Connect with us

MALANG

Alumnus UMM Produksi “bangdur” Tanpa Presto

Published

on

alumnus Universitas Muhammadiyah Malang memproduksi bandeng lunak tanpa duri ("Bangdur").

Jatimraya.com, Malang – Salah seorang alumnus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Nirmalasari dibantu tiga temannya memproduksi bandeng lunak tanpa duri (“Bangdur”) Cita Rasa Nusantara yang berbeda dengan produk lain, karena tanpa proses presto.

“Sebagian besar bandeng lunak tanpa duri yang beredar di pasaran selama diproses dengan presto. Produksi bandeng kami tanpa proses itu, sehingga cita rasanya berbeda,” kata Nurmalasari yang diwisuda pada Maret lalu di Malang, Jawa Timur, Selasa (10/7/2018).

Mahasiswi Fakultas Perikanan dan Peternakan (FPP) UMM angkatan 2014 asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu menerangkan bermula dari tugas mata kuliah praktik usaha perikanan atau aquapreneurship, kini produk tersebut menjadi ladang usaha yang menjanjikan.

Bersama tiga temannya Muhammad Soleh, Fernanda Rahmadillah Putri dan Sabarudin yang juga satu tim dalam proses pengerjaan aquapreneurship, Nurmalasari berhasil memasarkan produk inovatif ini. Bahkan, bisnis tersebut telah meraih omzet hingga Rp10 juta untuk setiap 100 kilogram bandeng yang diproduksi.

Nirmala mengatakan inspirasi untuk mengembangkan produksi bandeng lunak tanpa duri atau Bangdur itu muncul ketika melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) di salah satu perusahaan swasta di Probolinggo yang membudidayakan udang vanname dan bandeng.

Perusahaan itu, katanya, melakukan dua budi daya dalam satu wadah serta memproduksi bandeng tanpa duri. Dari sini ia mendapatkan ilmu tentang teknik memfilet bandeng.

Dalam sepekan ia dan ketiga temannya memroduksi tiga kali dan sudah dipasarkan secara luas, baik secara konvesional di berbagai toko sayur modern maupun secara online atau dalam jaringan (daring) dengan memanfaatkan media sosial. Tidak main-main, untuk kestabilan kualitas dan kuantitas produk, Mala bermitra dengan pemasok ikan bandeng dari Probolinggo.

“Tidak hanya memasok, suplier ini juga memasarkan produk saya di pasar tradisional, Pasar Gadang,” ujarnya.

Nirmala menjelaskan perbedaan Bangdur Nusantara dengan bandeng presto lainnya tidak hanya pada rasa, namun juga teknik pembuatan. Bangdur Nusantara teknik pemisahan daging dan durinya menggunakan teknik filet, sedangkan bandeng presto menggunakan teknik pemasakan dengan suhu rata-rata 121 derajat celcius.

Proses pemanasan menggunakan suhu tinggi ini sangat disayangkan, karena dapat menghilangkan kandungan gizi bandeng. “Secara ilmu gizi, dalam salah satu jurnal yang menjadi acuan kami di proposal aquapreneurship bahwa bandeng presto dan bandeng segar setelah di presto gizinya hampir 98 persen hilang, sehingga rasa dagingnya tidak enak. Dengan teknik filet, kami ingin menjaga kualitas daging bandeng, rasa, dan gizinya tetap,” tambahnya.

Selain kelebihan tersebut, lanjutnya, ciri khas produk ini terletak pada varian rasa yang dimiliki. Berinovasi untuk menghadirkan produk yang berbeda dari bandeng tanpa duri di pasaran, Mala dan timnya memproduksi Bangdur Nusantara dengan empat varian rasa, yakni original, balado, rendang dan sambal matah.

“Varian rasa nusantara ini mencerminkan keanekaragaman kuliner nusantara,” ucapnya.

Ia mengaku dirinya bersama timnya juga berusaha merangkul, memberdayakan dan berbagi ilmu, serta mengajak peran serta adik tingkatnya, terutama mahasiswa Perikanan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perikanan, sedangkan dirinya dan tim hanya mengurus manajemen produksi dan pemasaran.

“Untuk produksinya diserahkan ke Himaperik (Himpunan Mahasiswa Jurusan Perikanan), jadi mereka bisa belajar dari sekarang sebelum memasuki semester tujuh untuk mengerjakan aquapreneurship,” tuturnya. (and)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MALANG

Selatan Malang Diguncang 38 Gempa Susulan

Published

on

Kepala Stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Karangkates, Musripan.

Jatimraya.com, Lumajang – Hingga Jumat (20/7/2018) pukul 08.00 WIB sudah terjadi 38 kali gempa kecil di selatan Malang menyusul gempa 5,5 Skala Richter (SR) yang berpusat di laut sekitar jarak 184 kilometer arah selatan Kabupaten Malang pada kedalaman 46 kilometer Kamis (19/7/2018) pukul 19.23 WIB.

“Dari 38 aktivitas gempa susulan di selatan Malang, tercatat kekuatan gempa terkecil dengan magnitude 3,2 SR dan yang terbesar 4,9 SR, sehingga berdasarkan data itu tampaknya sangat kecil peluang akan terjadi gempa dengan kekuatan yang lebih besar dari gempa utamanya di tempat tersebut,” kata Kepala Stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Karangkates Musripan saat dihubungi dari Lumajang.

“Pascagempa megathrust di selatan Malang berkekuatan 5,5 SR pada Kamis (19/7) malam yang guncangannya dirasakan di seluruh wilayah selatan Jawa Timur dan Bali, perlu kami jelaskan bahwa aktivitas gempa semacam itu tergolong masih wajar dan normal,” katanya saat dihubungi dari Lumajang, Jawa Timur.

Dalam ilmu gempa, dia menjelaskan, aktivitas gempa seperti yang terjadi di selatan Malang disebut sebagai Gempa Tipe I yang meliputi gempa pendahuluan, gempa utama, dan serangkaian gempa susulan.

“Gempa selatan Malang itu menjadi menarik karena mengingatkan kita dan menjadi penanda aktifnya zona megathrust di selatan Malang,” tuturnya.

Ia megimbau warga tetap tenang namun waspada sambil memantau informasi mengenai perkembangan kejadian gempa dari BMKG.

Musripan mengingatkan pentingnya pemahaman bahwa semua gempa dengan kekuatan signifikan akan diikuti oleh aktivitas susulan dan itu merupakan hal yang wajar.

“Apalagi jika gempa yang terjadi di zona batuan rapuh maka gempa susulan yang terjadi akan lebih banyak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa gempa susulan itu “baik” karena menjadi sarana batuan melepas semua energi yang tersimpan sehingga menjadi stabil dan normal kembali. (zum)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mantan Wakil Bupati Malang Penuhi Panggilan KPK

Published

on

Mantan wakil bupati Malang 2010-2015, Achmad Subhan.

Jatimraya.com, Jakarta – Mantan wakil bupati Malang 2010-2015 Achmad Subhan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Sebelumnya, KPK mengingatkan Subhan agar kooperatif memenuhi panggilan KPK karena telah beberapa kali tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu.

BACA JUGA : KPK Panggil Mantan Wakil Bupati Malang

“Kapasitas sebagai saksi,” kata Subhan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

KPK memeriksa Subhan segabai saksi untuk tersangka Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa dalam penyidikan kasus suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dalam kaitannya terkait kasus itu, Subhan mengaku dari pihak swasta dan berperan sebagai makelar terkait pengurusan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto itu.

“Swasta, makelaran,” ungkap Subhan.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui terdapat masalah dengan terjadinya suap pengurusan menara telekomunikasi tersebut.

“Kurang tahu saya, saya cuma sekedar dimintai tolong. Saya mengenalkan kepada Dinas, sudah gitu saja,” kata Subhan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pemanggilan Subhan untuk mengklarifikasi terkait aliran dana dan pengetahuan saksi terkait proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dan aliran dana ke tersangka Mustofa Kamal Pasa.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut antara lain Mustofa Kamal Pasa, Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya dan permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto.

Mustofa yang merupakan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa terkait perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.

Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai Bupati Mojokerto.

Dalam kasus gratifikasi itu, Mustofa bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin diduga menerima “fee” dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (beb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALANG

Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 Miliar

Published

on

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto.

Jatimraya.com, Malang – Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jawa Timur, Senin (9/7/2018) mengatakan, piutang pajak dinilai kedaluwarsa karena subjek dan objek pajak sulit ditemukan.

“Karena itu kami mengusulkan untuk dihapuskan atau diputihkan saja melalui aturan daerah,” kata Ade.

Ade berharap piutang pajak yang tak terdeteksi itu segera bisa direalisasikan melalui program penghapusan tunggakan piutang pajak daerah. Jika tahun ini aturan tentang penghapusan piutang pajak daerah itu disahkan, penghapusan piutang pajak tersebut segera bisa dilakukan tahun depan.

Ia menerangkan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah ini penting karena akan berpengaruh pada keseimbangan neraca keuangan Pemkot Malang. Apalagi nilai tunggakan itu lebih dari Rp100 miliar.

Jika piutang pajak itu bisa dihapuskan, katanya, akan berpengaruh terhadap neraca keuangan daerah, artinya akan seimbang. “Piutang pajak daerah itu sangat sulit ditagih, karena ada sejumlah faktor,” katanya.

Pajak daerah itu menjadi terutang karena tak terbayar akibat SPPT dobel. Selain itu, objek pajak juga merupakan fasilitas umum, seperti masjid dan lapangan olahraga serta pajak yang sudah kedaluwarsa. bahkan ada yang mulai dari tahun 1980-an.

Menurut Ade, piutang pajak tersebut didominasi oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) serta denda dari piutang pajak itu sendiri. Jika diakumulasikan, piutang pajak itu sekitar Rp100 miliar lebih.

Ia mengakui piutang pajak yang mencapai Rp100 miliar lebih itu merupakan warisan ketika pajak daerah dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).

Hanya saja, meskipun ada penghapusan piutang pajak daerah, tidak mudah untuk menghapus piutang itu. Penghapusan itu harus melewati regulasi dan persetujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, disebutkan penghapusan (piutang) secara mutlak ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk jumlah sampai dengan Rp5 miliar, dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5 miliar.

Aturan ini, kata Ade, harus masuk di regulasi daerah. Untuk Kota Malang, revisi Perda Pajak Daerah tersebut, saat ini dibahas di dewan. Jika bisa masuk ke pasal tambahan,” tegasnya.

Tim BP2D sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bagian Hukum Pemkot Malang, Kejaksaan dan Kepolisian, serta publik, seperti akademisi.

Hasil konsultasi itu secara tertulis sudah dibuatkan kompilasi dan kesimpulan yang saat ini sedang dikaji di Badan Diklat Provinsi Jatim. “Kami berharap usulan BP2D diterima sehingga bisa menyehatkan neraca keuangan Pemkot Malang,” tuturnya. (esw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending