Connect with us

HUKUM

Enam Saksi Dipanggil Perkara Wali Kota Malang

Published

on

Wali Kota Malang.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam saksi untuk tersangka Moch Anton, Wali Kota Malang periode 2013-2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Enam saksi itu adalah Sekretaris DRPD (Sekwan) Kota Malang Bambang Suharijadi, Sekretaris BPBD Kota Malang Tri Oky, PNS di Pemkot Malang Dahat Sih Bagyono serta tiga anggota DPRD Kota Malang masing-masing Teguh Puji Wahyono, Een Ambarsari, dan Letkol (Purn) Suparno Hadiwibowo.

BACA JUGA : Wali Kota 18 Legislator Malang Tersangka

KPK juga memanggil anggota DPRD Kota Malang lainnya yakni Salamet sebagai saksi untuk tersangka Abdul Rachman.

Selanjutnya, KPK juga memanggil tiga anggota DPRD Kota Malang untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni Mohan Katelu, Abdul Rachman, dan Rahayu Sugiarti.

Sebelumnya, KPK telah menahan seluruh tersangka dalam kasus tersebut, yakni Wali Kota Malang Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

KPK pun mengumumkan kembali Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada Rabu (21/3/2018).

Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Moch Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 18 tersangka unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 menerima “fee” dari Moch Anton bersama-sama tersangka Jarot Edy Sulistyono untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Diduga, unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian “fee” dari total “fee” yang diterima oleh tersangka M Arief Wicaksono sebesar Rp700 juta dari tersangka Jarot Edy Sulistyono.

Diduga Rp600 juta dari yang diterima M Arief Wicaksono tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

Sebanyak 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 itu adalah Suprapto dari Fraksi PDIP, HM Zainuddin dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Sahrawi dari Fraksi PKB, Salamet dari Fraksi Gerindra, Wiwik Hendri Astuti dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Mohan Katelu dari Fraksi PAN, Sulik Lestyowati dari Fraksi Partai Demokrat, dan Abdul Hakim dari Fraksi PDIP.

Selanjutnya, Bambang Sumarto dari Fraksi Partai Golkar, Imam Fauzi dari Fraksi PKB, Syaiful Rusdi dari Fraksi PAN, Tri Yudiani dari Fraksi PDIP, Heri Pudji Utami dari Fraksi PPP, Hery Subianto dari Fraksi Partai Demokrat, Ya’qud Ananda Gudban dari Fraksi Partai Hanura, Rahayu Sugiarti dari Fraksi Partai Golkar, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, dan Abdul Rachman dari Fraksi PKB. (bfs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Polda Jatim Ungkap 1.605 Kasus Kejahatan

Published

on

Kapolda Jatim Irjen Pol, Luki Hermawan.

Jatimraya.com, Surabaya – Kepolisian Daerah Jawa Timur dan jajarannya mengungkap sebanyak 1.605 kasus kejahatan dan menangkap 1.395 tersangka dalam 12 hari “Operasi Sikat Semeru 2018”.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat merilis hasil operasi tersebut di Mapolda Jatim di Surabaya, Jumat (21/9/2018), mengatakan bahwa jajarannya telah bekerja mengungkap ribuan kasus tersebut selama 5-16 September 2018.

“Operasi ini untuk menghadapi Operasi Mantab Praja. Kita mengantisipasi Jatim sebagai penyangga kegiatan IMF-World Bank di Bali. Maka kita memerintahkan Polres-polres untuk melakukan operasi cipta kondisi,” katanya.

Luki berharap masyarakat turut serta memberikan dukungan kepada Polda Jatim dalam rangka mengungkap pelaku kejahatan yang marak di wilayah itu.

Sementara itu Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Agung Yudha Wibowo mengatakan ribuan kejahatan yang mereka ungkap adalah kategori kejahatan 3C (curas, curat, curanmor) yang meresahkan masyarakat.

“Kejahatan itu di beberapa tempat sangat sadis dengan jaringan yang berganti-ganti sehingga susah diungkap,” katanya.

Selain itu, Operasi Sikat Semeru, lanjut Agung untuk menciptakan suasana kamtibmas di Jatim yang kondusif sehingga pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 menjadi aman.

Dalam operasi itu, Ditreskrimum Polda Jatim mengungkap 10 kasus dengan 13 tersangka, antara lain tujuh kasus curat, dua kasus curas dan satu kasus pemalsuan dokumen.

Polresta Sidoarjo mengungkap 41 kasus dengan 48 tersangka, antara lain 25 kasus curat dan dua kasus pemerasan.

Sedangkan Polres Gresik mengungkap 48 kasus dengan 52 tersangka yakni 21 kasus curat, dua kasus curas, 15 kasus curanmor, delapan kasus senjata tajam dan dua kasus pemerasan.

Sementara Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengungkap 30 kasus dengan 24 tersangka, yakni 13 kasus curat, enam kasus curas, sembilan kasus curanmor dan dua kasus sajam. Adapun total barang bukti yang diamankan senilai Rp2.2 miliar. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Lima Tersangaka Suap DPRD Malang

Published

on

Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019, Choeroel Anwar.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima tersangka kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Lima tersangka itu juga merupakan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 antara lain Teguh Mulyono, Suparno Hadiwibowo, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Arief Hermanto.

Kelima tersangka itu termasuk dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 September 2018.

Dalam penyidikan kasus itu, kata Febri, KPK belum menerima pengembalian uang terkait kasus suap dari 22 anggota DPRD Malang tersebut.

“Sejauh ini belum ada pengembalian. Kami imbau pengembalian masih bisa dilakukan, sikap kooperatif dipertimbangkan penyidik,” ucap Febri.

Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan. Serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,” ucap Basaria.

Para tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sebelumnya KPK telah memproses sebanyak 21 tersangka. Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES). Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

KPK menduga 41 mantan anggota DPRD Malang itu menerima total Rp700 juta untuk kasus suap dan Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikas (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah Penuhi Panggilan Jaksa

Published

on

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Bambang Brasianto.

Jatimraya.com, Madiun – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Bambang Brasianto, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun setelah beberapa kali mangkir.

Yang bersangkutan datang ke kantor Kejari Mejayan Kabupaten Madiun pada Kamis (6/9/2018) dengan didampingi dua orang kuasa hukumnya. Namun, Bambang enggan berkomentar kepada wartawan perihal jadwal pemeriksaannya tersebut.

Bambang tercatat dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik Kejari setempat atas kasus dana pengelolaan sampah yang bernilai miliaran rupiah karena alasan sakit.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 senilai miliaran rupiah tersebut.

Kedua tersangka adalah Kepala DLH Kabupaten Madiun Bambang Brasianto serta Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Domestik DLH Kabupaten Madiun Priyono Susilohadi.

Sesuai data, kejaksaan setempat telah melakukan panggilan pertama untuk penyidikan pada Kamis (16/8/2018). Dalam pemanggilan pertama tersebut hanya Priyono Susilohadi yang hadir. Sementara, Bambang Brasianto mangkir dengan alasan tidak jelas.

Bambang Brasianto kembali mangkir tidak memenuhi panggilan jaksa, pada panggilan kedua tanggal 23 Agustus. Hingga akhirnya memenuhi panggilan pada tanggal 6 September.

Adapun, penetapan Bambang Brasianto bersama Priyono telah sebagai tersangka oleh Kejari karena tim penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam paket kegiatan di kantor Dinas Lingkungan Hidup setempat tahun 2017.

Di antaranya adanya proyek yang tidak dikerjakan sesuai perencanaan. Selain itu, yang seharusnya melalui proses lelang namun pada praktiknya tidak lelang.

Hingga saat ini, pihak Kejaksaan setempat masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, guna mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus dugaan korupsi tersebut.

Sesuai penghitungan yang dilakukan oleh tim penyidik kejaksaan, kerugian negara yang timbul mencapai Rp400 juta lebih. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending