Connect with us

HUKUM

Polisi Beri Pendampingan Anak Pemilik Bom Pasuruan

Published

on

Polda Jatim Kombes Pol, Agung Yudha Wibowo.

Jatimraya.com, Surabaya – Polda Jawa Timur akan memberikan pendampingan kepada anak pemilik bom pasuruan Abdullah alias Anwardi untuk memulihkan kondisi psikologis balita yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim itu.

Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Agung Yudha Wibowo ditemui di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa (10/7/2018) mengatakan bersama beberapa dinas seperti dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Jatim pihaknya akan melakukan pendampingan psikis selain melakukan pemulihan secara medis.

“Beberapa dinas kan sudah melakukan pendampingan dari unit PPA, kita lakukan. Ini masih pemulihan medisnya dulu tapi setelah ini kita melakukan pendampingan untuk psikisnya itu,” kata Agung.

Agung mengatakan ada beberapa tahapan dalam penyembuhan secara psikis. Hal ini untuk mengembalikan kondisi anak tersebut seperti semula.

“Proses pemulihannya melalui mekanisme yang sama yaitu pertama medis dulu setelah medisnya sembuh, mungkin pemulihan psikisnya melibatkan psikologi dari PPA yang ada di provinsi Jawa Timur,” tuturnya.

Namun perlakuan dalam pendampingan psikisnya itu tidak sama dengan pendampingan pada anak pelaku teroris yang lain. Karena kondisi balita ini masih memiliki dua orang tua yang lengkap.

“Karena ini kan orang tua dua-duanya masih ada. Jadi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya,” kata Agung.

Agung menjelaskan, kondisi balita itu saat ini sudah mulai membaik. Namun untuk saat ini ibunda dari balita yang sempat terluka akibat bom itu belum diizinkan untuk menemui anaknya.

“Selama ini sudah ada nenek dari balita yang sering menjenguk. Neneknya sering nengok cuma tidak pernah menginap,” imbuhnya. (dra/wil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Panggil Tiga Saksi Proyek Pemkot Pasuruan

Published

on

Wali Kota Pasuruan nonaktif, Setiyono, (kanan)

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto (WTH).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi untuk tersangka WYH terkait suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Tiga saksi itu antara lain Direktur CV Sumber Rezeki atau Ketua Asosiasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kota Pasuruan Sugeng Cahya Patria, mantan Camat Pugungrejo Hery Dwi Sujatmiko, dan Dodik Barnowo dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih terus mendalami terkait pemberian-pemberian dari swasta untuk proyek-proyek lainnya di luar proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di lingkungan Pemkot Pasuruan.

KPK total telah empat tersangka dalam kasus itu antara lain Wali Kota Pasuran nonaktif Setiyono (SET), staf Ahli atau Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo (DFN), staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto (WTH), dan swasta atau perwakilan CV Mahadir Muhammad Baqir (MB).

Setiyono diduga menerima 10 persen “fee” dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Pemberian “fee” itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Kedua, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Baqir melakukan setor tunai kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

Sebagai pihak penerima Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, Muhammad Baqir disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

JPU Tidak Ajukan Banding Korupsi Hibah Bansos Jember

Published

on

Terdakwa Thoif Zamroni.

Jatimraya.com, Jember – Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak ajukan banding terhadap putusan majelis hakim atas vonis Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni yang menjadi terdakwa kasus hibah dan bantuan sosial tahun 2015.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan kepada terdakwa Thoi Zamroni.

“Kami tidak ajukan banding karena putusan itu sudah masuk 2/3 dari tuntutan jaksa 3 tahun penjara,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Jember Herdian Rahadi di Jember, Jumat (9/11/2018).

Sesuai dengan aturan, lanjut dia, jaksa harus mengajukan banding jika vonis hukuman yang diputus oleh majelis hakim kurang dari dua sepertiga tuntutan jaksa penuntut umum.

“Untuk vonis terdakwa Thoif Zamroni sudah dua pertiga dari tuntutan JPU, sehingga kami tidak ajukan banding,” tuturnya.

Sementara penasehat hukum Thoif Zamroni, M. Nuril mengatakan pihaknya juga menerima putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada kliennya.

“Saya sudah melakukan komunikasi dengan Pak Thoif terkait putusan itu dan kami sepakat untuk tidak ajukan banding karena vonis itu diterima oleh klien saya,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Jember Thoif Zamroni yang menjadi terdakwa kasus korupsi hibah dan bantuan sosial tahun 2015 divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/10).

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp90 juta dengan memperhitungkan uang titipan dari terdakwa sebesar Rp90 juta, serta mencabut hak politik terdakwa selama satu tahun sejak selesai menjalani hukumannya.

Terdakwa Ketua DPRD Jember itu tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan primer.

Namun, terdakwa Thoif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan subsider karena terdakwa mendapat keuntungan dari tindak pidana korupsi dan menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua DPRD Jember. (zum)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Tiga Pejabat Pemkot Pasuruan

Published

on

KPK memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Empat saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Ti Hardianto (WTH). Dari empat saksi yang dipanggil itu tiga diantaranya merupakan pejabat pada Pemerintah Kota Pasuruan.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan empat saksi untuk tersangka WYH terkait suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Empat saksi itu antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Bambang Pramono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (LHKP) Kota Pasuruan P Rudyanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pasuruan Ermita, dan PNS pada RSUD Kota Pasuruan M Rizal.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal pengaturan pemenangan proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan.

KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu antara lain Wali Kota Pasuran nonaktif Setiyono (SET), staf Ahli atau Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo (DFN), staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Ti Hardianto (WTH), dan swasta atau perwakilan CV Mahadir Muhammad Baqir (MB). (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending