, yang tanaman padinya terendam air banjir luapan Kali Kening.

Jatimraya.com, Bojonegoro – Sebagian besar petani di Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur, yang tanaman padinya terendam air banjir luapan Kali Kening beberapa hari yang lalu tidak mengikutkan tanamannya pada program Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP).

“Sebagian besar petani tidak mengikutkan tanaman padinya dalam program AUTP, sebab petani di desa kami sawahnya tidak terlalu luas,” kata Arianto, seorang petani Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Minggu (10/3/2019).

Ditemui di tepi sawahnya, ia menjelaskan petani di desanya luas sawahnya rata-rata hanya sekitar 0,25 hektare, seperti sawah miliknya, sedangkan tanaman padi yang terendam air banjir luapan Kali Kening, selama empat hari, usianya rata-rata sebulan, tapi ada juga yang baru menebar benih.

“Tanaman padi saya juga tanaman padi petani lainnya di sejumlah desa di Kecamatan Trucuk sebagian besar tidak ada yang diikutkan program AUTP,” katanya.

Hal itu dibenarkan Kepala Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Bagyo, yang menyebutkan sebelum petani menanam padi ada wacana tanaman padi petani diikutkan program AUTP.

“Tapi, ditunggu-tunggu tidak ada petugas penyuluh pertanian yang membantu petani mengikutkan tanaman padinya dalam program AUTP,” ujarnya.

Ia menyebutkan tanaman padi di desanya yang terendam air banjir luapan Kali Kening, sekitar 6 hektare, rata-rata baru mulai tanam, sebagian lainnya baru menebar benih.

“Saat banjir luapan Kali Kening datang, ada sebagian petani yang memanen paksa tanaman padinya,” ucapnya.

Seorang petani di Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Tamran, menambahkan para petani di desanya pernah ikut program AUTP.

Tapi, lanjut dia, tanaman padi petani yang terendam air banjir luapan Bengawan Solo dan mengalami kerusakan, tidak memperoleh klaim asuransi.

“Klaim asuransi bisa diberikan kalau tingkat kerusakan tanaman padi lebih dari 75 persen, ya kemudian petani enggan ikut program AUTP,” kata Bagyo menambahkan.

Akibat meluapnya Kali Kening, ratusan hektare tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Parengan, Tuban, juga tanaman padi di Desa Guyangan, Sumberjokentong, Mori, Trucuk, juga desa lainnya di Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, terendam air.

Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro menyebutkan banjir luapan Bengawan Solo yang melanda 48 desa di 10 kecamatan, merendam tanaman padi seluas 1.594 hektare, dan palawija 127 hektare, selain prasarana dan sarana umum, dengan perkiraan kerugian mencapai Rp1 miliar, per 7 Maret.

“Kerugian terbesar akibat rusaknya tanaman padi,” kata Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bojonegoro Yudi Hendro, menambahkan. (sas)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending