Connect with us

NEWS

Jokowi : Selamat Hari Musik Nasional 2018

Published

on

Jatimraya.com, Jakarta – Memperingati Hari Musik Nasional yang bertepatan dengan tanggal 9 Maret, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Twitter menyampaikan ucapan Selamat Hari Musik Nasional.

Dalam bagian lain tweet-nya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa rentang musik Nasional dari Sabang-Merauke mencerminkan rasa toleransi, kerukunan, dan keharmonisan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan dalam video yang diunggah di akun twitter-nya bahwa musik bukan sekadar untuk dinikmati, namun haruslah dijaga keberadaannya.

“Musik kita jaga keberadaannya. Semoga eksistensi musik nasional lebih diakui keberadaannya secara global. Hidup tanpa musik terasa hambar,” tutur Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dalam akun Twitter-nya, Jumat (9/3/2018).

Pada bagian akhir video tersebut, Presiden menyampaikan ucapan agar para insan musik Indonesia mampu menciptakan ekosistem musik nasional yang menghilangkan segala hambatan karya cipta pemusik.

“Semoga dengan diadakan Konferensi Musik Nasional, para insan musik Indonesia dapat membentuk ekosistem musik nasional yang akan menghilangkan segala hambatan karya cipta pemusik nasional dan lebih diakuinya eksistensi musik Indonesia. Selamat Hari Musik Nasional dan Selamat Berkonferensi,” pungkas Presiden di akhir video yang dikirimkan lewat akun Twitter pribadinya. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Polda Jatim Ungkap 1.605 Kasus Kejahatan

Published

on

Kapolda Jatim Irjen Pol, Luki Hermawan.

Jatimraya.com, Surabaya – Kepolisian Daerah Jawa Timur dan jajarannya mengungkap sebanyak 1.605 kasus kejahatan dan menangkap 1.395 tersangka dalam 12 hari “Operasi Sikat Semeru 2018”.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat merilis hasil operasi tersebut di Mapolda Jatim di Surabaya, Jumat (21/9/2018), mengatakan bahwa jajarannya telah bekerja mengungkap ribuan kasus tersebut selama 5-16 September 2018.

“Operasi ini untuk menghadapi Operasi Mantab Praja. Kita mengantisipasi Jatim sebagai penyangga kegiatan IMF-World Bank di Bali. Maka kita memerintahkan Polres-polres untuk melakukan operasi cipta kondisi,” katanya.

Luki berharap masyarakat turut serta memberikan dukungan kepada Polda Jatim dalam rangka mengungkap pelaku kejahatan yang marak di wilayah itu.

Sementara itu Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Agung Yudha Wibowo mengatakan ribuan kejahatan yang mereka ungkap adalah kategori kejahatan 3C (curas, curat, curanmor) yang meresahkan masyarakat.

“Kejahatan itu di beberapa tempat sangat sadis dengan jaringan yang berganti-ganti sehingga susah diungkap,” katanya.

Selain itu, Operasi Sikat Semeru, lanjut Agung untuk menciptakan suasana kamtibmas di Jatim yang kondusif sehingga pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 menjadi aman.

Dalam operasi itu, Ditreskrimum Polda Jatim mengungkap 10 kasus dengan 13 tersangka, antara lain tujuh kasus curat, dua kasus curas dan satu kasus pemalsuan dokumen.

Polresta Sidoarjo mengungkap 41 kasus dengan 48 tersangka, antara lain 25 kasus curat dan dua kasus pemerasan.

Sedangkan Polres Gresik mengungkap 48 kasus dengan 52 tersangka yakni 21 kasus curat, dua kasus curas, 15 kasus curanmor, delapan kasus senjata tajam dan dua kasus pemerasan.

Sementara Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengungkap 30 kasus dengan 24 tersangka, yakni 13 kasus curat, enam kasus curas, sembilan kasus curanmor dan dua kasus sajam. Adapun total barang bukti yang diamankan senilai Rp2.2 miliar. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Lima Tersangaka Suap DPRD Malang

Published

on

Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019, Choeroel Anwar.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima tersangka kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Lima tersangka itu juga merupakan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 antara lain Teguh Mulyono, Suparno Hadiwibowo, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Arief Hermanto.

Kelima tersangka itu termasuk dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 September 2018.

Dalam penyidikan kasus itu, kata Febri, KPK belum menerima pengembalian uang terkait kasus suap dari 22 anggota DPRD Malang tersebut.

“Sejauh ini belum ada pengembalian. Kami imbau pengembalian masih bisa dilakukan, sikap kooperatif dipertimbangkan penyidik,” ucap Febri.

Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan. Serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,” ucap Basaria.

Para tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sebelumnya KPK telah memproses sebanyak 21 tersangka. Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES). Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

KPK menduga 41 mantan anggota DPRD Malang itu menerima total Rp700 juta untuk kasus suap dan Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikas (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Di Malang, 12 Tersangka Korupsi Mencalonkan Diri di Pemilu 2019

Published

on

Ketua KPU Kota, Malang Zaenudin.

Jatimraya.com, Malang – Sebanyak 12 calon yang masuk dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masih berstatus tersangka dan akan maju pada Pemilihan Umum 2019.

Ketua KPU Kota Malang Zaenudin mengatakan bahwa sebanyak 12 orang tersangka tersebut berasal dari tujuh partai politik dan tersebar hampir di seluruh wilayah daerah pemilihan. Pada prinsipnya, hak para tersangka tersebut masih dilindungi undang-undang karena belum ada keputusan yang bersifat inkrah.

“Ada 12 calon legislatif yang saat ini menyandang predikat sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Zaenudin seusai melakukan penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang Pada Pemilu 2019 di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (20/9/2018).

Calon legislatif yang berstatus tersangka tersebut berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura dan Partai Demokrat.

Sebanyak 12 calon legislatif tersebut tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Dalam kasus itu, sebanyak 41 orang anggota DPRD Kota Malang diciduk oleh KPK.

“Menurut aturan, memang tidak ada penandaan terhadap calon legislatif yang meninggal dunia atau sedang menjalani proses hukum,” ujar Zaenudin.

Zaenudin menambahkan, beberapa partai telah menarik bakal calon legislatif yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Partai Golkar menarik dua calon, Partai Nasional Demokrat satu calon, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiga calon dan tiga orang dari PDIP mengundurkan diri.

KPU Kota Malang telah menetapkan DCT Anggota DPRD Kota Malang untuk Pemilu 2019. Sebanyak 529 ditetapkan dan akan maju pada Pemilu 2019 dari sebelumnya tercatat ada sebanyak 535 calon yang masuk dalam DCS.

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Malang Nomor 12/HK.03.1-KPT-3573-KPUKOT-9-2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Malang tersebut, maka para calon bisa mulai melakukan kampanye pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. (vic)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending