Connect with us

SURABAYA

UKM Surabaya Didorong Tingkatkan Daya Saing Produk

Published

on

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Pemkot Surabaya, Khalid.

Jatimraya.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mendorong para pelaku usaha kecil menengah (UKM) di kelurahan dan kecamatan melakukan terobosan atau inovasi untuk meningkatkan daya saing produk mereka.

Untuk itu, kata Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Pemkot Surabaya Khalid di Surabaya, Senin (4/6/20180, pihaknnya mengimbau camat dan lurah agar terus melakukan monitoring dan pendataan twntang perkembangan UKM setempat.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan supaya pemerintah kota mengetahui persis bagaimana perkembangan usaha atau kendala dari para pelaku UKM tersebut. “Para pelaku UKM ini kebutuhannya apa, kami minta didata kembali,” ujar Khalid.

Selama ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya terus melakukan monitoring terhadap pelaku UKM di Surabaya, sebagai bukti komitmen dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam upaya menyejahterahkan warganya. Bahkan, lanjut dia, Wali Kota terus memperjuangkan dan mengenalkan produk-produk UKM Surabaya ketika berkunjung berbagai negara. “Dengan semakin terkenalnya Kota Surabaya di mata dunia, maka otomatis produk-produk UKM mudah untuk diekspor,” katanya.

Untuk itu, kata dia, Pemkot Surabaya mengoptimalkan kegiatan road show Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda di sejumlah lokasi di Surabaya. Kegiatan Pahlawan Ekonomi yang baru-baru ini dilakukan di Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan diikuti sebanyak 64 pelaku UKM dari empat kelurahan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya untuk mendorong para pelaku UKM dalam mengembangkan produknya.

“Kami terus memantau apa saja kebutuhan dari para pejuang muda dan Pahlawan Ekonomi kedepan,” katanya.

Sementara itu, pemilik Usaha Velista Craft, Diah Wahyuni mengaku sejak bergabung dalam program Pahlawan Ekonomi pada Maret 2018, sudah merasakan perbedaan yang sangat signifikan, di mana produk aksesoris yang digagasnya kini lebih dikenal. Bahkan, lanjut ia, produk aksesoris yang berbahan batik miliknya kini mulai merambah ke luar daerah. “Untuk pengiriman terjauh saat ini sampai ke Jakarta,” katanya.

Menurut Diah, omset penjualan produk Velista Craft kini juga semakin meningkat. Bahkan mendekati Lebaran, banyak perusahaan yang mulai memesan produk aksesoris miliknya. “Kemarin juga dapat pesanan puluhan parcel dari salah satu perusahaan,” katanya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SURABAYA

Dewan Pendidikan Dukung Audit Kenaikan SPP SMA/SMK

Published

on

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi.

Jatimraya.com, Surabaya – Dewan Pendidikan Kota Surabaya mendukung adanya audit terkait dengan wacana kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) SMA/SMK di Kota Pahlawan itu.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi di Surabaya, Kamis (21/6/2018), mengatakan penyelenggaraan pendidikan seharusnya tidak terlalu membebani masyarakat, khususnya dengan adanya wacana kenaikan SPP. “Tentu ini akan berdampak pada menurunnya potensi pendidikan. Kalau biaya dituntut meningkat, sementara daya beli masyarakat tetap, kan tentu menimbulkan potensi berhenti bersekolah,” tambahnya.

Untuk itu, lanjut dia pihaknya mendukung adanya audit yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari komite sekolah, universitas, dan stakeholder lainnya terkait.

“Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai kenaikan SPP itu didasari pada perasaan kurangnya biaya operasional saja,” ujarnya.

Apalagi, menurutnya selama ini sekolah sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan dari APBD Jawa Timur.”Seharusnya itu dirincikan dulu, baru bicara masalah kekurangannya dibidang apa,” lanjutnya.

Sementara anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur (Jatim), Biyanto menyebutkan surat edaran Gubernur Jatim sejatinya sudah melalui proses kajian. Namun, dia tidak menampik bahwa faktanya, di lapangan banyak sekolah yang memutuskan menempuh rencana kenaikan SPP untuk menutup biaya operasional sekolah. Ia menyatakan, opsi tersebut harusnya ditempuh dengan mekanisme audit dan diskusi bersama dengan komite sekolah.

“Tujuannya mencari tahu kira-kira kurangnya itu dimana,” tambahnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya seperti dinas pendidikan, dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, hingga bagian kesejahteraan rakyat, banyak mendapatkan keluhan masyarakat terkait tingginya biaya pendidikan.

Ia menjelaskan banyaknya siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek daring di sela-sela aktivitas belajar-mengajar.

Para siswa tersebut lantas didata hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.

Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan semangat kemerdekaan, dimana seharusnya seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan minimal wajib belajar dua belas tahun. “Masa hanya yang mampu saja yang bisa bersekolah. Kalau begini kan sama saja saat era penjajahan dulu,” katanya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Ortu Siswa Keluhkan Rencana Kenaikan SPP SMA/SMK

Published

on

Ortu Siswa Keluhkan Rencana Kenaikan SPP SMA/SMK.

Jatimraya.com, Surabaya – Sejumlah orang tua (Ortu) siswa SMA/SMK di Surabaya mengeluhkan adanya wacana kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diberlakukan beberapa sekolah di Kota Pahlawan ini.

=”Ya, kalau SPP naik, agak pusing juga. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah pas-pasan,” kata salah seorang warga Surabaya, Welly Hariyanto ketika dimintai pendapat terkait wacana kenaikan SPP di Surabaya, Kamis (21/6/2018).

=Menurut Welly, salah seorang anaknya tahun ini bakal masuk ke jenjang SMA/SMK setelah lulus dari SMP. Tentunya hal ini membuatnya harus mencari cara agar anaknya bisa melanjutkan sekolah. =Dengan usaha membuka warung kopi, tidak banyak pilihan dari Welly untuk mengumpulkan uang dari sumber pendapatan. Begitu juga dengan istrinya, Heni Purwanti, sebagai ibu rumah tangga sesekali membantu menjaga warung kopi miliknya.=Hal senada juga dialami Djumain. Pria 48 tahun yang sehari-hari sebagai kuli batu ini juga mempunyai seorang putra yang kini sudah tidak bersekolah.=Seharusnya, lanjut dia, putranya bersekolah di jenjang SMA/SMK, namun karena tidak ada biaya, maka keputusan berhenti mengenyam bangku pendidikan pun harus diambil.

=Dengan penghasilan Rp2 juta per bulan, Djumain harus menghidupi istri dan empat anaknya. “Ya, jujur sebenarnya sedih ketika anak saya tidak bisa bersekolah. Tapi, ya mau gimana lagi,” katanya dengan nada pasrah.

=Wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK memang mengemuka di media beberapa hari terakhir. Penyebabnya, banyak sekolah yang merasa tidak mampu menjalankan operasional sekolah.= Meski sudah adanya surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang besaran SPP, sekolah mau tidak mau harus mencari sumber dana operasional lain, yang dipungut dari siswa.

=Sementara itu, banyaknya keluhan dari siswa putus sekolah yang masuk ke Pemkot Surabaya mengundang keprihatinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma mengungkapkan bahwa banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya seperti dinas pendidikan, dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, hingga bagian kesejahteraan rakyat, yang mendapatkan keluhan dari masyarakat.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan banyaknya siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek daring di sela-sela aktivitas belajar-mengajar. Para siswa tersebut lantas di data hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.

Menurut Risma, hal tersebut bertentangan dengan semangat kemerdekaan, dimana seharusnya seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan minimal wajib belajar dua belas tahun. “Masa hanya yang mampu saja yang bisa bersekolah. Kalau begini kan sama saja saat era penjajahan dulu,” katanya.

Oleh karenanya, Pemkot Surabaya tidak tinggal diam. Selama ini, para pelajar yang putus sekolah atau kedapatan berada di tempat-tempat yang tidak semestinya didata dan didampingi. Pemkot Surabaya memberikan intervensi bagi keluarga mereka, seperti jaminan kesehatan (BPJS), hingga penyaluran di bursa kerja. Hanya saja, upaya tersebut tetap tidak bisa terlalu banyak berpengaruh terhadap sektor pendidikan karena terhalang aturan. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

UNAIR Bantah Lakukan Survei Elektibilitas Calon Gubenur Jelang Pilkada Jatim

Published

on

Rektor Unair Prof, Mohammad Nasih.

Jatimraya.com, Surabaya – Universitas Airlangga Surabaya membantah pernah melakukan survei yang berkaitan dengan elektabilitas pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Secara kelembagaan atau institusi, Universitas Airlangga Surabaya tidak mempunyai program serta tidak pernah melakukan survei berkaitan dengan elektabilitas pasangan bakal calon gubernur atau wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018,” kata Rektor Unair Prof Mohammad Nasih di Surabaya, Rabu. (29/5/2018).

Nasih menegaskan, secara kelembagaan atau institusi, kampusnya bersikap independen, tidak memihak pada salah satu pasangan calon, netral, serta tidak berpolitik praktis.

Meski begitu, menurut Nasih, setiap akademisi di lingkungan Unair mempunyai hak dan kebebasan akademik untuk berpendapat dan melakukan penelitian, termasuk survei, sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki serta menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Hasil dari survei atau penelitian sebagaimana butir tiga merupakan tanggung jawab individu masing-masing pelaksana survei, bukan tanggung jawab Unair atau lembaga serta tidak menggambarkan pendapat dan pandangan Unair,” ujarnya.

Sebelumnya, menurut hasil survei Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konfilk (Puspek) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya menyatakan bahwa Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungguli Khofifah Indar Parawansa dari tingkat elektabiltas, seperti dikutip Antara. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending