Connect with us

BANGKALAN

PJ Bupati Minta Fokus Kemiskinan dan Pendidikan

Published

on

I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh Pj Bupati Bangkalan.

Jatimraya.com, Bangkalan – Pejabat (Pj) Bupati Bangkalan, Jawa Timur I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh meminta para pejabat di lingkungan pemkab setempat, untuk memfokuskan program pembangunan di wilayah itu pada bidang pendidikan dan menekan angka kemiskinan.

“Ini penting, karena angka kemiskinan di Bangkalan masih sangat tinggi dan pendidikan belum memadai, baik sarananya maupun prasarananya,” ujar Setiabudi di Bangkalan, Rabu (28/3/2018).

Pendidikan dan kemiskinan, menurut dia, merupakan dua hal yang sangat berkaitan, sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah pada program pembangunan di Kabupaten Bangkalan.

Sebab, salah satu indikator daerah masuk dalam kategori sebagai daerah tertinggal, apabila angka kemiskinan tinggi dan pendidikan tidak merata, termasuk angka putus sekolah dan angka buta huruf masih tinggi.

“Oleh karenanya, mari kedepan perioritas pembangunan di Bangkalan ini, fokus pada dua hal tersebut,” katanya, menjelaskan.

Selain itu, kurang optimalnya pelayan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan nilai investasi yang bersekala besar di Kabupaten Bangkalan juga masih sangat rendah, meski Bangkalan merupakan pintu gerbang di Pulau Madura, dan dekat dengan Surabaya.

Masalah lain yang juga perlu diperhatikan adalah infrastruktur daerah yang masih belum memadai, seperti halnya jalan dan jembatan, sumber daya air, perhubungan dan keciptakaryaan.

Ditambah lagi, sambung dia, dengan masih belum mandirinya pemerintah daerah dalam masalah pendanaan pembangunan di daerah.

Sementara itu, berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional (KER) Jawa Timur (Jatim) dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan, selama kurun 2013-2015, Madura merupakan daerah termiskin di Jatim dengan rata-rata sebesar 21,86 persen.

Angka itu jauh lebih tinggi di atas rata-rata kemiskinan nasional yang mencapai 11,19 persen. Kemiskinan di Madura terjadi di semua kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, persentase tingkat kemiskinan absolut di Jatim pada 2012 dan 2014 masing-masing sebesar 13,08 persen dan 12,28 persen.

Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di wilayah Madura tercatat paling tinggi, yakni mencapai 28 persen di 2012 dan 26 di 2015.

Pendapatan per kapita masyarakat Madura juga paling rendah di Jatim yakni di kisaran Rp9 juta hingga Rp15 juta per tahun, jauh di bawah angka Jatim yang mencapai Rp30 juta per tahun.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan, data BPS Jatim menunjukkan, angka partisipasi sekolah (APS) di Madura untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sebanding dengan rat-arata Jatim, yakni mencapai 90 persen. Sementara APS untuk tingkat menengah relatif rendah, yaitu 69,8 persen di Pamekasan, 58,7 persen di Bangkalan, dan 55,3 persen di Sampang.

APS tingkat menengah atas tersebut lebih rendah dibanding rata-rata Jatim 70,4 persen.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengakui tingkat kemiskinan di Pulau Garam tersebut tertinggi di Jatim, diikuti Kabupaten Probolinggo. Kemiskinan tersebut mengakibatkan jenjang pendidikan penduduknya relatif rendah. Sehingga wajar ketika banyak angkatan kerja di daerah Madura yang hanya tamatan SD.

“Data-data ini, tentu harus menjadi pemicu bagi kita semua, agar Madura bisa lebih maju dalam banyak hal. Makanya, salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah lebih fokus pada persoalan kemiskinan dan pendidikan itu,” ujar Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Setiabudi Ranuh, menjelaskan. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BANGKALAN

Mantan Bupati Bangkalan Tak Mengembalikan Mobil Dinas

Published

on

Mantan Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Moh Makmun Ibnu Fuad.

Jatimraya.com, Bangkalan – Mantan Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Moh Makmun Ibnu Fuad, tidak mengembalikan mobil yang selama ini digunakan dirinya dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Mobil dinas yang belum dikembalikan Makmun Ibnu Fuad itu jenis Toyota Land Cluiser bernomor polisi M 330 HP, dan semestinya mobil itu telah dikembalikan yang bersangkutan sejak masa jabatannya berakhir sebagai Bupati Bangkalan.

“Tapi kami di belum bisa menarik secara paksa mobil tersebut, karena belum memiliki landasan sebagai pijakan hukum untuk menarik paksa mobil tersebut,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan Syamsul Arifin di Bangkalan, Senin (28/5/2018).

Ia menjelaskan beberapa hari lalu, BPK memang melakukan pemeriksaan semua kendaraan roda empat milik pemkab. Namun, mobil dinas yang digunakan Bupati Bangkalan tidak diperiksa, karena saat itu tidak berada di Kantor Pemkab Bangkalan.

“Saat ada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kendaraan dinas itu tidak ada. Katanya mengalami kecelakaan, dan informasinya masih diperbaiki,” ujar Syamsul.

Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan langkah lebih lanjut, apabila memang ada rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK.

“Apapun hasilnya atau rekomendasi dari BPK, akan kami tindak lanjuti,” kata Syamsul menjelaskan.

Syamsul menambahkan, untuk sementara Pejabat Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh menggunakan mobil dibas wakil bupati (wabup).

“Kalau mobil dinas Wabup langsung dikembalikan saat masa jabatannya berakhir, berbeda dengan mantan bupati,” katanya.

Menurut Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Khotib Ibnu Marzuki, mantan Bupati Bangkalan Moh Makmun Ibnu Fuad itu tidak punya hak untuk memakai mobil dinas pribadi, karena mobil tersebut merupakan aset negara.

“Semestinya, Makmun mengembalikan mobil dinas yang selama ini digunakan, secara legowo, karena mobil itu bukan aset pribadi, melainkan aset negara,” katanya.

Jika tetap tidak dikembalikan dan dipakai secara pribadi, bisa masuk unsur penggelapan sebab kendaraan itu merupakan aset pemerintah, bukan milik pribadi.

Politikus PKB itu menyatakan pemkab harus tegas. Tidak boleh aset pemkab itu dikuasai secara pribadi. “Masak pemerintah kalah sama pribadi, ini kan tidak benar,” katanya. (Abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BANGKALAN

Imunisasi Difteri di Bangkalan Tidak Capi Target

Published

on

Pemkab Bangkalan, Walid Yusufi.

Jatimraya.com, Bangkalan – Imunisasi difteri vaksin Outbreak Response Immunization (ORI) difteri di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur tidak mencapai target, karena ditolak sejumlah pondok pesantren di wilayah itu.

“Imunisasi vaksin difteri di Bangkalan ini tidak mencapai target karena ada beberapa pondok pesantren yang menolak untuk divaksin difteri,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Bangkalan Walid Yusufi di Bangkalan, Senin (28/5/2018).

Ia menjelaskan, banyak pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan terkait vaksin difteri itu, karena beberapa hal.

Selain karena terjadi kasus keracunan massal, seperti yang terjadi di Pamekasan, juga karena pengasuh pondok pesantren ada yang menganggap bahwa vaksi difteri itu, mengandung minyak babi.

“Padahal hukum masalah vaksin ini kan sudah jelas ada Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ujar Walid.

Oleh karenanya, sambung dia, sebelum pelaksanaan imunisasi ORI difteri putaran kedua, pihaknya akan mendatangi Pondok Pesantren yang menolak pemberian vaksin pada tahap pertama itu.

“Kami akan mendatangi ponpes yang menolak itu, untuk memberikan pemahaman tentang imunisasi difteri tersebut, termasuk menyampaikan fakta MUI tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui kekebalan tubuh,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan imunisasi difteri pada putaran kedua ini akan dilasanakan mulai Juli hingga September 2018. Sebelum dilaksanakan, Dinkes Bangkalan nantinya akan melakukan pencanangan terlebih dahulu.

“Nah nanti ponpes yang menolak divaksin pada putaran pertama itu akan kita undang pada pencanangan vaksin putaran kedua yang akan kita lakukan nanti setelah Lebaran ini,” katanya, menjelaskan.

Menurut Walid Yusufi, imunisasi difteri sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh dari berbagai jenis penyakit, dan masyarakat yang belum diimunisasi vaksin difteri pada putaran pertama bisa diimunisasi vaksin difeteri pada putaran kedua.

“Sesuai dengan ketentuan, pemberian vaksin itu seharusnya tujuh kali suntikan, akan tetapi di sini baru lima kali suntikan, makanya yang tidak divaksin pada putaran pertama, akan divaksin pada putaran kedua nanti,” katanya, menjelaskan.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terdata pernah terserang penyakit difteri masuk dalam status kejadian luar biasa.

Pada 2018 sebanyak empat orang positif menderita difteri dan 2017 sebanyak tujuh orang menderita jenis penyakit yang mematikan itu.

Menurut Kabis P2P Dinkes Bangkalan Walid Yusufi, jumlah warga yang menjadi sasaran imunisasi Outberak ORI difteri di wilayah itu sebanyak 289.040 orang. Mereka itu usia antara satu tahun hingga 19 tahun. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BANGKALAN

Stok Beras di Bangkalan Aman Menjelang Ramadhan

Published

on

Hortikultura dan Dispertapahorbun memastikan stok beras menjelang Ramadhan aman Menjelang Ramadhan.

Jatimraya.com, Bangkalan – Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, memastikan stok beras menjelang Ramadhan aman.

“Hasil panen petani di Bangkalan tahun ini melimpah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan stok beras,” ujar Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dispertapahorbun Pemkab Bangkalan Moh Ridwan di Bangkalan, Selasa, (8/5/2018)

Ia menjelaskan, untuk musim panen 1 (MP1) pada Oktober hingga Desember 2017, produksi gabah kering giling di Bangkalan mencapai 165 ribu ton dengan luas tanam 37.000 hektare.

Musim panen 2 (MP2) yakni mulai Januari hingga Maret 2018 dengan luas tanam sebesar 7.000 hektare dan tingkat produktivitas sebesar 5,5 ton diperoleh hasil produksi padi 38.500 ton.

Dengan demikian, maka total produksi padi untuk musim panen 1 dan musim panen 2 mencapai 203.500 ton gabah kering giling dengan produktivitas 5,5 ton/hektare.

“Ini cukup untuk konsumsi masyarakat Bangkalan,” katanya, menjelaskan.

Ridwan menambahkan, dengan dasar perhitungan 203.500 ton gabah kering giling apabila digiling dijadikan beras atau setara beras akan diperoleh 193.875 ton.

Sementara, kebutuhan beras untuk masyarakat Bangkalan dalam satu tahun dibutuhkan sebanyak 116.007 to, dengan asumsi kebutuhan konsumsi per jiwa 120 kilogram selama satu tahun.

Dengan perhitungan tersebut, lanjut Ridhwan, produksi padi pada MP1 dan MP2 sebesar 203.500 ton gabah kering giling atau 193.875 ton beras.

Selain itu, untuk musim kemarau bulan April, Mei, dan Juni 2018 sebagian petani di Bangkalan masih ada yang menanam padi, yakni dengan luas tanam 12.000 hektare.

Ia memperkirakan, akhir Juni sudah dilakukan panen di beberapa tempat, seperti Kecamatan Burneh, Arosbaya, dan Kamal.

Dari luas tanam 12.000 hektare itu, produksi tanaman padi diperkirakan 60.000 ton padi dengan tingkat produktivitas 5 ton/hektare.

“Jadi, perkiraan kami masih ada tambahan stok pada Juni sebesar 60.000 ton padi atau setara beras 45.000 ton dan ini juga akan mengamankan stok beras di Hari Raya Idul Fitri nanti,” kata Moh Ridwan, menjelaskan, (abd).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending