Connect with us

HUKUM

Jadi Saksi Korupsi Kadis PU, Walikota Malang Sering Jawab Tidak Tahu

Published

on

Calon Wali Kota Malang Mochammad Anton.

Jatimraya.id, Sidoarjo – Calon Wali Kota Malang Mochammad Anton lebih banyak menjawab tidak tahu saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Jarot Edi Sulistyono mantan Kadis PU Pemkot Malang dalam kasus Korupsi sebesar Rp250 juta.

“Selama ini saya tidak pernah bertemu atau rapat dengan anggota Banggar, jadi kalau ada rapat paripurna, sebelum kuorum mampir dulu di ruang transit ke ruang Transit atau ruang ketua DPRD, sekalian menunggu Muspida,” katanya di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Selasa malam.

Dalam persidangan yang diketuai Hakim Unggul Warso Mukti ini, Anton lebih banyak menyatakan tidak tahu atas pembagian uang di lingkungan DPRD Kota Malang yang juga menjerat Ketua DPDR M Arif Wicaksono.

Jaksa KPK saat menanyakan dirinya pernah komunikasi atau bertemu dengan Arif Wicaksono, dijawab pernah bertemu, namun tidak membahas masalah pengesahan Banggar.

“Pernah, hanya saat akan rapat paripurna, dan disana tidak membahas apa-apa,” ujarnya.

Ia juga menyatakan pernah diajak bertemu oleh Cipto dan Arif Wicaksono (DPRD kota Malang) namun karena tidak mempunyai korelasi, dirinya menolak.

Terkait dirinya meminta secepatnya APBD tahun 2015 segera digedok sehari setelah dibahas  (pengesahan) oleh Banggar, Anton beralasan karena waktunya sudah mepet.

“Saudara dalam percakapannya disini, ¬†meminta agar APBD segera digedok sehari sesudah disahkan, ini maksudnya apa, sementara Pemprov sendiri minta untuk diserahkan sesudah lebaran, artinya seminggu kemudian, artinya apa,” tanya Jaksa dari KPK.

Mendapat pertanyaan tersebut, Anton beralasan bahwa waktunya sudah terlalu lama dan mepet, karena dalam lelang akan memakan waktu cukup panjang.

“Jawaban saudara saksi jangan melenceng, pertanyaan saya kenapa saudara minta sehari setelah disahkan, apa APBN nya takut berubah kalau digedok setelah lebaran,” tanya jaksa.

Sementara disinggung terkait dengan uang sampah, Anton mengaku tidak pernah membahas masalah itu, namun setelah diperdengarkan rekaman percakapannya, Anton mengakui.

“Iya ada, tapi sampai sekarang belum dikerjakan,” ujarnya.

Sementara lima anggota DPRD kota Malang yang duduk di Banggar, kompak mengaku tidak tahu atas aliran dana siluman yang sering terdengar dikalangan dewan.

“Memang kami dengar ada pembagian (uang), rapi kami tidak pernah menerima dan saya tidak mau menerima yang bukan atas hak selain gaji,” ujar Heri Puji Utami saat ditanya pembagian uang dari ketua DPRD kota Malang Arif Wicaksono.

Sebelumnya, seperti dikutip Antara, Jarot Edi Sulistyono mantan Kadis PU kota Malang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Multi years pembangunan jembatan kedung Kandang sebesar Rp 250 juta. Sementara M Arif Wicaksono menerima uang sebesar Rp 700 juta. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Polda Jatim Ungkap 1.605 Kasus Kejahatan

Published

on

Kapolda Jatim Irjen Pol, Luki Hermawan.

Jatimraya.com, Surabaya – Kepolisian Daerah Jawa Timur dan jajarannya mengungkap sebanyak 1.605 kasus kejahatan dan menangkap 1.395 tersangka dalam 12 hari “Operasi Sikat Semeru 2018”.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat merilis hasil operasi tersebut di Mapolda Jatim di Surabaya, Jumat (21/9/2018), mengatakan bahwa jajarannya telah bekerja mengungkap ribuan kasus tersebut selama 5-16 September 2018.

“Operasi ini untuk menghadapi Operasi Mantab Praja. Kita mengantisipasi Jatim sebagai penyangga kegiatan IMF-World Bank di Bali. Maka kita memerintahkan Polres-polres untuk melakukan operasi cipta kondisi,” katanya.

Luki berharap masyarakat turut serta memberikan dukungan kepada Polda Jatim dalam rangka mengungkap pelaku kejahatan yang marak di wilayah itu.

Sementara itu Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Agung Yudha Wibowo mengatakan ribuan kejahatan yang mereka ungkap adalah kategori kejahatan 3C (curas, curat, curanmor) yang meresahkan masyarakat.

“Kejahatan itu di beberapa tempat sangat sadis dengan jaringan yang berganti-ganti sehingga susah diungkap,” katanya.

Selain itu, Operasi Sikat Semeru, lanjut Agung untuk menciptakan suasana kamtibmas di Jatim yang kondusif sehingga pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 menjadi aman.

Dalam operasi itu, Ditreskrimum Polda Jatim mengungkap 10 kasus dengan 13 tersangka, antara lain tujuh kasus curat, dua kasus curas dan satu kasus pemalsuan dokumen.

Polresta Sidoarjo mengungkap 41 kasus dengan 48 tersangka, antara lain 25 kasus curat dan dua kasus pemerasan.

Sedangkan Polres Gresik mengungkap 48 kasus dengan 52 tersangka yakni 21 kasus curat, dua kasus curas, 15 kasus curanmor, delapan kasus senjata tajam dan dua kasus pemerasan.

Sementara Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengungkap 30 kasus dengan 24 tersangka, yakni 13 kasus curat, enam kasus curas, sembilan kasus curanmor dan dua kasus sajam. Adapun total barang bukti yang diamankan senilai Rp2.2 miliar. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Lima Tersangaka Suap DPRD Malang

Published

on

Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019, Choeroel Anwar.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima tersangka kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Lima tersangka itu juga merupakan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 antara lain Teguh Mulyono, Suparno Hadiwibowo, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Arief Hermanto.

Kelima tersangka itu termasuk dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 September 2018.

Dalam penyidikan kasus itu, kata Febri, KPK belum menerima pengembalian uang terkait kasus suap dari 22 anggota DPRD Malang tersebut.

“Sejauh ini belum ada pengembalian. Kami imbau pengembalian masih bisa dilakukan, sikap kooperatif dipertimbangkan penyidik,” ucap Febri.

Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan. Serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,” ucap Basaria.

Para tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sebelumnya KPK telah memproses sebanyak 21 tersangka. Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES). Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

KPK menduga 41 mantan anggota DPRD Malang itu menerima total Rp700 juta untuk kasus suap dan Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikas (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah Penuhi Panggilan Jaksa

Published

on

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Bambang Brasianto.

Jatimraya.com, Madiun – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Bambang Brasianto, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun setelah beberapa kali mangkir.

Yang bersangkutan datang ke kantor Kejari Mejayan Kabupaten Madiun pada Kamis (6/9/2018) dengan didampingi dua orang kuasa hukumnya. Namun, Bambang enggan berkomentar kepada wartawan perihal jadwal pemeriksaannya tersebut.

Bambang tercatat dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik Kejari setempat atas kasus dana pengelolaan sampah yang bernilai miliaran rupiah karena alasan sakit.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 senilai miliaran rupiah tersebut.

Kedua tersangka adalah Kepala DLH Kabupaten Madiun Bambang Brasianto serta Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Domestik DLH Kabupaten Madiun Priyono Susilohadi.

Sesuai data, kejaksaan setempat telah melakukan panggilan pertama untuk penyidikan pada Kamis (16/8/2018). Dalam pemanggilan pertama tersebut hanya Priyono Susilohadi yang hadir. Sementara, Bambang Brasianto mangkir dengan alasan tidak jelas.

Bambang Brasianto kembali mangkir tidak memenuhi panggilan jaksa, pada panggilan kedua tanggal 23 Agustus. Hingga akhirnya memenuhi panggilan pada tanggal 6 September.

Adapun, penetapan Bambang Brasianto bersama Priyono telah sebagai tersangka oleh Kejari karena tim penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam paket kegiatan di kantor Dinas Lingkungan Hidup setempat tahun 2017.

Di antaranya adanya proyek yang tidak dikerjakan sesuai perencanaan. Selain itu, yang seharusnya melalui proses lelang namun pada praktiknya tidak lelang.

Hingga saat ini, pihak Kejaksaan setempat masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, guna mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus dugaan korupsi tersebut.

Sesuai penghitungan yang dilakukan oleh tim penyidik kejaksaan, kerugian negara yang timbul mencapai Rp400 juta lebih. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending