Connect with us

SURABAYA

Aisyiyah Jatim Kecam Aksi Teror Libatkan Anak-Anak

Published

on

Pimpinan Wilayah Aisyiyah mengecam aksi teror yang melibatkan perempuan dan anak-anak karena mereka belum memiliki nalar dan kuasa dalam menentukan pilihan.

Jatimraya.com, Surabaya – Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur mengecam aksi teror yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang terjadi di sejumlah tempat di Surabaya, karena mereka belum memiliki nalar dan kuasa dalam menentukan pilihan.

“Anak yang dibawa pelaku sejatinya adalah korban orang tua, sebab mereka belum memiliki nalar dan kuasa dalam menentukan pilihan,” kata Ketua PW Aisyiyah Jatim, Hj Siti Dalilah Candrawati, dalam keterangan persnya di Surabaya, Selasa (15/5/2018).

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim, kata dia, turut berbelasungkawa untuk seluruh korban teror, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, dan mendukung negara dalam upaya pemulihan keadaan.

“Rumah ibadah, rumah tempat tinggal, sekolah, lingkungan tempat kita beraktifitas adalah sarana yang harus terbebas dari tindak permusuhan, kekerasan, intoleransi, kedzaliman, dan terorisme,” tuturnya.

Oleh karena itu, Aisyiyah menyerukan kepada masyarakat untuk tetap tenang, menyaring informasi, dan tidak mudah terprovokasi, serta senantiasa menebar pesan damai dan Islam yang memberi rahmat bagi seluruh semesta.

“Kami mendorong seluruh pihak yang berkepentingan untuk bergandengan tangan, menyusun formula strategis mencegah bibit ekstrimisme tumbuh di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat,” katanya.

Aisyiah, kata dia, akan selalu berdiri bersama seluruh pihak yang memperjuangkan kemanusiaan dan kedamaian di dunia, dan bersama mengencam keterlibatan anak-anak dan perempuan yang mengguncang nurani dan nalar sebagai manusia. (mal)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SURABAYA

DPRD Surabaya Kawal Program Zero Putus Sekolah

Published

on

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti.

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya bersama Karang Taruna dan elemen masyarakat ikut mengawal Program Zero Anak Putus Sekolah di Kota Pahlawan itu.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Senin (28/5/2018), mengatakan, pihaknya bersama Karang Taruna dan elemen masyarakat terus menggali informasi anak putus sekolah di Surabaya.

“Kami menargetkan anak putus sekolah yang berusia kurang dari 18 tahun bisa kembali meneruskan pendidikan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” katanya.

Menurut dia, pihaknya dibantu Karang Taruna berhasil menemukan anak putus sekolah dengan inisial SQPA (10 tahun) Warga RT 10/RW 5 Krukah Selatan, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Anak tersebut, lanjut dia, kemudian didaftarkan oleh Reni dan Karang Taruna untuk bersekolah kembali di SDN Ngagel Rejo III/398, Jalan Bratang Wetan I, Kecamatan Wonokromo, Surabaya pada Rabu (23/5).

Sekadar diketahui, SQPA yang merupakan putri dari pasangan suami istri (Pasutri) Asep Agus Afrian dan Cixra Heffi Widhi Santoso sebelumnya sempat bersekolah di SDN 392, Jalan Bungurasih Barat 156, Waru Sidoarjo. Sejak naik dari kelas II ke III, SQPA tidak kembali meneruskan sekolah.� Pada saat mengantarkan anak tersebut ke sekolah, Reni mendapat sambutan postifi dari Kepada kepala SDN Ngagel Rejo III, Sutrsino. Kepala sekolah tersebut menyatakan kesanggupan untuk menerima dan mendidik SQPA menguatkan Program Zero Anak Putus Sekolah.

Selain itu, lanjut dia, SDN Ngagel Rejo III membuka kelas inklusi. Sempat ada 56 anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dididik di lembaganya. Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019 dibuka sejak 21-24 Mei 2018. Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya memberi solusi terhadap anak-anak putus sekolah dengan mengembalikan mereka ke pendidikan formal dan nonformal serta mengembangkan minat dan bakat anak.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan Pemkot akan menyisipkan beberapa kegiatan dalam upaya mengembangkan minat dan bakat anak, seperti mengarahkan mereka yang kreatif, dan memberikan bimbingan usaha bagi anak yang ingin berwirausaha melalui program pejuang muda.

“Yang ingin usaha nanti akan kami latih, dan nanti kalau usianya sudah 18 tahun, baru kami berikan modal,” ujarnya.

Risma mengatakan bahwa esensi utama dari upaya Pemkot Surabaya kali ini adalah bagaimana bisa mengembalikan mereka ke sekolah, supaya mampu mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik, karena orang hidup itu harus punya bekal, yakni pendidikan.

“Kami coba akan ‘treatment’ lebih detail lagi, untuk mengetahui mereka tertarik di bidang apa, supaya dia langsung difokuskan ke mana dan ke bisnis apa,” katanya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

FK3JT : Fatwa Dukungan Calon Tertentu Singgung Kiai

Published

on

Koordinator FK3JT, KH Fahrurrozi.

Jatimraya.com, Surabaya – Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) menilai munculnya fatwa “fardhu ain” (wajib) mendukung salah satu pasangan calon tertentu pada Pemilihan Kepala Daerah Jatim, sangat menyinggung perasaan kiai-kiai sepuh.

“Tentu ini menyinggung para kiai sepuh dan ternama di Jatim yang jumlah santrinya puluhan ribu, sebab mereka mayoritas berbeda pendapat dengan fatwa tersebut,” ujar Koordinator FK3JT KH Fahrurrozi di sela pernyataan sikap di Surabaya, Senin (28/5/2018).

Ia menyampaikan fatwa yang dimaksud adalah pernyataan ratusan kiai di Pulau Madura yang mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2018.

Dukungan tersebut termaktub dalam sebuah fatwa bernomor 1/SFMM/V/2018 yang ditandatangani sejumlah pengurus pondok pesantren di Sampang, Madura, Sabtu (19/5).

Gus Fahrur, sapaan akrabnya, berharap fatwa itu secepatnya dicabut karena tidak kuatnya dasar memilih salah satu pasangan calon tertentu di pesta demokrasi, terlebih fatwa tersebut sifatnya bukan internal, melainkan bagi seluruh masyarakat.

“Padahal yang namanya fatwa itu hanya berhak dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak berwenang,” ucap pengasuh Pondok Pesantren Canga’an Bangil, Kabupaten Pasuruan tersebut.

Pihaknya juga memohon kepada semua elemen masyarakat, khususnya para ulama karena merupakan panutan masyarakat, agar tidak membuat pernyataan yang justru malah menjadi polemik publik.

Sementara itu, pernyataan sikap ini dihadiri Sekretaris FK3JT Gus Islahul Hidayah (Ponpes Al Alawiyah Turen-Malang), Gus Kholili Cholil dari Ponpes Syaichona Kholil Bangkalan, Gus Imam Asy’ari dari Ponpea Al Qodiri Jember, Gus Nidzom dari Ponpes Al-Masy’u Pasuruan dan Gus Zainul dari Ponpes Al Islahiyah Ngoro Mojokerto.

Pilkada Jatim digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.

Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra. (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Risma Sosialisai Aplikasi Sipandu Pascateror Bom Surabaya

Published

on

Tri Rismaharini mensosialisikan aplikasi Sistem Informasi Pantauan Penduduk.

Jatimraya.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mensosialisikan aplikasi Sistem Informasi Pantauan Penduduk (Sipandu) untuk meningkatkan interaksi para ketua RT/RW dengan warganya pascateror bom di Kota Pahlawan.

“Namanya aplaksinya Sipandu. Ini bisa diunduh di ponsel melalui app store,” kata Risma di Surabaya, Rabu (23/5/2018).

Menurut dia, aplikasi ini penting bagi para Ketua RT/RW untuk mengetahui kehidupan warganya dan mendeteksi secara dini perilaku atau tindakan yang menyimpang dari ajaran agama dan negara. Selain itu, lanjut dia, aplikasi Sipandu ini juga mengatur mekanisme pelayanan pindah datang dan pindah keluar penduduk serta pendataan penduduk non permanen. Sosialisasi aplikasi ini sudah dilakukan secara bertahap oleh Risma bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dengan mengumpulkan ketua RT/RW se-Kecamatan Tegalsari di Graha Sawunggaling, Surabaya, pada Selasa (22/5) malam.

Nantinya, lanjut dia, ketua RT/RW akan menerima username dan password satu per satu dari kelurahan. Aplikasi tersebut memuat beberapa pertanyaan seputar keluarga yang sedang pergi lama, tidak tetap, maupun pendataan penduduk bukan Surabaya.

Apabila sudah mengisi semua pertanyaan, masukkan NIK dan alamat lalu menjelaskan kemana perginya keluarga tersebut. Kemudian, memasukkan salah satu data pribadi keluarga seperti SIM, KK, KTP lalu klik simpan. “Nanti staf saya akan turun ke lapangan dan akan dijelaskan secara lebih rinci dan detail,” kata Risma. Tidak hanya ketua RT/RW, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko) Surabaya itu juga memberlakukan hal serupa untuk pengurus rumah ibadah. Mereka akan diberi username dan password untuk memonitor aktivitas ceramah dan kelompok yang melakukan disksusi di rumah ibadah masing-masing. Hal ini, lanjutnya, penting dilakukan untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini paham radikalisme.

“Nanti tolong didata siapa korlapnya, tanggal, topik dari aktivitas tersebut lalu memposting kegiatan tersebut dalam bentuk foto. Apabila ada aktivitas yang mencurigai langsung lapor ke pihak berwenang,” ujarnya.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memantau kelompok-kelompok yang membahas paham radikal bersama seluruh jajaran. “Jika para ketua RT/RW menemukan hal serupa, jangan segan atau takut untuk melapor. Nanti kami yang akan bergerak,” katanya.

Oleh karena itu, Rudi meminta kepada ketua RT/RW untuk lebih peka, aktif dan mau bekerjasama dengan Pemkot, TNI dan Polres dalam mencegah dan mendeteksi dini paham radikalisme yang akan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji untuk memecah belah keutuhan nusa dan bangsa. “Yang bisa mendeteksi di lingkungan-lingkungan itu ya warga itu sendiri. Jadi, mulai sekarang tidak boleh ada warga yang tidak tahu, ini masalah bersama bukan hanya pemerintah dan jajaran kepolisian saja,” katanya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending