Connect with us

MALANG

Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 Miliar

Published

on

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto.

Jatimraya.com, Malang – Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jawa Timur, Senin (9/7/2018) mengatakan, piutang pajak dinilai kedaluwarsa karena subjek dan objek pajak sulit ditemukan.

“Karena itu kami mengusulkan untuk dihapuskan atau diputihkan saja melalui aturan daerah,” kata Ade.

Ade berharap piutang pajak yang tak terdeteksi itu segera bisa direalisasikan melalui program penghapusan tunggakan piutang pajak daerah. Jika tahun ini aturan tentang penghapusan piutang pajak daerah itu disahkan, penghapusan piutang pajak tersebut segera bisa dilakukan tahun depan.

Ia menerangkan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah ini penting karena akan berpengaruh pada keseimbangan neraca keuangan Pemkot Malang. Apalagi nilai tunggakan itu lebih dari Rp100 miliar.

Jika piutang pajak itu bisa dihapuskan, katanya, akan berpengaruh terhadap neraca keuangan daerah, artinya akan seimbang. “Piutang pajak daerah itu sangat sulit ditagih, karena ada sejumlah faktor,” katanya.

Pajak daerah itu menjadi terutang karena tak terbayar akibat SPPT dobel. Selain itu, objek pajak juga merupakan fasilitas umum, seperti masjid dan lapangan olahraga serta pajak yang sudah kedaluwarsa. bahkan ada yang mulai dari tahun 1980-an.

Menurut Ade, piutang pajak tersebut didominasi oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) serta denda dari piutang pajak itu sendiri. Jika diakumulasikan, piutang pajak itu sekitar Rp100 miliar lebih.

Ia mengakui piutang pajak yang mencapai Rp100 miliar lebih itu merupakan warisan ketika pajak daerah dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).

Hanya saja, meskipun ada penghapusan piutang pajak daerah, tidak mudah untuk menghapus piutang itu. Penghapusan itu harus melewati regulasi dan persetujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, disebutkan penghapusan (piutang) secara mutlak ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk jumlah sampai dengan Rp5 miliar, dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5 miliar.

Aturan ini, kata Ade, harus masuk di regulasi daerah. Untuk Kota Malang, revisi Perda Pajak Daerah tersebut, saat ini dibahas di dewan. Jika bisa masuk ke pasal tambahan,” tegasnya.

Tim BP2D sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bagian Hukum Pemkot Malang, Kejaksaan dan Kepolisian, serta publik, seperti akademisi.

Hasil konsultasi itu secara tertulis sudah dibuatkan kompilasi dan kesimpulan yang saat ini sedang dikaji di Badan Diklat Provinsi Jatim. “Kami berharap usulan BP2D diterima sehingga bisa menyehatkan neraca keuangan Pemkot Malang,” tuturnya. (esw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Panggil Lima Tersangaka Suap DPRD Malang

Published

on

Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019, Choeroel Anwar.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima tersangka kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Lima tersangka itu juga merupakan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 antara lain Teguh Mulyono, Suparno Hadiwibowo, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Arief Hermanto.

Kelima tersangka itu termasuk dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 September 2018.

Dalam penyidikan kasus itu, kata Febri, KPK belum menerima pengembalian uang terkait kasus suap dari 22 anggota DPRD Malang tersebut.

“Sejauh ini belum ada pengembalian. Kami imbau pengembalian masih bisa dilakukan, sikap kooperatif dipertimbangkan penyidik,” ucap Febri.

Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan. Serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,” ucap Basaria.

Para tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sebelumnya KPK telah memproses sebanyak 21 tersangka. Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES). Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

KPK menduga 41 mantan anggota DPRD Malang itu menerima total Rp700 juta untuk kasus suap dan Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikas (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALANG

Sandiaga Tawarkan “Oke Oce” di Kota Malang

Published

on

Calon Wakil Presiden2019, Sandiaga Salahuddin Uno.

Jatimraya.com, Malang – Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno menawarkan program pembinaan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah yang biasa dikenal dengan Oke Oce atau One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship untuk Kota Malang.

Sandiaga mengatakan hal tersebut terkait program-program ekonomi apa yang ditawarkan oleh Pasangan Prabowo-Sandiaga yang maju sebagai Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 2019, khususnya untuk wilayah Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (12/9/2018).

“Program khusus kita terkait ekonomi kreatif berbasis pariwisata, dan Oke Oce,” ujar Sandiaga, seusai menghadiri acara “Ngopi Politik ” Caleg Partai Koalisi Kota Malang, di Kopilogi, Malang, Jawa Timur.

Menurutnya, dengan program Oke Oce yang akan dijadikan program nasional saat dirinya bersama Prabowo Subianto terpilih pada Pemilihan Presiden 2019. Diharapkan, program tersebut akan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kedepannya.

Program Oke Oce digagas Sandiaga pada saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bersama Anies Baswedan. Di DKI Jakarta, program tersebut mulai dijalankan dengan menggandeng Suku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Saya melihat satu harapan, bahwa Oke Oce akan menjadi pilar pertumbuhan kita kedepan, untuk mencetak wirausaha baru, dan UMKM bisa terberdayakan,” ujar Sandiaga.

Program Oke Oce saat ini merupakan program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berusaha untuk melakukan pembinaan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Suku Dinas Koperasi dan UMKM.

Program tersebut mulai dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, yang berfokus pada lima poin utama. Beberapa poin tersebut antara lain adalah, pemberian modal dan pendampingan usaha.

Kemudian, pelatihan yang diberikan oleh pengusaha untuk membangun SDM, lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa langsung diterima bekerja, dan kredit khusus untuk ibu-ibu.

“kita harapkan, bisa mengangkat ekonomi rakyat, dan membuka lapangan kerja,” tutup Sandiaga. (vic)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALANG

Kemendikbud Percayakan Mahasiswa Asing Darmasiswa di “IBU”

Published

on

Rektor IKIP Budi Utomo (IBU) Malang, Dr Nurcholis Sunuyeko.

Jatimraya.com, Malang – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memercayakan mahasiswa asing program Darmasiswa dari beberapa negara tahun akademik 2018/2019 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang.

Rektor IKIP Budi Utomo (IBU) Malang Dr Nurcholis Sunuyeko, Jumat (7/9/2018), mengemukakan pada tahun akademik 2018-2019 ada 17 mahasiswa asing yang akan belajar berbagai disiplin ilmu di IBU, termasuk mahasiswa reguler.

“Ke-17 mahasiswa asing itu berasal dari 12 negara, dengan perincian tujuh mahasiswa dari Program Darmasiswa Kemendikbud dan 10 mahasiswa lainnya program reguler,” kata Nurcholis yang juga Ketua Umum Forki Kota Malang itu.

Ke-12 negara asal mahasiswa asing tersebut, di antaranya adalah Itali, Jerman, Thailand, Afganistan, Sudan, Ukraina, dan Polandia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Ia mengakui sebenarnya kuota mahasiswa Program Darmasiswa Kemendikbud untuk IBU hanya lima mahasiswa, namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya menjadi tujuh mahasiswa pada tahun ini. Sedangkan, puluhan mahasiswa asing Darmasiswa Kemendikbud tahun lalu sudah lulus.

Ketujuh mahasiswa asing Program Darmasiswa tersebut adalah Stanislav Sorokhmaniuk dari Ukraina, Ram Nandana Salafia (Italia), Muhtar Hassanpoor (Afganistan), Michal Herzyk (Polandia), Manuel Julian Giessel (Jerman) serta Ateekoh Khareng (Thailand) dan Aisha Abdalrasool Mohammed (Sudan).

Menyinggung jumlah mahasiswa asing khusus program Darmasiswa Kemendikbud di kampus tersebut, Nurcholis mengatakan sekitar 60 orang, namun sudah lulus karena program Darmasiswa hanya berlangsung selama satu tahun.

Program studi yang paling banyak dihuni mahasiswa asing Darmasiswa adalah Bahasa Indonesia dan Olahraga. “Kami bersyukur karena diberi kepercayaan untuk membina dan mendidik mahasiswa dari berbagai negara melalui Program Darmasiswa. Ini merupakat amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Keberadaan mahasiswa asing di IBU, selain sebagai mahasiswa Program Darmasiswa dan reguler, masih ada sejumlah mahasiswa yang kuliah melalui Program Bahasa Asing bagi Penutur Asing (BIPA) yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Tanah Air, termasuk di IKIP BU Malang.

Menurut Nurcholis, untuk bisa mengikuti Program Darmasiswa Kemendikbud, para mahasiswa asing tersebut juga harus melalui beberapa tahapan dan seleksi, baik seleksi yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar di negara asal mahasiswa maupun di Kemendikbud dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Sebelum resmi mengikuti progrm perkuliahan di IKIP BU, para mahasiswa asing tersebut juga mengikuti tes dan pembekalan di kampus setempat. Setelah proses tersebut, pihak IBU juga membantu mencarikan orang tua asuh sekaligus sebagai tempat tinggal mereka selama 1 tahun menempuh pendidikan di IBU.

“Alhamdulillah tahun ini mahasiswa asing yang memilih IBU sebagai perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan tingginya ada peningkatan, dari 12 mahasiswa pada 2017 menjadi 17 mahasiswa,” tuturnya. (edg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending