Connect with us

HUKUM

Enam Saksi Dipanggil Perkara Wali Kota Malang

Published

on

Wali Kota Malang.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam saksi untuk tersangka Moch Anton, Wali Kota Malang periode 2013-2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Enam saksi itu adalah Sekretaris DRPD (Sekwan) Kota Malang Bambang Suharijadi, Sekretaris BPBD Kota Malang Tri Oky, PNS di Pemkot Malang Dahat Sih Bagyono serta tiga anggota DPRD Kota Malang masing-masing Teguh Puji Wahyono, Een Ambarsari, dan Letkol (Purn) Suparno Hadiwibowo.

BACA JUGA : Wali Kota 18 Legislator Malang Tersangka

KPK juga memanggil anggota DPRD Kota Malang lainnya yakni Salamet sebagai saksi untuk tersangka Abdul Rachman.

Selanjutnya, KPK juga memanggil tiga anggota DPRD Kota Malang untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni Mohan Katelu, Abdul Rachman, dan Rahayu Sugiarti.

Sebelumnya, KPK telah menahan seluruh tersangka dalam kasus tersebut, yakni Wali Kota Malang Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

KPK pun mengumumkan kembali Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada Rabu (21/3/2018).

Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Moch Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 18 tersangka unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 menerima “fee” dari Moch Anton bersama-sama tersangka Jarot Edy Sulistyono untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Diduga, unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian “fee” dari total “fee” yang diterima oleh tersangka M Arief Wicaksono sebesar Rp700 juta dari tersangka Jarot Edy Sulistyono.

Diduga Rp600 juta dari yang diterima M Arief Wicaksono tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

Sebanyak 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 itu adalah Suprapto dari Fraksi PDIP, HM Zainuddin dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Sahrawi dari Fraksi PKB, Salamet dari Fraksi Gerindra, Wiwik Hendri Astuti dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Mohan Katelu dari Fraksi PAN, Sulik Lestyowati dari Fraksi Partai Demokrat, dan Abdul Hakim dari Fraksi PDIP.

Selanjutnya, Bambang Sumarto dari Fraksi Partai Golkar, Imam Fauzi dari Fraksi PKB, Syaiful Rusdi dari Fraksi PAN, Tri Yudiani dari Fraksi PDIP, Heri Pudji Utami dari Fraksi PPP, Hery Subianto dari Fraksi Partai Demokrat, Ya’qud Ananda Gudban dari Fraksi Partai Hanura, Rahayu Sugiarti dari Fraksi Partai Golkar, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, dan Abdul Rachman dari Fraksi PKB. (bfs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Kejari Madiun Tetapkan Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah

Published

on

Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Sugeng Sumarno.

Jatimraya.com, Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun, Jawa Timur menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 bernilai miliaran rupiah.

Kepala Kejari Kabupaten Madiun Sugeng Sumarno, di Madiun, Kamis (19/7/2018), mengatakan kedua tersangka tersebut merupakan pejabat penting di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Madiun.

“Kami sudah menetapkan dua tersangka dari kasus penyelewengan pengelolaan sampah tersebut. Keduanya semua pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup pemda setempat,” ujar Sugeng Sumarno kepada wartawan.

Menurut dia, penetapan tersangka tersebut digelar setelah timnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap 20 orang saksi.

Adapun, kedua tersangka tersebut adalah berinisial BB dan PS. Penetapan tersangka tersebut juga menyusul naik status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun Bayu Novrian Dinata mengatakan, dari hasil penyelidikan, tim penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam paket kegiatan di kantor Dinas Lingkungan Hidup setempat di tahun 2017, di antaranya adanya proyek yang tidak dikerjakan sesuai perencanaan.

“Seperti beberapa paket pekerjaan, seharusnya melalui proses lelang namun pada praktiknya tidak melalui lelang,” kata Bayu Novrian Dinata.

Ia menambahkan, terkait kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hanya saja, kepastian jumlah kerugian negara, tim penyidik akan meminta bantuan BPKP Jatim untuk menghitungnya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kejaksaan belum melakuan penahanan kepada keduanya. Kasus tersebut masih didalami lebih lanjut. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mantan Bupati Jember Mangkir Saksi Korupsi Hibah

Published

on

Mantan Bupati Jember, MZA Djalal mangkir.

Jatimraya.com, Jember – Mantan Bupati Jember MZA Djalal mangkir atau tidak datang saat dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi hibah dan bantuan sosial Jember dengan terdakwa Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni.

Pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa sore, MZA Djalal tidak hadir.

Sidang lanjutan itu, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, dan tanpa ada keterangan atau pemberitahuan dari pihaknya, kata jaksa penuntut umum Herdian Rahadi, saat dihubungi dari Jember, Selasa malam (17/7/2018).

Menurutnya, sebanyak empat saksi dihadirkan jaksa penuntut umum yakni mantan Bupati Jember MZA Djalal, mantan Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto, dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan yang juga mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember Ita Puri Handayani dan stafnya Hadi Sasmito.

“Hanya tiga saksi yang hadir dalam persidangan yakni Sugiarto, Ita Puri dan Hadi Sasmito yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait kasus korupsi hibah dan bansos Jember tahun 2015 senilai Rp38 miliar,” ujar Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember itu lagi.

Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan tim jaksa apakah akan memanggil lagi mantan Bupati Jember MZA Djalal dalam sidang lanjutan pekan depan atau tidak, karena hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di persidangan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut.

“Sejumlah saksi yang akan dihadirkan di Pengadilan Tipikor diharapkan dapat memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) saat yang bersangkutan diperiksa di Kejari Jember,” katanya lagi.

Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto dalam persidangan mengakui bahwa mekanisme pengajuan hibah dan bansos Jember tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan prosedur seperti pada umumnya, karena ada permintaan secara lisan dari anggota DPRD Jember.

“Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Badan Anggaran DPRD Jember muncul permintaan yang disampaikan pimpinan dewan terkait dengan hibah dan bansos senilai Rp38 miliar baik untuk pimpinan dewan maupun anggota dewan,” ujarnya pula.

Dalam BAP Sugiarto menyatakan ada unsur tekanan dari DPRD Jember untuk meminta hibah dan bansos, apabila tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan pembahasan APBD 2015 tidak akan selesai dan terhambat.

“Itu asumsi saya pribadi bahwa seandainya kalau tidak diberikan dana hibah, maka dikhawatirkan akan berdampak pada pembahasan APBD, namun tidak ada unsur tekanan dari dewan. Hasil rapat itu sudah saya sampaikan kepada Bupati MZA Djalal dan beliau juga menyetujuinya, asalkan anggarannya mencukupi,” katanya lagi.

Mantan Sekkab Jember itu mengatakan dana hibah dan bansos ditetapkan dalam APBD pada Desember 2014, namun pengajuan proposal baru dilakukan pada Januari 2015 dan pencairan dana hibah tersebut dilakukan pada kurun waktu Agustus hingga Desember 2015.

“Kalau sesuai aturan seharusnya proposal tersebut diajukan kepada bupati, kemudian bupati meminta satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan verifikasi dan setelah lolos verifikasi, maka bupati akan mencairkan anggaran hibah,” ujarnya.

Namun untuk dana hibah dan bansos yang diusulkan oleh DPRD Jember menggunakan jalur “potong kompas”, sehingga APBD Jember 2015 sudah disahkan pada Desember 2014, namun pengajuan proposal yang diusulkan kelompok masyarakat melalui anggota dewan baru dibuat pada Januari 2015.

Selain Sugiarto, mantan Kepala BPKA Jember Ita Puri dan stafnya Hadi Sasmito juga ditanya oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum terkait prosedur pengajuan dana hibah/bansos dan pembahasan APBD 2015.

Ketua majelis hakim Wiwin Arodawanti dengan hakim anggota Agus Yunianto dan Bagus Handoko akhirnya menunda sidang pada Selasa (24/7) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (zum)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mantan Wakil Bupati Malang Penuhi Panggilan KPK

Published

on

Mantan wakil bupati Malang 2010-2015, Achmad Subhan.

Jatimraya.com, Jakarta – Mantan wakil bupati Malang 2010-2015 Achmad Subhan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Sebelumnya, KPK mengingatkan Subhan agar kooperatif memenuhi panggilan KPK karena telah beberapa kali tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu.

BACA JUGA : KPK Panggil Mantan Wakil Bupati Malang

“Kapasitas sebagai saksi,” kata Subhan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

KPK memeriksa Subhan segabai saksi untuk tersangka Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa dalam penyidikan kasus suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dalam kaitannya terkait kasus itu, Subhan mengaku dari pihak swasta dan berperan sebagai makelar terkait pengurusan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto itu.

“Swasta, makelaran,” ungkap Subhan.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui terdapat masalah dengan terjadinya suap pengurusan menara telekomunikasi tersebut.

“Kurang tahu saya, saya cuma sekedar dimintai tolong. Saya mengenalkan kepada Dinas, sudah gitu saja,” kata Subhan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pemanggilan Subhan untuk mengklarifikasi terkait aliran dana dan pengetahuan saksi terkait proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dan aliran dana ke tersangka Mustofa Kamal Pasa.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut antara lain Mustofa Kamal Pasa, Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya dan permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto.

Mustofa yang merupakan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa terkait perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.

Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai Bupati Mojokerto.

Dalam kasus gratifikasi itu, Mustofa bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin diduga menerima “fee” dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (beb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending