Connect with us

MALANG

Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 Miliar

Published

on

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto.

Jatimraya.com, Malang – Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jawa Timur, Senin (9/7/2018) mengatakan, piutang pajak dinilai kedaluwarsa karena subjek dan objek pajak sulit ditemukan.

“Karena itu kami mengusulkan untuk dihapuskan atau diputihkan saja melalui aturan daerah,” kata Ade.

Ade berharap piutang pajak yang tak terdeteksi itu segera bisa direalisasikan melalui program penghapusan tunggakan piutang pajak daerah. Jika tahun ini aturan tentang penghapusan piutang pajak daerah itu disahkan, penghapusan piutang pajak tersebut segera bisa dilakukan tahun depan.

Ia menerangkan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah ini penting karena akan berpengaruh pada keseimbangan neraca keuangan Pemkot Malang. Apalagi nilai tunggakan itu lebih dari Rp100 miliar.

Jika piutang pajak itu bisa dihapuskan, katanya, akan berpengaruh terhadap neraca keuangan daerah, artinya akan seimbang. “Piutang pajak daerah itu sangat sulit ditagih, karena ada sejumlah faktor,” katanya.

Pajak daerah itu menjadi terutang karena tak terbayar akibat SPPT dobel. Selain itu, objek pajak juga merupakan fasilitas umum, seperti masjid dan lapangan olahraga serta pajak yang sudah kedaluwarsa. bahkan ada yang mulai dari tahun 1980-an.

Menurut Ade, piutang pajak tersebut didominasi oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) serta denda dari piutang pajak itu sendiri. Jika diakumulasikan, piutang pajak itu sekitar Rp100 miliar lebih.

Ia mengakui piutang pajak yang mencapai Rp100 miliar lebih itu merupakan warisan ketika pajak daerah dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).

Hanya saja, meskipun ada penghapusan piutang pajak daerah, tidak mudah untuk menghapus piutang itu. Penghapusan itu harus melewati regulasi dan persetujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, disebutkan penghapusan (piutang) secara mutlak ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk jumlah sampai dengan Rp5 miliar, dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5 miliar.

Aturan ini, kata Ade, harus masuk di regulasi daerah. Untuk Kota Malang, revisi Perda Pajak Daerah tersebut, saat ini dibahas di dewan. Jika bisa masuk ke pasal tambahan,” tegasnya.

Tim BP2D sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bagian Hukum Pemkot Malang, Kejaksaan dan Kepolisian, serta publik, seperti akademisi.

Hasil konsultasi itu secara tertulis sudah dibuatkan kompilasi dan kesimpulan yang saat ini sedang dikaji di Badan Diklat Provinsi Jatim. “Kami berharap usulan BP2D diterima sehingga bisa menyehatkan neraca keuangan Pemkot Malang,” tuturnya. (esw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MALANG

Kota Malang Raih Indonesia Award 2018

Published

on

Wali Kota Malang, Sutiaji.

Jatimraya.com, Malang – Kota Malang, Jawa Timur kembali meraih penghargaan tingkat nasional, Indonesia Award 2018 sebagai apresiasi atas keberhasilan kota tersebut menggerakkan anak-anak muda untuk terlibat dalam pembangunan bidang ekonomi kreatif.

Pemberian penghargaan yang diinisiasi Inews TV itu diterima Wali Kota Malang Sutiaji, Kamis malam (15/11/2018) di MNC Center, Jakarta Pusat.

Sutiaji menerima piala apresiasi itu atas suksesnya pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif khususnya berbasis aplikasi digital di Kota Malang,

Banyaknya animator serta pelaku industri aplikasi digital, baik games atau berbasis internet di Kota Malang telah sukses mengantarkan kota pendidikan itu meraih prestasi tersebut.

Banyaknya pelaku industri kreatif digital yang ada di Kota Malang, juga telah mendorong suburnya perkembangan industri ekonomi kreatif di kota itu, bahkan untuk mewadahi anak-anak muda kreatif tersebut, telah dibentuk Malang Creative Fusion (MCF) dan telah melahirkan animator maupun gamers handal.

Menurut Sutiaji, Malang adalah Kota Millenial, di mana industri kreatif digital didorong menjadi sangat menarik di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini.

“Insya Allah dari Bumi Arema, industri kreatif akan berkembang dan semakin mewarnai dinamika perekonomian bangsa kita, dari Malang untuk Indonesia,” ujar Sutiaji.

Ia berharap, industri kreatif di daerah ini bisa terus berkembang pesat dan anak-anak muda juga memiliki wadah yang representatif dan nyaman untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka.

Untuk mewadahi kreativitas anak-anak muda di Kota Malang, Pemkot Malang menggelar Festival Mbois dan tahun ini merupakan tahun ketiga.

Dalam gelaran Festival Mbois tersebut, agenda yang dilakukan selama berlangsungnya festival, di antaranya pelatihan, lokakarya, pameran industri kreatif hingga merancang usaha utnuk mengembangkan ekonomi kreatif. (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALANG

Wali Kota Khawatir Heritage di Malang Terus Tergerus

Published

on

Wali Kota Malang, Sutiaji.

Jatimraya.com, Malang – Wali Kota Malang Sutiaji meminta semua pihak, termasuk warga untuk menjaga bangunan warisan budaya yang bernilai sejarah atau heritage yang ada di wilayah itu karena secara perlahan kawasan heritage di daerah itu terus tergerus.

“Kota Malang ini memiliki kekayaan heritage yang tinggi. Tak sebatas gedung, tapi juga banyak pohon yang bernilai heritage, seperti pohon beringin yang ada di kawasan Tugu maupun Jalan Merdeka,” kata Sutiaji di sela Forum Ekonomi Malang Raya Meeting 2018 yang dimotori Bank Indonesia Perwakilan Malang di Malang, Jawa Timur, Selasa (16/10/2018).

Sayangnya, kata Sutiaji, semakin lama semakin banyak jejak sejarah (heritage) yang mulai tergerus dan tergeser. “Karena itu, saya titipkan dan saya minta kepada pegiat sejarah dan pelaku wisata untuk ikut menjaga objek objek heritage yang masih ada agar terus terjaga,” ucapnya.

Sehingga, kata Sutiaji, cita-cita menjadikan Malang Kota Heritage tidak menjadi mimpi semata. Untuk mengawal misi tersebut sekaligus menguatkan kunjungan wisata ke kota Malang, langkah yang dilakukan adalah penataan kembali kawasan Kota Malang, salah satunya akan disinkronkan dengan penataan kawasan (kampung) Arema.

Menurut Sutiaji, ini tidak bicara satu kampung, tapi lebih pada sebuah kawasan. Siapa pun yang berada di lokasi tersebut, benar-benar menemukan dan merasakan budaya Malang.

Sementara itu data Disbudpar Kota Malang menyebutkan kunjungan wisatawan ke Kota Malang tahun 2016 mencapai 3.996.609, dengan rincian 3.987.074 wisatawan nusantara dan 9.535 wisatawan mancanegara. Pada 2017, tercatat 4.014.910 wisatawan domestik dan 11.934 wisatawan asing. Sementara pada 2018 Kota Malang menargetkan 15.000 wisatawan mancanegara dan 4.2 juta wisatawan lokal.

Sementara itu Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Taufik Saleh mengatakan Forum Ekonomi Malang Raya (FEM) adalah forum strategis yang diselenggarakan oleh KPw BI Malang bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Seluruh Indonesia (ISEI) cabang Malang . Sebagai forum strategis yang mengangkat isu-isu terkini dalam bidang perekonomian di Malang Raya.

Ia mengatakan kegiatan FEM 2018 mengangkat tema “Malang Raya Tourism : Now and Later” dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai narasumber, panelis, dan penanggap mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi pariwisata, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), perbankan, akademisi, dan lain sebagainya.

Menurut Taufik, pelaksanaan forum ini untuk memetakan peluang dan tantangan serta mendalami kekuatan dan kelemahan kondisi pariwisata di wilayah Malang Raya, mendiskusikan visi misi bersama pembangunan sektor pariwisata Malang Raya sebagai tindak lanjut dari kesepakatan “Sinergi Malang Raya Maju Bersama”, serta menghasilkan rekomendasi pembangunan pariwisata di Malang Raya.

“Isu ini diambil sebagai tindak lanjut dari hasil FGD yang telah diselenggarakan oleh BI Malang bersama ISEI Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) di wilayah Malang Raya pada 2 Mei 2018,” paparnya. (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mendagri Terbitkan SK Plt Bupati Malang

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Jatimraya.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang, yang akan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Wakil Bupati Sanusi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang.

“Jam 13.00 hari ini penyerahan SK Plt Bupati Malang kepada Wakil Bupati Malang. SK-nya diserahkan Gubernur Jatim (sesuai) hasil pembicaraan saya dengan Gubernur Jatim semalam,” kata Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Keputusan SK Plt Bupati tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

“Sebagaimana keputusan UU agar pemerintahan di daerah berjalan, ada yang tanggung jawab sampai Bupati Malang berkekuatan hukum tetap,” kata Tjahjo.

Bupati Malang Rendra Kresna dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala daerah karena terlibat dalam dugaan kasus korupsi, yang mengharuskan dirinya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Rendra ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang Tahun Anggaran 2011.

“RK, Bupati Malang dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam perkara suap, tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka Ali Murtopo dari pihak swasta sekitar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendid|kan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

Dalam perkara gratifikasi, Rendra Kresna bersama-sama dengan Eryk Armando Talla dari pihak swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar total Rp3,55 miliar.

Penerimaan gratifikasi oleh Rendra dan Eryk diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Mendagri menyayangkan masih ada kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, padahal pihaknya sering memperingatkan agar para kepala daerah waspada terhadap area rawan korupsi.

“Saya yakin dan percaya, Bupati (Malang) akan kooperatif dalam pemeriksaan oleh KPK. Sebagai Mendagri, saya merasa prihatin,” ujar Tjahjo. (fra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending