Connect with us

MADIUN

Pemkot Madiun Bentuk Pokja Pangan Antisipasi Inflasi

Published

on

Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto.

Jatiraya.com, Madiun – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan untuk memantau fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok dalam rangka mengantisipasi laju inflasi di daerah setempat.

Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di Madiun, Rabu (7/3/2018), mengatakan, pembentukan Pokja Pangan tersebut melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan Petim Bulog setempat agar kinerjanya optimal.

“Inflasi menjadi masalah hampir di setiap daerah. Ini harus segera diantisipasi. Lebih baik mencegah dari pada mengobati yang sudah terlanjur menimbulkan masalah,” ujar Sugeng Rismiyanto.

Menurut dia, Pokja Pangan merupakan bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pokja akan bertugas menekan laju kenaikan harga komoditas utama di masyarakat, salah satunya beras.

Ia mengatakan ingin organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat optimal dalam kinerja Pokja Pangan tersebut. Bahkan, jika perlu juga melakukan terobosan kreatif di luar tugas pokok dan fungsi pokja yang berkaitan dengan penekanan inflasi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib melakukan pemetaan kembali beberapa tanah bengkok di Kota Madiun. Harapannya, tanah bengkok tersebut dapat dioptimalkan untuk produksi pertanian khususnya padi.

“Tanah bengkok jangan disewa-sewakan saja. Tetapi harus mulai berpikir bagaimana itu bisa dioptimalkan dalam menunjang produksi pangan,” kata Sugeng.

Ia menambahkan, saat ini sejumlah bahan pokok terpantau memberikan kontribusi terjadinya inflasi di Kota Madiun, di antaranya harga beras yang masih tinggi.

“Fluktuasi harga beras tersebut berdampak luas. Kebutuhan rumah tangga meningkat karena beras mahal. Belum lagi harga jual makanan di warung makan yang juga akan terdampak. Dampaknya bisa kemana-mana. Makanya, Pokja Pangan ini penting,” tambahnya.

Sementara, data BPS Kota Madiun mencatat, pada Februari 2018 Kota Madiun mengalami inflasi sebesar 0,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 129,73.

Dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jawa Timur, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Probolinggo sebesar 0,31 persen dengan IHK 127,76 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,08 dengan IHK 128,11. (rik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MADIUN

Kejari Madiun Evaluasi Penyelidikan Dana Hibah Politeknik

Published

on

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa.

Jatimraya.com, Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun melakukan evaluasi atau ekspose atas hasil penyelidikan dugaan penyelewengan dana hibah tahun 2014-2015 di Politeknik Negeri Madiun (PNM) yang tidak sesuai peruntukannya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Madiun I Ketut Suarbawa kepada wartawan di Madiun, Senin (17/9/2018), mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun, penyelewengan itu masih perlu pendalaman lagi.

“Hasil penelitian dari keterangan dan data dokumen, kami melihat ada perbuatan melawan hukum atas kasus tersebut,” ujar Suarbawa.

Menurut dia, meski menyatakan adanya temuan penyimpangan, namun pihaknya belum dapat menyimpulkan dugaan penyelewengan dana tersebut. Untuk menyimpulkannya, pihaknya juga masih membutuhkan analisis yang lebih mendalam.

Analisis tersebut, menurutnya lagi, dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak tindak pidana dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Madiun itu.

“Dalam penetapan tindak pidana korupsi, harus memenuhi unsur yang lengkap, di antaranya unsur perbuatan melawan hukum dengan modus menguntungkan orang lain atau merugikan negara,” kata dia lagi.

Ia menargetkan segera menuntaskan hasil penyelidikan kasus tersebut.

Sejauh ini, terdapat 17 orang saksi telah diperiksa untuk diambil keterangannya. Belasan saksi tersebut ada yang dari internal poltek maupun sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Madiun.

Seperti diketahui, PNM mendapat kucuran dana hibah dari Pemkot Madiun tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2,3 miliar. Dana tersebut diberikan saat masa transisi PNM menjadi negeri.

Namun, pada tahun 2016, pemkot menghentikan pemberian dana hibah karena pengelolaan dana hibah PNM pada tahun 2014 dan 2015 dinilai tidak tertib administrasi.

Selain tak tertib, pengelolaannya juga menjadi temuan BPK karena terdapat dana ratusan juta rupiah yang tidak sesuai peruntukannya hingga akhirnya ditangani oleh kejaksaan setempat. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah Penuhi Panggilan Jaksa

Published

on

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Bambang Brasianto.

Jatimraya.com, Madiun – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Bambang Brasianto, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun setelah beberapa kali mangkir.

Yang bersangkutan datang ke kantor Kejari Mejayan Kabupaten Madiun pada Kamis (6/9/2018) dengan didampingi dua orang kuasa hukumnya. Namun, Bambang enggan berkomentar kepada wartawan perihal jadwal pemeriksaannya tersebut.

Bambang tercatat dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik Kejari setempat atas kasus dana pengelolaan sampah yang bernilai miliaran rupiah karena alasan sakit.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 senilai miliaran rupiah tersebut.

Kedua tersangka adalah Kepala DLH Kabupaten Madiun Bambang Brasianto serta Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Domestik DLH Kabupaten Madiun Priyono Susilohadi.

Sesuai data, kejaksaan setempat telah melakukan panggilan pertama untuk penyidikan pada Kamis (16/8/2018). Dalam pemanggilan pertama tersebut hanya Priyono Susilohadi yang hadir. Sementara, Bambang Brasianto mangkir dengan alasan tidak jelas.

Bambang Brasianto kembali mangkir tidak memenuhi panggilan jaksa, pada panggilan kedua tanggal 23 Agustus. Hingga akhirnya memenuhi panggilan pada tanggal 6 September.

Adapun, penetapan Bambang Brasianto bersama Priyono telah sebagai tersangka oleh Kejari karena tim penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam paket kegiatan di kantor Dinas Lingkungan Hidup setempat tahun 2017.

Di antaranya adanya proyek yang tidak dikerjakan sesuai perencanaan. Selain itu, yang seharusnya melalui proses lelang namun pada praktiknya tidak lelang.

Hingga saat ini, pihak Kejaksaan setempat masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, guna mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus dugaan korupsi tersebut.

Sesuai penghitungan yang dilakukan oleh tim penyidik kejaksaan, kerugian negara yang timbul mencapai Rp400 juta lebih. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kejari Madiun Tetapkan Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah

Published

on

Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Sugeng Sumarno.

Jatimraya.com, Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun, Jawa Timur menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 bernilai miliaran rupiah.

Kepala Kejari Kabupaten Madiun Sugeng Sumarno, di Madiun, Kamis (19/7/2018), mengatakan kedua tersangka tersebut merupakan pejabat penting di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Madiun.

“Kami sudah menetapkan dua tersangka dari kasus penyelewengan pengelolaan sampah tersebut. Keduanya semua pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup pemda setempat,” ujar Sugeng Sumarno kepada wartawan.

Menurut dia, penetapan tersangka tersebut digelar setelah timnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap 20 orang saksi.

Adapun, kedua tersangka tersebut adalah berinisial BB dan PS. Penetapan tersangka tersebut juga menyusul naik status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun Bayu Novrian Dinata mengatakan, dari hasil penyelidikan, tim penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam paket kegiatan di kantor Dinas Lingkungan Hidup setempat di tahun 2017, di antaranya adanya proyek yang tidak dikerjakan sesuai perencanaan.

“Seperti beberapa paket pekerjaan, seharusnya melalui proses lelang namun pada praktiknya tidak melalui lelang,” kata Bayu Novrian Dinata.

Ia menambahkan, terkait kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hanya saja, kepastian jumlah kerugian negara, tim penyidik akan meminta bantuan BPKP Jatim untuk menghitungnya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kejaksaan belum melakuan penahanan kepada keduanya. Kasus tersebut masih didalami lebih lanjut. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending