Connect with us

PAMEKASAN

Cabup Dorong Pengelolaan Stadion

Published

on

Calon Bupati Pamekasan Badrut Tamam.

Jatimraya.com, Pamekasan – Calon Bupati Pamekasan Badrut Tamam mendorong pengelolaan Stadion Gelora Ratu Pamelingan setempat dilakukan oleh pihak ketiga.

“Memang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Keuangan daerah tidak akan mampu mengelola stadion ini,” kata Badrut Tamam di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (14/3/2018).

Seperti dikutip Indonesiaraya.co.id, Badrut mengemukakan hal ini, menanggapi usulan sebagian masyarakat Pamekasan agar pengelolaan stadion yang kini menjadi markas klub sepak bola Madura United FC untuk kompetisi Liga 1 Indonesia 2018 itu oleh pihak ketiga.

Jika, sambung Badrut, pengelolaan stadion oleh Pemkab Pamekasan, maka selain tidak akan mampu secara keuangan, juga tidak akan bisa melakukan modernisasi lapangan stadion.

“Dimana-mana stadion yang bagus itu, selalu dikelola oleh pihak ketiga, bukan oleh pemerintah daerah,” ujar Badrut.

Calon Bupati Pamekasan yang berpasangan dengan Raja’e ini juga menyatakan, jika pada pilkada 27 Juni 2018 dirinya dipercaya masyarakat untuk memimpin Pamekasan, ia juga akan menjadikan perubahan pengelolaan stadion masuk dalam program seratus hari kepemimpinannya.

Sebab, menurut Badrut, konstruksi bangunan Stadion Pamekasan itu kurang bagus, karena tribun utama berada di sebelah timur dan menghadap ke matahari apabila pertandingan digelar sore hari.

“Jika saya dipercaya masyarakat nanti, maka perubahan pembangunan ini masuk dalam program seratus hari kepemimpinan saya, tentunya saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Badrut.

Sebelumnya usulan pengelolaan stadion pernah disampaikan kelompok masyarakat Pamekasan kepada pemkab. Hanya saja, usulan itu tidak ditanggapi, dan stadion dikelola sendiri oleh Pemkab Pamekasan.

Hanya saja, selama pengelolaan berlangsung, justru banyak fasilitas di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan yang tidak terawat.

“Saya justru menginginkan stadion ini bisa betaraf internasional, sehingga pertandingan dalam skala internasional juga bisa digelar di stadion ini,” ujar Badrut. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PAMEKASAN

BPBD Nyatakan Bohong Gempa Susulan 8,4 SR

Published

on

BPBD Jawa Timur menyatakan kabar gempa susulan 8,4 Skala Richter yang beredar secara berantai melalui jejaring media sosial Whatshapp sebagai bohong dan bukan rilis dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Jatimraya.com, Pamekasan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Pamekasan, Jawa Timur menyatakan kabar gempa susulan 8,4 Skala Richter yang beredar secara berantai melalui jejaring media sosial Whatshapp sebagai bohong dan bukan rilis dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika.

“Itu hoaks, dan BMKG hingga saat ini tidak meliris adanya gempa susulan, sebagaimana pesan yang berantai di berbagai grup WA di Pamekasan itu,” ujar Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Budi Cahyono di Pamekasan, Kamis malam (11/10/2018).

Dalam kabar yang beredar secara berantai di sejumlah grup WA di Kabupaten Pamekasan itu, menjelaskan tentang pemberitahuan kepada masyarakat Madura akan ada gempa susulan.

Siaran itu menyebutkan akan terjadi gempa dan tsunami dengan kekuatan 8,4 skala richter dengan tanggal kejadian 12 Oktober 2018.

Siaran di grup WA yang kini membuat warga Pamekasan resah tersebut, juga menyebutkan bahwa gempa berpotensi tsunami.

“Gempa ini akan berpotensi tsunami,” demikian petikan kalimat dalam siaran grup WA yang kini tersebar luas di kalangan masyarakat Pamekasan itu.

Terkait dengan adanya siaran ini, BPBD Pemkab Pamekasan selanjutnya mengirim ulang ke sejumlah grup WA dan menyebutkan bahwa siara itu bohong.

Koordinator TRC BPBD Pemkab Pamekasan Budi Cahyono selanjutnya meminta masyarakat tidak mudah mengirim informasi yang tidak jelas sumber beritanya, karena akan membuat warga panik.

“Sekarang ini masyarakat sensitif jika menerima informasi gempa, karena kejadiannya baru tadi pagi dan sebagaimana kita ketahui bersama banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban,” ujar Budi.

Akibat adanya siaran berantai yang menyebutkan akan terjadi gempa susulan dengan magnitudo 8,4 itu, sebagian warga di Kelurahan Gladak Anyar, Kota Pamekasan banyak yang tidur di luar rumah.

Wartawan Antara di Pamekasan melaporkan, warga yang tidur di luar rumah di antaranya di kampung Rongkarong, Kelurahan Gladak Anyar.

Mereka mengaku khawatir akan terjadi gempa susulan, berdasarkan siaran melalui jejaring sosial WA yang diterima. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAMEKASAN

Tunggakan BPJS Kesehatan di Pamekasan Capai Rp6,8 Miliar

Published

on

BPJS Kesehatan, dan jumlah tunggakan sebesar Rp6,8 miliar hanya untuk wilayah Pamekasan.

Jatimraya.com, Pamekasan – Tunggakan pembayaran biaya pengobatan pasien peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mencapai Rp6,8 miliar.

“Ini berdasarkan hasil perhitungan yang kami lakukan di BPJS Kesehatan, dan jumlah tunggakan sebesar Rp6,8 miliar ini hanya untuk wilayah Pamekasan saja,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Madura di Pamekasan Erika Windy Astaria, Rabu (10/10/2018).

Erika menjelaskan, tunggakan pembayaran itu sudah menjadi masalah nasional. Penyebabnya, karena masukan dan pengeluaran tidak seimbang.

“Misalnya, pemasukan dari iuran peserta BPJS Kesehatan itu Rp1 juta, akan tetapi pengeluaran mencapai Rp10 juta,” kata Erika.

Menurutnya, pihak BPJS Kesehatan Madura telah melaporkan besaran tunggakan sebesar Rp6,8 miliar ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas penyelenggara program JKN itu ke BPJS Kesehatan pusat. Hanya saja, hingga kini belum ada tanggapan.

“Sebab, pembayaran tunggakan itu menjadi wewenang kantor pusat. Kami di daerah hanya sebatas pelaksana operasional,” katanya.

Erika mengaku, belum bisa memastikan kapan kantor pusat akan melunasi tunggakan pembayaran tersebut, namun, diperkirakan tidak sampai tahun 2019.

“Yang jelas, sistemnya nanti akan berurutan. Yang sudah lama akan diprioritaskan,” ujarnya.

Selanjutnya ia berharap, kesadaran peserta untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, agar program tersebut berjalan maksimal.

“Kelancaran pembayaran peserta itu kan juga berpengaruh. Jadi, jangan sampai menunggak membayar iuran. Kalau kita sehat, kita membantu yang sakit. Ini kan sistemnya seperti subsidi silang. Yang sehat membantu yang sakit,” katanya, menjelaskan. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAMEKASAN

Pemprov Diminta Serahkan Pengusaha Ratusan Izin Penambangan

Published

on

Komisi III DPRD Pamekasan Meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan pengurusan izin penambangan ke pemerintah daerah.

Jatimraya.com, Pamekasan – Komisi III DPRD Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura, meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan pengurusan izin penambangan ke pemerintah daerah, menyusul adanya ratusan usaha penambangan di wilayah itu yang tidak mengantongi izin usaha.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pamekasan Moh Hosnan Achmadi di Pamekasan, Sabtu (8/9/2018). menyatakan, hingga kini jumlah usaha penambangan di daerah itu yang tidak berizin sebanyak 350 unit usaha.

“Berdasarkan hasil serap aspirasi yang kami lakukan selama ini, banyaknya usaha penambangan yang tidak berizin ini, karena mereka kesulitan untuk mengurus izin,” ujar Hosnan.

Sedangkan, sambung dia, perwakilan dari dinas perizinan Pemprov Jatim di Kabupaten Pamekasan terbatas. Sehingga para pelaku usaha penambangan yang ada di Pamekasan kesulitan untuk mengurus izin usaha mereka.

Menurut Hosnan, jumlah usaha penambangan yang tidak berizin sebanyak 350 unit bukanlah jumlah yang sedikit dan oleh karenanya, perlu perhatian pemerintah.

“Saran saya, hendaknya tidak semua izin penambangan diurus oleh Pemprov Jatim, jika pemerintah provinsi tidak bisa menyediakan kantor perwakilan di Pamekasan,” katanya.

Untuk jenis usaha penambangan dengan sekala tertentu, menurut dia, sebaiknya pengurusan izin usahanya diserahkan kepada daerah.

“Misalnya, untuk usaha penambangan dalam sekala rumah tangga, saya kira tidak perlu untuk mengurus ke Pemprov Jatim,” katanya, menjelaskan.

Sementara itu, berdasarkan data DPRD Pamekasan, jumlah usaha penambangan ilegal di Pamekasan ini bertambah, mengingat pada 2016 hanya 64 titik yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Pamekasan Jabir menyatakan, pihaknya memang telah memberikan teguran kepada pelaku usaha penambangan yang hingga kini belum mengantongi izin usaha itu.

“Tapi, kami tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan izin usaha memang dari Pemerintah Provinsi, bukan dari Pemkab Pamekasan,” kata Jabir.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending