Connect with us

HUKUM

KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Terhadap Plt Bupati Tulungagung

Published

on

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Maryoto Birowo terkait kasus suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar, Jawa Timur.

“Tidak hadir, tadi kami menerima surat yang menyatakan ada kegiatan hari ini dan surat panggilan baru diterima kemarin. Saksi meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

KPK sedianya pada Selasa memanggil Maryoto sebagai saksi untuk tersangka Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo (SM).

“Akan dijadwalkan ulang pada 11 Oktober 2018,” kata Febri.

Sebelumnya, Syahri Mulyo baru saja dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama wakilnya Maryoto Birowo sebagai Bupati/Wakil Bupati Tulungagung terpilih hasil Pilkada 2018 di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (25/9).

Dengan statusnya sebagai tersangka, Syahri pun setelah dilantik kemudian langsung dinonaktifkan dan wakilnya Maryoto diangkat menjadi Plt Bupati Tulungagung.

Selain Syahri, KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya terkait kasus itu antara lain Wali Kota Blitar nonaktif Muh Samanhudi Anwar (MSA), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno (SUT), Agung Prayitno (AP) dan Bambang Purnomo (BP) dari unsur swasta serta Susilo Prabowo (SP) seorang kontraktor.

Untuk perkara di Tulungagung diduga sebagai penerima, yakni Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Susilo Prabowo.

Sementara untuk perkara di Blitar diduga sebagai penerima antara lain Muh Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Susilo Prabowo.

Diduga pemberian oleh Susilo Prabowo kepada Syahri Mulyomelalui Agung Prayitno sebesar Rp1 miliar terkait “fee” proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Diduga, pemberian tersebut adalah pemberikan ketiga. Sebelumnya Syahri Mulyo diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp1 miliar.

Tersangka Susilo Prabowo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Sementara itu, diduga Wali Kota Blitar menerima pemberian dari Susilo Prabowo melalui Bambang Purnomo senilai Rp1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 miliar.

“Fee” itu diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk wali kota dari total “fee” 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2 persennya akan dibagi-bagikan kepada dinas. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Mendagri Terbitkan SK Plt Bupati Malang

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Jatimraya.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang, yang akan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Wakil Bupati Sanusi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang.

“Jam 13.00 hari ini penyerahan SK Plt Bupati Malang kepada Wakil Bupati Malang. SK-nya diserahkan Gubernur Jatim (sesuai) hasil pembicaraan saya dengan Gubernur Jatim semalam,” kata Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Keputusan SK Plt Bupati tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

“Sebagaimana keputusan UU agar pemerintahan di daerah berjalan, ada yang tanggung jawab sampai Bupati Malang berkekuatan hukum tetap,” kata Tjahjo.

Bupati Malang Rendra Kresna dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala daerah karena terlibat dalam dugaan kasus korupsi, yang mengharuskan dirinya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Rendra ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang Tahun Anggaran 2011.

“RK, Bupati Malang dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam perkara suap, tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka Ali Murtopo dari pihak swasta sekitar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendid|kan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

Dalam perkara gratifikasi, Rendra Kresna bersama-sama dengan Eryk Armando Talla dari pihak swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar total Rp3,55 miliar.

Penerimaan gratifikasi oleh Rendra dan Eryk diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Mendagri menyayangkan masih ada kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, padahal pihaknya sering memperingatkan agar para kepala daerah waspada terhadap area rawan korupsi.

“Saya yakin dan percaya, Bupati (Malang) akan kooperatif dalam pemeriksaan oleh KPK. Sebagai Mendagri, saya merasa prihatin,” ujar Tjahjo. (fra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Pasuruan

Published

on

Wali Kota Pasuruan Setiyono (kedua kiri) bersiap untuk menjalani pemeriksaan seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki sebagai saksi untuk tersangka SET dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pasuruan.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka antara lain Wali Kota Pasuran 2016-2021 Setiyono (SET), staf Ahli atau Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo (DFN), staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Ti Hardianto (WTH), dan swasta atau perwakilan CV Mahadir Muhammad Baqir (MB).

“Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kota Pasurusan Ismail Marzuki sebagai saksi untuk tersangka SET,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/10/2018)

Selain itu, KPK juga memanggil enam saksi lainnya untuk tersangka Setiyono, yaitu Kepala Badan Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Njoman Swasti, Kepala Dinas Koperasi Kota Pasuruan Siti Amini, Kepala Bidang Usaha Mikro Kota Pasuruan Rini Mujiwati.

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan M Agus Fadjar, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Edy Trisulo Yudo, dan Direktur CV Sinar Perdanan Wongso Kusumo.

Setiyono diduga menerima 10 persen “fee” dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Pemberian “fee” itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Kedua, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Baqir melakukan setor tunai kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

Sebagai pihak penerima Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, Muhammad Baqir disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bupati Malang Siap Jalani Pemeriksaan Perdana KPK

Published

on

Bupati Malang, Rendra Kresna.

Jatimraya,com, Malang – Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan kesiapannya, baik fisik maupun mental, untuk menjalani pemeriksaan perdana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Rendra Kresna yang terbelit dugaan kasus gratifikasi dan suap itu bertolak ke Jakarta, Minggu (14/10) dengan pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

Sebelum “take off” Rendra yang didampingi putranya, Kresna Dewanata Prosakh, Wakil Bupati Malang Sanusi dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang itu menyampaikan beberapa pesan.

“Usia saya sudah 57 tahun. Kalau kita berkaca pada usia Nabi Muhammad adalah 63 tahun, kesempatan saya tinggal 6 tahun lagi. Saya ikhlas menerima apapun yang terjadi saat ini maupun ke depan,” ucapnya sebelum bertolak ke Jakarta.

Rendra mengaku sebagai pemimpin akan menanggung segala kemungkinan yang ada sebab seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya adalah tanggung jawabnya, terlepas itu sebuah kesalahan yang tidak dia ketahui sama sekali.

Namun, sebagai pemimpin, lanjut Rendra, semua harus dia tanggung karena pemimpin menjadi pengontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan anak buahnya. Oleh karena itu, jika ada yang terpeleset dan terperosok dalam lubang kesalahan, dia memilih untuk menanggungnya sendiri.

Bupati Rendra disangkakan oleh KPK dalam dua kasus yang berbeda, yakni suap dan gratifikasi. Rendra diduga menerima uang sebesar Rp7 miliar dari dua kasus yang kini sedang membelitnya itu.

Sebelumnya, Rendra juga berpesan secara khusus kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malang agar seluruh program yang sudah dijalankan dan menunjukkan perkembangan positif terus ditingkatkan, khususnya program yang bersentuhan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dua program yang menjadi perhatian Rendra dan mulai diseriusi adalah program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari dan desa wisata. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi pada dirinya, dua program itu harus tetap dijalankan.

“Saya titip agar program ini terus dijalankan dan jangan pernah berhenti karena ke depan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap Rendra.

Selain itu, mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu juga berpesan agar seluruh layanan kepada masyarakat berjalan seperti biasanya.

Setiap OPD juga harus berperan dan memberi layanan yang optimal kepada publik sehingga Kabupaten Malang yang sudah mengalami kemajuan menjadi makin maju.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah 22 lokasi di Kabupaten Malang, di antaranya Rumah Dinas Bupati Malang, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, rumah pribadi salah satu kepala bidang Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kantor Dinas Pertanian.

KPK juga menggeledah Kantor Partai NasDem Korwil Jawa Timur, Kantor PUPR Kabupaten Malang, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kntor BUP, dan rumah saksi (kepala bidang di Dinas Bina Marga). (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending