Connect with us

PAMEKASAN

KPU Pemelasan Tambah 11.018 Petugas Penyelenggara Pilkada

Published

on

KPU Pamekasan menambah 11.018 petugas penyelenggara pemilu untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak.

Jatimraya.com, Pamekasan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur menambah 11.018 petugas penyelenggara pemilu untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni 2018.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Pamekasan Moh Hamzah, Selasa (15/5/2018), para petugas penyelenggara pemilu nantinya akan bekerja di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

“Masing-masing TPS membutuhkan sebanyak 7 orang petugas yang disebut sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS),” ujar Hamzah kepada Antara di Pamekasan.

Ia menjelaskan, di Pamekasan jumlah TPS untuk pelaksanaan Pilkada Bupati-Wakil Bupati Pamekasan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebanyak 1.574 TPS, sehingga jumlah total petugas penyelenggara se-Kabupaten Pamekasan sebanyak 11.018 orang.

Hamzah menjelaskan, pengumuman pendaftaran sudah dimulai sejak 7 Mei hingga, Sabtu (12/5) di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pendaftaran calon anggota KPPS akan itu telah dibuka 13 Mei 2018 dan akan berlangsung hingga 19 Mei 2018.

Miftahul Hamzah, syarat menjadi anggota KPPS harus netral dan bukan pengurus partai politik, karena mereka merupakan penyelenggara pemilu.

Para petugas KPPS itu akan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dan oleh karenanya yang bersangkutan harus netral dan tidak pernah menjadi pengurus partai.

“Netralitas calon petugas KPPS itu merupakan syarat mutlak. Selain itu, calon anggota KPPS tersebut nantinya wajib menandatangani pernyataan yang salah satu isinya bukan anggota partai politik,” katanya, menjelaskan.

Di Pamekasan, ada dua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pamekasan yang akan bersaing memperebutkan dukungan massa untuk pilkada mendatang.

Kedua pasangan calon itu, masing-masing Barut Tamam-Raja`e (Berbaur) dengan nomor urut 1 dan Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah) dengan nomor urut 2.

Pasangan Berbaur diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Pasangan Kholifah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat.

Sementara itu, Cagub/Cawagub Jatim yang akan bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pilkada serentak 27 Juni 2018 masing-masing pasangan Khofifah Indar Parawansa-Elistianto Dardak dengan nomor urut 1 dan Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno Putri dengan nomor urut 2. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PAMEKASAN

Pilihan Desa di Pamekasan Rawan Kekeringan

Published

on

Desa di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur rawan mengalami kekeringan pada musim kemarau.

Jatimraya.com, Pamekasan – Sebanyak 80 desa di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur rawan mengalami kekeringan pada musim kemarau seperti sekarang ini, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pemkab setempat Akmalul Firdaus.

“Ini berdasarkan hasil pendataan tim penanggulangan bencana BPBD Pemkab Pamekasan dalam rapat koordinasi yang digelar beberapa hari lalu,” ujarnya di Pamekasan, Senin.

Menurutnya, total jumlah dusun yang mengalami kekeringan itu tersebar di 299 dusun.

“Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah dusun yang mengalami kekeringan itu menurun,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data BPBD Pemkab Pamekasan, wilayah terdampak kekeringan pada tahun 2016 ada 80 desa yang terdiri dari 323 dusun.

Sementara pada tahun 2017 angkanya berkurang yakni di 310 dusun dan pada musim kemarau tahun ini hanya tinggal 229 dusun.

Ke-80 desa tersebut kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan memasak.

Menurut Budi, jenis kekeringan yang melanda ke-80 yang tersebar di 299 dusun itu meliputi kering kritis dan kering langka.

Perinciannya, sebanyak 166 dusun di 37 desa mengalami kering kritis, dan sebanyak 133 dusun, di 42 desa mengalami kering langka.

Kekeringan kritis terjadi, karena pemenuhan air di dusun mencapai 10 liter lebih per orang per hari, dan jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan ketersediaan air bersih sejauh 3 kilometer bahkan lebih.

Sementara yang dimaksud dengan kering langka, kebutuhan air di dusun itu di bawah 10 liter saja per orang, per hari. Jarak tempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat, sekitar 0,5 kilometer hingga 3 kilometer.

“Kebanyakan yang mengalami kekeringan kali ini adalah di wilayah sepanjang pesisir pantai selatan, dan wilayah utara Pamekasan,” katanya, menjelaskan.

Untuk mengatasi persoalan itu, BPBD Pemkab Pamekasan telah berkoordinasi dengan PDAM Pemkab Pamekasan guna mendistribusikan bantuan air bersih, terutama di wilayah yang memang sangat rawan kekeringan dan kekurangan air bersih. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAMEKASAN

Pemkab Kurangi Jam Kerja ASN Selama Ramadhan

Published

on

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengurangi jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah.

Jatimraya.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur mengurangi jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pamekasan Moh Alwi, di Pamekasan, Jumat (18/5/2018), pengurangan jam kerja ASN itu, sebagai bentuk kebijakan pemerintah, dalam menghormasi umat Islam dalam menunaikan ibadah puasa.

“Biasanya jam kerja dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga 15.30 WIB, tapi selama Ramadhan masuk pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.15 WIB,” kata Alwi menjelaskan.

Alwi menjelaskan, pengurangan jam kerja ini menyesuaikan dengan surat edaran bupati.

“Intinya dalam satu minggu jam kerja kita selama 32 jam, kita sudah membuat surat edaran, dan telah kita berikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemkab ini,” ujar Alwi.

Menurut dia, khusus di hari Jumat, setelah sholat Jumat para ASN tidak perlu kembali ke kantor mengingat selama bulan puasa jam kerjanya sudah dimajukan, yang biasanya masuk pukul 08.00 WIB pada hari Jumat, akan tetapi selama Ramadhan masuk jam 07.30 WIB,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada semua ASN mengikuti ketentuan yang berlaku, pemkab sudah menerapkan fingerprint.

“Jadi, jangan sampai ada yang datang terlambat atau pulang sebelum waktunya, karena jika hal itu masih saja terjadi, kami juga menyiapkan sanksi bagi ASN yang melanggar mulai dari teguran secara lisan dan tertulis,” katanya.

Plh Bupati Pamekasan Moh Alwi juga berharap, kinerja ASN selama Ramadhan juga tetap giat, dan tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAMEKASAN

Ketua Komisi IV Kendalikan Kisruh Audiensi LSM

Published

on

Moh Sahur Abadi berhasil mengendalikan kekisruhan antara pegiat LSM dengan Media Officer Klub Madura United.

Jatimraya.com, Pamekasan – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan, Moh Sahur Abadi berhasil mengendalikan kekisruhan antara pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan Media Officer Klub Madura United yang terjadi di ruang rapat institusi itu, Selasa (8/5).

“Mohon dipahami ini forum dan saya merupakan pemimpin sidang di forum ini,” ujar Sahur berupaya menenangkan pihak LSM yang membuat ricuh di forum itu.

Beberapa staf DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur juga berupaya menenangkan kericuhan itu dan menghalang salah satu aktivis yang memukul perwakilan media officer dari klub Madura United FC di forum audiensi itu.

Audiensi antara LSM dengan pihak Madura United di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan itu atas permintaan LSM yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pamekasan.

Lembaga ini mengajukan permintaan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan karena menengarai ada penyimpangan dalam hal penyelenggaraan pertandingan sepak bola yang digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan selama ini.

Perwakilan dari pihak LSM Samhari dalam audiensi itu mempersoalkan tentang pakta kesepakatan penggunaan SGRP dengan pihak pelaksana pertandingan.

Menurut Samhari, pihak pemkab perlu menjelaskan dengan baik poin-poin kesepakatan pengelolaan SGRP karena stadion merupakan aset pemkab.

Ketua Komisi IV Moh Sahur Abadi yang memimpin pertemuan itu, lalu memberikan waktu kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraha (Dispora) Pemkab Pamekasan Muhammad untuk menjelaskan pertanyaan wakil LSM yang disampaikan Samhari itu.

Menurut Muhammad, proses penggunaan SGRP adalah berlandaskan pada Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan fasilitas publik, dalam hal itu penggunaan stadion.

“Yang berlaku saat ini, adalah sistemnya sewa menyewa untuk setiap pertandingan sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2016. Tidak ada MoU yang mengatur secara khusus pengelolaa stadion oleh pihak ke-3,” ujarnya, menerangkan.

Selain mempersoalkan tentang pengelolaan stadion, aktivis LSM ini juga menuntut adanya transpransi pengelolaan tiket pertandingan.

Menurut perserta audiensi Abdussalam, kapasitas stadion yang dinyatakan bisa menampung sebanyak 35 ribu penonton dan selama ini pertandingan yang dilaksanakan selalu penuh, dan seharusnya bisa memberikan pemasukan berupa tiket porporasi sebanyak Rp270 juta perpertandingan.

Pimpinan rapat selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak panitia pelaksana pertandingan yang diwakili Media Officer Madura United FC Tabri Syaifullah Munir.

Ia langsung menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan pertandingan. Namun, saat Tabri memberikan penjelasan secara detail dan regulasi pertandingan, berikut sistem sewa yang dilakukan selama ini, Samhari dan Abdussalam secara tiba-tiba berteriak “bohong-bohong” dengan nada tinggi sambil berdiri.

Terutama saat Tabri mengklarifikasi tentang regulasi FIFA yang disampaikan oleh perwakilan LSM itu dan isinya salah. Bahkan, Samhari sempat merangsek hingga ke meja yang ditempati Tabri.

Aktivis ini bahkan terekan video memukul Tabri dan hendak menampar tapi diurungkan setelah yang bersangkutan melihat aktivitasnya itu terekam video.

Kendati aksi teriak-teriak “bohong” tersebut terus dilontarkan oleh Abdussalam dan Samhari selama Media Officer Madura United itu diberi waktu bicara, ia tetap menjelaskan mekanisme penetapan jumlah tiket yang seharusnya dicetak dalam setiap pertandingan.

“Oh, silahkan tanyakan kepada beberapa pihak yang hadir tentang apa yang terjadi. Kalau dari saya, saya kan harus jelaskan dulu proses sehingga muncul jumlah tiket yang akan dicetak dan juga proses pelaporan tentang pajak hiburan. Soal stadion Pak Muhammad juga sama menjelaskan bahwa sistemnya sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2016, ungkap Tabri.

Lebih lanjut, Tabri juga menguraikan terkait proses pelaksanaan pertandingan terdapat regulasi dan manual pertandingan yang ditetapkan oleh operator kompetisi.

“Kalau soal penggunaan stadion dan pajak, selama ini tunduk pada peraturan yang ada. Kami bahkan menyampaikan, jika memang Pemkab meyakini ada kebocoran, LOC akan sangat berteri makasih jika Pemkab melalui Dispenda mengirimkan cheker di pintu masuk sekaligus memeriksa apakah tiket yang digunakan terporporasi atau tidak. Karena itu juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi LOC. Kami tentu akan sangat terbantu jika Dispenda Pamekasan membantu mengirimkan portir mengingat minimnya portir yang selama ini kami tugaskan. Zero kebocoran justru akan sangat bagus bagi kami, urai Tabri.

“Terus terang, kami menunda keberangkatan ke Bojonegoro untuk mendampingi pertandingan Madura United disana, semata-mata karena menghargai kehendak teman-teman LSM dan lebih-lebih menghargai undangan dari Komisi IV DPRD Pamekasan. Cuma saya kaget dinamika diskusinya seperti mau cek cok dan cenderung kurang memahami persoalan. Bagaimanapun semua proses pelaksanaan pertandingan sesuai dengan regulasi, baik regulasi dari sisi Pemerintah pemerintah daerah maupun regulasi dari sisi operator kompetisi,” ujar Tabri. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending