Connect with us

PAMEKASAN

Pilihan Desa di Pamekasan Rawan Kekeringan

Published

on

Desa di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur rawan mengalami kekeringan pada musim kemarau.

Jatimraya.com, Pamekasan – Sebanyak 80 desa di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur rawan mengalami kekeringan pada musim kemarau seperti sekarang ini, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pemkab setempat Akmalul Firdaus.

“Ini berdasarkan hasil pendataan tim penanggulangan bencana BPBD Pemkab Pamekasan dalam rapat koordinasi yang digelar beberapa hari lalu,” ujarnya di Pamekasan, Senin.

Menurutnya, total jumlah dusun yang mengalami kekeringan itu tersebar di 299 dusun.

“Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah dusun yang mengalami kekeringan itu menurun,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data BPBD Pemkab Pamekasan, wilayah terdampak kekeringan pada tahun 2016 ada 80 desa yang terdiri dari 323 dusun.

Sementara pada tahun 2017 angkanya berkurang yakni di 310 dusun dan pada musim kemarau tahun ini hanya tinggal 229 dusun.

Ke-80 desa tersebut kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan memasak.

Menurut Budi, jenis kekeringan yang melanda ke-80 yang tersebar di 299 dusun itu meliputi kering kritis dan kering langka.

Perinciannya, sebanyak 166 dusun di 37 desa mengalami kering kritis, dan sebanyak 133 dusun, di 42 desa mengalami kering langka.

Kekeringan kritis terjadi, karena pemenuhan air di dusun mencapai 10 liter lebih per orang per hari, dan jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan ketersediaan air bersih sejauh 3 kilometer bahkan lebih.

Sementara yang dimaksud dengan kering langka, kebutuhan air di dusun itu di bawah 10 liter saja per orang, per hari. Jarak tempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat, sekitar 0,5 kilometer hingga 3 kilometer.

“Kebanyakan yang mengalami kekeringan kali ini adalah di wilayah sepanjang pesisir pantai selatan, dan wilayah utara Pamekasan,” katanya, menjelaskan.

Untuk mengatasi persoalan itu, BPBD Pemkab Pamekasan telah berkoordinasi dengan PDAM Pemkab Pamekasan guna mendistribusikan bantuan air bersih, terutama di wilayah yang memang sangat rawan kekeringan dan kekurangan air bersih. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PAMEKASAN

Pemprov Diminta Serahkan Pengusaha Ratusan Izin Penambangan

Published

on

Komisi III DPRD Pamekasan Meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan pengurusan izin penambangan ke pemerintah daerah.

Jatimraya.com, Pamekasan – Komisi III DPRD Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura, meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan pengurusan izin penambangan ke pemerintah daerah, menyusul adanya ratusan usaha penambangan di wilayah itu yang tidak mengantongi izin usaha.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pamekasan Moh Hosnan Achmadi di Pamekasan, Sabtu (8/9/2018). menyatakan, hingga kini jumlah usaha penambangan di daerah itu yang tidak berizin sebanyak 350 unit usaha.

“Berdasarkan hasil serap aspirasi yang kami lakukan selama ini, banyaknya usaha penambangan yang tidak berizin ini, karena mereka kesulitan untuk mengurus izin,” ujar Hosnan.

Sedangkan, sambung dia, perwakilan dari dinas perizinan Pemprov Jatim di Kabupaten Pamekasan terbatas. Sehingga para pelaku usaha penambangan yang ada di Pamekasan kesulitan untuk mengurus izin usaha mereka.

Menurut Hosnan, jumlah usaha penambangan yang tidak berizin sebanyak 350 unit bukanlah jumlah yang sedikit dan oleh karenanya, perlu perhatian pemerintah.

“Saran saya, hendaknya tidak semua izin penambangan diurus oleh Pemprov Jatim, jika pemerintah provinsi tidak bisa menyediakan kantor perwakilan di Pamekasan,” katanya.

Untuk jenis usaha penambangan dengan sekala tertentu, menurut dia, sebaiknya pengurusan izin usahanya diserahkan kepada daerah.

“Misalnya, untuk usaha penambangan dalam sekala rumah tangga, saya kira tidak perlu untuk mengurus ke Pemprov Jatim,” katanya, menjelaskan.

Sementara itu, berdasarkan data DPRD Pamekasan, jumlah usaha penambangan ilegal di Pamekasan ini bertambah, mengingat pada 2016 hanya 64 titik yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Pamekasan Jabir menyatakan, pihaknya memang telah memberikan teguran kepada pelaku usaha penambangan yang hingga kini belum mengantongi izin usaha itu.

“Tapi, kami tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan izin usaha memang dari Pemerintah Provinsi, bukan dari Pemkab Pamekasan,” kata Jabir.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAMEKASAN

Hutan Rakyat di Pamekasan Terbakar

Published

on

Hutan rakyat di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (28/8/2018), sekitar pukul 11.00 WIB terbakar, akibat ulah oknum warga yang membakar sampah secara sembarangan.

Jatimraya.com, Pamekasan – Hutan rakyat di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (28/8/2018), sekitar pukul 11.00 WIB terbakar, akibat ulah oknum warga yang membakar sampah secara sembarangan.

Lokasi kebakaran di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, sekitar 10 kilometer ke arah timur Kota Pamekasan, Madura, yakni di depan Polsek Larangan.

“Kami menerjunkan sebanyak lima armada mobil pemadam guna mengatasi kebakaran di sana,” kata Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Budi Cahyono.

Musibah kebakatan hutan rakyat jenis jati di Desa Larangan itu, akibat ulah oknum warga yang membakar tumpukan sampah secara sembarangan.

Api merembet ke areal hutan jati yang dekat dengan perkampungan penduduk itu dan kobaran api segara meluas, akibat angin kencang dan udaha panas di saat kemarau saat ini.

“Untungnya, warga dan aparat dari Mapolsek Larangan dan Koramil Larangan sigap membantu memadamkan kobaran api. Jika tidak, kemungkinan kebakaran ini bisa merembet ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar hutan,” kata Budi.

Petugas dibantu warga berhasil memadamkan kobaran api, sekitar satu jam kemudian. “Saat ini sudah tidak ada lagi titik api,” ucap Budi.

Kasus kebakaran hutan rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa itu merupakan kali ke-61 di Pamekasan selama kurun waktu Januari hingga 28 Agustus 2018 ini. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAMEKASAN

DPRD : Kelanjutan Pemalsuan Data Stadion Setelah Lebaran

Published

on

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Jawa Timur Moh Sahur Abadi.

Jatimraya.com, Pamekasan – Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Jawa Timur Moh Sahur Abadi menyatakan, tindak lanjut temuan kasus pemalsuan data kapasitas Stadion Pamekasan, akan dilakukan setelah Lebaran, mengingat saat ini waktunya telah mepet.

“Pertemuan dengan para pihak untuk membahas temuan tim gabungan tentang pelaksuan kapasitas tampung stadion Pamekasan setelah Lebaran saja. Saat ini waktunya sudah mepet dengan libur Lebaran,” katanya kepada Antara di Pamekasan, Kamis (7/6/2018).

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan mengemukakan hal ini, menanggapi surat permohonan yang disampaikan perusahaan pengelola klub sepak bola Madura United pada 31 Mei 2018 tentang Permohonan Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas temuan tim gabungan, mengenai kapasitas daya tampung Stadion Pamekasan yang sebenarnya.

Dalam surat bernomor: 06/PT.PBMB/DIR/V/2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Corporate Madura United Umar Wachdin dan ditembuskan ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan sebagai rilis itu dijelaskan, bahwa kapasitas tampung Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan berdasarkan hasil perhitungan manual tim gabungan dari Badan Keuangan Daerah (BKD), Madura United, perwakilan DPRD dan pihak LSM hanya 13.407 orang.

Jumlah data tampung stadion itu, berbeda dengan jumlah yang dirilis Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat stadion itu diresmikan yang menyebutkan 35.000 orang.

Penghitungan manual dilakukan saat Madura United menjamu Persebaya Surabaya pada 25 Mei 2018. Penghitungan dengan mengambil sampel tribun paling padat suporter kala itu, yakni di curva utara yang ditempati suporter Persebaya Surabaya.

Atas klaim bahwa kapasitas tampung Stadion Pamekasan sebanyak 35.000 orang itu, maka menurut Umar pihak Madura United selaku penyewa stadion itu dirugikan.

Kerugian tersebut, antara lain, adanya opini bahwa panitia pelaksana pertandingan Madura United telah melakukan penggelapan pajak hiburan, karena setiap pertandingan Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan selalu terlihat penuh, sementara jumlah penontot yang dilaporkan jauh dari kapasitas yang diklaim pihak Dispora Pemkab Pamekasan.

“Dalam pertandingan ‘big match’, kami selalu mengalami kesulitan memenuhi permintaan tiket penonton dan menyebabkan adanya ektra pengamanan dan juga komplain dari para suporter yang tidak kebagian tiket,” ucap Umar.

Selama menggunakan Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan itu, Umar mengaku, sudah tiga kali Madura United mengalami serangan-serangan, baik serangan fisik maupun psikis, atas beberapa kejadian.

Antara lain, terdapat penonton yang sudah memegang tiket, namun tidak bisa masuk ke arena stadion karena sudah penuh, dan itu terjadi saat Madura United menjamu Persija Jakarta pada ISC 2016.

Kemudian, terdapat penonton yang tidak kebagian tiket karena sudah terjual habis, sementara calon penonton datang dari jauh, yakni dari Bandung karena mereka menduga, stadion Pamekasan bisa menampung mereka.

“Kejadian ini pada Liga 1 Indonesia 2017, saat Madura United menjamu Persib Bandung,” katanya, menjelaskan.

Kejadian berikutnya adalah saat Madura United menjamu Persebaya Surabaya pada Liga 1 Indonesia 2018. Banyak suporter Persebaya yang tidak kebagian tiket dan panitia tidak mencetak lagi.

“Pada saat menjamu Persebaya Surabaya itu, kami mencetak 13.500 tiket dan itupun penuh,” katanya, menjelaskan.

Dengan demikian, sambung Umar, maka klaim kapasitas tampung stadion Pamekasan sebanyak 35.000 orang itu adalah bohong, karena berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan tim gabungan antara pihak Madura United, BKD Pemkab Pamekasan dan LSM hanya 13.407 orang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkab Pamekasan Muhammad menyatakan, jumlah kapasitas tampung stadion Pamekasan itu, menurut konsultan pelaksana proyek, bukan atas perhitungan manual.

“Jadi, kapasitas tampung itu, dari konsultan proyek stadion itu,” katanya, menjelaskan.

Sementara itu, penghitungan manual mengenai kapasitas tampung stadion Pamekasan oleh tim gabungan itu dilakukan, atas desakan desakan LSM Gempa Samhari, saat audiensi ke Komisi IV DPRD Pamekasan.

Samhari yang juga kader Partai Demokrat ini menuding, Madura United telah melakukan pembohongan publik dengan hanya menyetor pajak hiburan ke Pemkab Pamekasan dalam kisaran antara 13.000 hingga 14.000 saja, dalam situasi penonton penuh sesak.

Padahal menurut dia, kapasitas tampung stadion Pamekasan memang seperti yang dirilis Dispora Pemkab Pamekasan, yakni sekitar 35.000 orang penonton.

Saat audiensi, Samhari sempat memukul Media Officer Madura United FC Tabri Syaifullah Munir, namun, segera dilerai oleh beberapa orang staf dan anggota Komisi IV DPRD Pamekasan kala itu.

Sementara, terkait temuan tim gabungan itu, sebagian masyarakat di Pamekasan menyarankan agar aparat penegak hukum sebaiknya turun tangan mengusut kasus tersebut.

Alasan mereka, karena dana pembangunan proyek stadion Pamekasan yang dialokasikan Pemkab Pamekasan untuk kapasitas tampung 35.000 orang penonton, sedangkan realisasinya hanya mampu menampung 13.407 orang penonton saja. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending