Connect with us

HUKUM

KPK Pangil Mantan Wakil Bupati Malang

Published

on

Wakil Bupati Malang, Jatim, Achmad Subhan.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wakil Bupati Malang, Jatim, Achmad Subhan terkait kasus suap pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto, Jatim, pada 2015.

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dalam kasus suap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Selain itu, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Mustofa Kamal Pasa, yakni Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Achmad Suhawi.

KPK juga dijadwalkam memeriksa dua tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya dan permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih terus mendalami pengetahuan para saksi terkait pengurusan perizinan (IMB) pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka antara lain Mustofa, Ockyanto, dan Onggo Wijaya.

Mustofa yang merupakan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa terkait perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.

Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai Bupati Mojokerto.

Dalam kasus gratifikasi itu, Mustofa bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin diduga menerima “fee” dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (fer)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Densus Kembali Amankan Terduga Teroris di Probolinggo

Published

on

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88.

Jatimraya.com, Probolinggo – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bersama Polres Kota Probolinggo dibantu Kodim 0820 kembali menangkap satu orang terduga teroris berinisial WDP (35) di Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (31/5/2018) dini hari.

“Sebanyak 40 personel Polresta Probolinggo membantu pengamanan untuk menangkap terduga teroris di rumahnya yang berada di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan,” kata Kapolresta AKBP Alfian Nurrizal, saat dihubungi di Kota Probolinggo.

Menurutnya penangkapan WDP tersebut merupakan pengembangan hasil penyidikan dari empat terduga teroris yang sebelumnya sudah ditangkap lebih dulu di empat lokasi yang berbeda di Kota Probolinggo.

“WDP diduga terlibat aksi teror bom di sejumlah gereja di Surabaya, sehingga tim Densus langsung mengamankan yang bersangkutan dan tidak ada perlawanan sama sekali karena dilakukan pendekatan persuasif lebih dulu,” tuturnya.

Dari rumah terduga teroris itu, kata dia, ditemukan beberapa alat bukti yang juga disita di antaranya busur panah, beberapa compact disc, laptop, dan telepon genggam.

“Sehari-hari WDP merupakan ahli perakit elektronik, sedangkan rukonya juga digunakan untuk jual beli dan service ‘handphone’,” katanya.

Ia mengatakan WDP langsung dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk diselidiki dan dikembangkan lebih lanjut kasus dugaan keterlibatannya dalam aksi teror bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

Sebelumnya tim Densus 88 Antiteror juga mengamankan tiga terduga teroris berinisial MF, IS, HA di Perumahan Sumbertaman Indah, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dan satu lagi terduga teroris diamankan berinisial AP di Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, sehingga ada empat terduga teroris yang diamankan di Kota Probolinggo.

Keempat terduga teroris yang diamankan di Kota Probolinggo tersebut diduga kuat terlibat aksi teror bom di Kota Surabaya dan Sidoarjo yang merupakan jaringan Dita Oepriarto dalam kasus pengeboman gereja di Surabaya. (zum)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Empat tersangka Proyek Bengkulu Selatan

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat tersangka tindak pidana penyuapan proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2018.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat tersangka kasus suap proyek di Pemkab Bengkulu Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah sata dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni Bupati Bengkulu Selatan 2016-2021 Dirwan Mahmud, Hendrati istri dari Dirwan Mahmud, Kasie pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati yang juga keponakan dari Dirwan, dan Juhari dari unsur swasta atau kontraktor.

Diduga sebagai penerima dalam kasus suap itu, yakni Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Juhari.

Diduga penerimaan total Rp98 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen “fee” yang disepakati sebagai “setoran” kepada Bupati atas lima proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu senilai total Rp750 juta dari komitmen “fee” sebesar Rp112,5 juta.

Uang tersebut diberikan Juhari yang telah menjadi mitra dan mengerjakan proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Pada 12 Mei 2018 sebesar Rp23 juta diberikan secara tunai dari Nursilawati kepada Hendrati. Kemudian oleh Hendrati sebesar Rp13 juta dimasukkan ke rekeningnya di Bank BNI dan sisanya Rp10 juta disimpan tunai oleh Nursilawati.

Selanjutnya, pada 15 Mei 2018 sebesar Rp75 juta diberikan Juhari secara tunai kepada Hendrati melalui Nursilawati di rumah Hendrati.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Juhari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Dirwan Mahmud, Hendrati, dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

JPU Tolak Nota Pembelaan Teroris Aman Abdurrahman

Published

on

JPU Tolak Nota Pembelaan Teroris Aman Abdurrahman.

Jatimraya.com, Jakarta – Tim jaksa penuntut umum dalam sidang kasus bom Thamrin, dengan terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman, menolak seluruh nota pembelaan yang diajukan terdakwa Oman dan tim penasihat hukumnya.

“Sekali lagi tim jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim, menolak seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa,” kata Jaksa Penuntut Umum, Anita Dewayani dalam sidang dengan agenda replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2018).

Anita beralasan tuntutan pidana mati untuk terdakwa sudah sesuai dengan mempertimbangkan keterangan para saksi dan ahli, alat bukti berupa tulisan-tulisan terdakwa.

Tim JPU menepis adanya anggapan bahwa tuntutan JPU merupakan perbuatan dzalim seperti yang dituduhkan Oman. Pihaknya juga menepis tuduhan adanya kesepakatan pihak-pihak tertentu untuk menjadikan Oman sebagai pihak yang bersalah dalam kasus terorisme.

“Tindakan penuntutan yang kami lakukan semata-mata untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi para korban. Landasan batas wewenang kami ada dasarnya, yakni adanya minimal dua alat bukti,” kata Anita.

Anita mengatakan, bahwa dalam tuntutannya, pengakuan Oman bukanlah satu-satunya bukti yang dijadikan dasar pembuktian dakwaan.

“Terdakwa bisa saja berbohong untuk kepentingannya. Bila dia mengakui maka itu semata-mata untuk kepentingan dirinya dalam melakukan pembelaan,” katanya.

Dalam repliknya, tim JPU menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan permohonan para korban bom Thamrin, bom Gereja Oikumene dan bom Kampung Melayu agar negara memberikan hak kompensasi terhadap para korban dan membebankan ke negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5 ribu.

Dalam repliknya, tim JPU menyatakan, sesuai keterangan ahli, Solahudin, bahwa peran Oman sangat penting dalam menyebarkan pemahaman tentang propaganda kelompok ISIS terhadap para pengikutnya di Indonesia.

Anita pun merinci bahwa terdapat peranan Oman dalam sejumlah peristiwa teror yakni kasus pembunuhan terhadap polisi dan penyerangan di Polda Sumut yang dilakukan oleh Syawaluddin Pakpahan, mereka beraksi dengan diilhami oleh tulisan Oman dalam buku Seri Materi Tauhid.

“Syawaluddin mengakui pembakaran yang dilakukannya dalam rangka jihad karena yang bersangkutan punya pemahaman bahwa polisi adalah thagut. Pemahaman ini didapatkannya dari membaca kitab Seri Materi Tauhid,” katanya.

Tembak polisi Selain itu, kasus penembakan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan pelaku Muhammad Ikbal Tanjung, juga termotivasi dari pemahaman Ikbal bahwa polisi merupakan anshor thagut yang harus diperangi.

“Pemahaman Ikbal didapatkannya bukan dari membaca Seri Materi Tauhid, melainkan didapat dari guru-guru pengajiannya di Penatoi yang terkait dengan Oman,” katanya.

Anita mengatakan, ajaran Oman tentang ilmu tauhid telah didakwahkan kepada para pengikutnya sejak tahun 2003. Dakwah-dakwah tersebut kemudian dikumpulkan dan dibukukan dalam Seri Materi Tauhid untuk disebarkan ke masyarakat luas dengan tujuannya agar dipahami dan dan diikuti oleh para simpatisannya.

“Jelaslah bahwa pemikiran terdakwa dalam Seri Materi Tauhid adalah untuk mengajak orang lain mengikuti apa yang dipahaminya tentang sirik demokrasi dan sirik akbar,” katanya.

Anita memaparkan bahwa Oman memahami akibat ajarannya tersebut dapat membuat orang membenci negara Indonesia, pemerintah dan aparat keamanan.

Dikatakannya, Oman juga mengetahui bahwa ajarannya tersebut telah mendorong para pengikutnya untuk melakukan aksi teror yakni bom Thamrin, bom di Gereja Oikumene, bom Kampung Melayu, penyerangan Mapolda Sumut dan pembunuhan polisi di Bima.

“Lima peristiwa teror tersebut disebabkan adanya pemahaman para pelaku tentang sirik demokrasi dan sirik akbar yang terkoneksi dengan Daulah Islamiyah yang didirikan oleh Oman. Sangat naif bila terdakwa mengatakan tidak tahu menahu dalam aksi bom Thamrin, padahal dia sebagai orang yang dituakan di jamaahnya, mengatakan bahwa ada pesan dari Umaro untuk melakukan amaliyah seperti di Paris,” katanya.

Oman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom kampung melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut. Ia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut.

Oman seharusnya bebas pada 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman sembilan tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar, 2010.

Namun pada 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Oman sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam serangan teror Bom Thamrin. (ani)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending