Connect with us

MADIUN

KAI Madiun Gelar Tes Divisi LRT Tahap-II

Published

on

PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun menggelar tes kesehatan tahap awal guna pemenuhan formasi di Divisi Light Rail Transit JABODEBEK tahun 2018.

Jatimraya.com, Madiun – PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun menggelar tes kesehatan tahap awal guna pemenuhan formasi di Divisi Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (JABODEBEK) tahun 2018.

Manajer Humas PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko mengatakan, tes kesehatan awal tersebut merupakan tes tahap kedua bagi para peserta yang telah lolos tes tahap 1.

“Untuk tahap 1 adalah seleksi administrasi yang telah berlangsung pada tanggal 17-23 Mei 2018. Sebelumnya para peserta telah mendaftarkan diri melalui website resmi KAI,” ujar Ixfan disela kegiatan tes di Klinik Mediska Madiun, Senin (9/7/2018).

Menurut dia, jumlah peserta yang mengikuti tes mencapai sebanyak 312 orang. Adapun, pelaksanaan tes atau rekrutmen Divisi LRT JABODEBEK tersebut dilakukan dengan sistem gugur.

“Peserta yang tidak masuk kriteria atau tidak memenuhi panggilan tes, maka otomatis tereliminasi,” kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat lima tahapan tes yang harus dijalani peserta. Setelah tes administrasi dan kesehatn awal, masih ada tiga tes lanjutan untuk masuk Divisi LRT. Yakni, tes psikologi, tes wawancara, dan tes kesehatan tahap akhir.

Ixfan memastikan tidak ada pungutan biaya sedikitpun dalam setiap tahapan tes tersebut. Ia mengingatkan, jika ada oknum yang menawarkan kelulusan tes, maka jangan dipercaya.

“Jika ada oknum dari internal maupun eksternal yang menawarkan kelulusan dan bisa diterima maka saya tegaskan itu bohong atau `hoax`. Silakan laporkan pada panitia dan jika ada peserta yang coba melakukan penyuapan pada panitia, maka akan dinyatakan gugur. Demikian juga sebaliknya, ada panitia yang meminta imbalan untuk diloloskan, laporkan,” kata dia.

Ia menambahkan, seluruh tahapan tes akan diumumkan melalui website resmi KAI. Artinya, tidak ada tatap muka dengan panitia penerimaan pada ajang rekrutmen tersebut.

“Ini semua kami lakukan agar peserta yang diterima adalah yang benar-benar berintegritas dan berkompeten. Hal itu demi kebaikan dan kemajuan bidang perkeretaapian di Tanah Air,” tambah dia. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MADIUN

Kejari Madiun Evaluasi Penyelidikan Dana Hibah Politeknik

Published

on

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa.

Jatimraya.com, Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun melakukan evaluasi atau ekspose atas hasil penyelidikan dugaan penyelewengan dana hibah tahun 2014-2015 di Politeknik Negeri Madiun (PNM) yang tidak sesuai peruntukannya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Madiun I Ketut Suarbawa kepada wartawan di Madiun, Senin (17/9/2018), mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun, penyelewengan itu masih perlu pendalaman lagi.

“Hasil penelitian dari keterangan dan data dokumen, kami melihat ada perbuatan melawan hukum atas kasus tersebut,” ujar Suarbawa.

Menurut dia, meski menyatakan adanya temuan penyimpangan, namun pihaknya belum dapat menyimpulkan dugaan penyelewengan dana tersebut. Untuk menyimpulkannya, pihaknya juga masih membutuhkan analisis yang lebih mendalam.

Analisis tersebut, menurutnya lagi, dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak tindak pidana dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Madiun itu.

“Dalam penetapan tindak pidana korupsi, harus memenuhi unsur yang lengkap, di antaranya unsur perbuatan melawan hukum dengan modus menguntungkan orang lain atau merugikan negara,” kata dia lagi.

Ia menargetkan segera menuntaskan hasil penyelidikan kasus tersebut.

Sejauh ini, terdapat 17 orang saksi telah diperiksa untuk diambil keterangannya. Belasan saksi tersebut ada yang dari internal poltek maupun sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Madiun.

Seperti diketahui, PNM mendapat kucuran dana hibah dari Pemkot Madiun tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2,3 miliar. Dana tersebut diberikan saat masa transisi PNM menjadi negeri.

Namun, pada tahun 2016, pemkot menghentikan pemberian dana hibah karena pengelolaan dana hibah PNM pada tahun 2014 dan 2015 dinilai tidak tertib administrasi.

Selain tak tertib, pengelolaannya juga menjadi temuan BPK karena terdapat dana ratusan juta rupiah yang tidak sesuai peruntukannya hingga akhirnya ditangani oleh kejaksaan setempat. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah Penuhi Panggilan Jaksa

Published

on

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Bambang Brasianto.

Jatimraya.com, Madiun – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Bambang Brasianto, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun setelah beberapa kali mangkir.

Yang bersangkutan datang ke kantor Kejari Mejayan Kabupaten Madiun pada Kamis (6/9/2018) dengan didampingi dua orang kuasa hukumnya. Namun, Bambang enggan berkomentar kepada wartawan perihal jadwal pemeriksaannya tersebut.

Bambang tercatat dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik Kejari setempat atas kasus dana pengelolaan sampah yang bernilai miliaran rupiah karena alasan sakit.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 senilai miliaran rupiah tersebut.

Kedua tersangka adalah Kepala DLH Kabupaten Madiun Bambang Brasianto serta Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Domestik DLH Kabupaten Madiun Priyono Susilohadi.

Sesuai data, kejaksaan setempat telah melakukan panggilan pertama untuk penyidikan pada Kamis (16/8/2018). Dalam pemanggilan pertama tersebut hanya Priyono Susilohadi yang hadir. Sementara, Bambang Brasianto mangkir dengan alasan tidak jelas.

Bambang Brasianto kembali mangkir tidak memenuhi panggilan jaksa, pada panggilan kedua tanggal 23 Agustus. Hingga akhirnya memenuhi panggilan pada tanggal 6 September.

Adapun, penetapan Bambang Brasianto bersama Priyono telah sebagai tersangka oleh Kejari karena tim penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam paket kegiatan di kantor Dinas Lingkungan Hidup setempat tahun 2017.

Di antaranya adanya proyek yang tidak dikerjakan sesuai perencanaan. Selain itu, yang seharusnya melalui proses lelang namun pada praktiknya tidak lelang.

Hingga saat ini, pihak Kejaksaan setempat masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, guna mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus dugaan korupsi tersebut.

Sesuai penghitungan yang dilakukan oleh tim penyidik kejaksaan, kerugian negara yang timbul mencapai Rp400 juta lebih. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kejari Madiun Tetapkan Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah

Published

on

Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Sugeng Sumarno.

Jatimraya.com, Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun, Jawa Timur menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan sampah tahun 2017 bernilai miliaran rupiah.

Kepala Kejari Kabupaten Madiun Sugeng Sumarno, di Madiun, Kamis (19/7/2018), mengatakan kedua tersangka tersebut merupakan pejabat penting di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Madiun.

“Kami sudah menetapkan dua tersangka dari kasus penyelewengan pengelolaan sampah tersebut. Keduanya semua pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup pemda setempat,” ujar Sugeng Sumarno kepada wartawan.

Menurut dia, penetapan tersangka tersebut digelar setelah timnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap 20 orang saksi.

Adapun, kedua tersangka tersebut adalah berinisial BB dan PS. Penetapan tersangka tersebut juga menyusul naik status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun Bayu Novrian Dinata mengatakan, dari hasil penyelidikan, tim penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam paket kegiatan di kantor Dinas Lingkungan Hidup setempat di tahun 2017, di antaranya adanya proyek yang tidak dikerjakan sesuai perencanaan.

“Seperti beberapa paket pekerjaan, seharusnya melalui proses lelang namun pada praktiknya tidak melalui lelang,” kata Bayu Novrian Dinata.

Ia menambahkan, terkait kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hanya saja, kepastian jumlah kerugian negara, tim penyidik akan meminta bantuan BPKP Jatim untuk menghitungnya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kejaksaan belum melakuan penahanan kepada keduanya. Kasus tersebut masih didalami lebih lanjut. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending