Connect with us

HUKUM

Kronologis Penangkapan Wali Kota Pasuruan oleh KPK

Published

on

Wali Kota Pasuruan 2016-2021, Setiyono.

Jatimraya.com, Jakarta – KPK menjelaskan kronologis Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Pasuruan 2016-2021 Setiyono yang dilakukan pada Kamis (4/10) di Pasuruan.

“KPK mengamankan 7 orang Pasuruan pada Kamis (4/10/2018) yaitu Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021 SET (Setiyono), Staf Ahli/Pelaksana Harian Kadis PU kota Pasuruan DFN (Dwi Fitri Nurcahyo), Staf Kelurahan Purutrejo WTH (Wahyu Tri Hardianto), Swasta/Perwakilan CV M (Mahadir) MB (Muhammad Baqir), Swasta/Pemilik CV M HM (Hud Muhdlor), Staf Bapenda/Keponakan Setiyono dan pengelolaan keuangan Hendrik dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM SA (Siti Amini),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Menurut Alex, pada 4 Oktober 2018, pukul 05.30 tim KPK mengamankan seorang berinisial W di rumahnya di daerah Sekar Gadung, Pasuruan.

Dari tangan W tim mengamankan kartu ATM dan buku tabungan atas nama yang bersangkutan beserta uang tunai Rp5,1 juta.

Tim juga mengamankan kartu ATM atas nama Supaat (almarhum) dan bukti transfer sebesar Rp15 juta dari rekening Supaat ke rekening yang bersangkutan.

Tim kemudian mengamankan satu laptop berisi data proyek di Pasuruan, barang bukti elektronik berupa telepon selular dan dokumen berisi tabel/rekap proyek di lingkungan pemkot Pasuruan.

Secara pararel pukul 06.00 WIB tim lainnya mengamankan MB (Muhammad Baqir) beserta HM (Hud Muhdlor) di kediaman HM di daerah Nguling kabupaten Pasuruan. Di lokasi tersebut tim mengamankan tas MB berisi dokumen proyek.

Keduanya kemudian dibawa ke rumah MB di Pandaan. Di sana tim mengamankan buku tabungan atas nama MB.

Selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB, tim mengamankan DFN (Dwi Fitri Nurcahyo) di kediamannya di Purutrejo, kota Pasuruan. Dari tangan DFN tim mengamankan barang elektronik berupa telepon selular, PC (personal computer) dan laptop.

Pukul 06.44 WIB tim kemudian mengamankan SET (Setiyono) di rumah dinasnya. Dari SET diamankan sejumlah barang bukti elekronik

Kemudian pukul 07.00 WIB tim mengamankan H di kediamannya di daerah Margo Utomo, kota Pasuruan. Dari H diamankan uang tunai sebesar Rp24,75 juta dalam pecahan Rp50 ribu yang dimasukkan ke dalam kardus. Selain itu ada 10 buku tabungan dan 3 kartu ATM yang juga diamankan

Terakhir, pukul 10.30 WIB, tim mengamankan SA (Siti Amini) di kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Jalan Pahlawan, kota Pasuruan.

Setelah itu tujuh orang yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Kabupaten Pasuruan di Bangil untuk menjalani pemeriksaan awal. Empat di antarannya yaitu Muhammad Baqir, Wahyu Tri Hardianto, Dwi Fitri Nurcahyo dan Setiyono diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan tiba di gedung KPK pada Jumat (5/10) sekitar pukul 00.45 WIB.

Setiyono diduga menerima 10 persen fee dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Mendagri Terbitkan SK Plt Bupati Malang

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Jatimraya.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang, yang akan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Wakil Bupati Sanusi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang.

“Jam 13.00 hari ini penyerahan SK Plt Bupati Malang kepada Wakil Bupati Malang. SK-nya diserahkan Gubernur Jatim (sesuai) hasil pembicaraan saya dengan Gubernur Jatim semalam,” kata Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Keputusan SK Plt Bupati tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

“Sebagaimana keputusan UU agar pemerintahan di daerah berjalan, ada yang tanggung jawab sampai Bupati Malang berkekuatan hukum tetap,” kata Tjahjo.

Bupati Malang Rendra Kresna dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala daerah karena terlibat dalam dugaan kasus korupsi, yang mengharuskan dirinya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Rendra ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang Tahun Anggaran 2011.

“RK, Bupati Malang dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam perkara suap, tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka Ali Murtopo dari pihak swasta sekitar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendid|kan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

Dalam perkara gratifikasi, Rendra Kresna bersama-sama dengan Eryk Armando Talla dari pihak swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar total Rp3,55 miliar.

Penerimaan gratifikasi oleh Rendra dan Eryk diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Mendagri menyayangkan masih ada kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, padahal pihaknya sering memperingatkan agar para kepala daerah waspada terhadap area rawan korupsi.

“Saya yakin dan percaya, Bupati (Malang) akan kooperatif dalam pemeriksaan oleh KPK. Sebagai Mendagri, saya merasa prihatin,” ujar Tjahjo. (fra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Pasuruan

Published

on

Wali Kota Pasuruan Setiyono (kedua kiri) bersiap untuk menjalani pemeriksaan seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki sebagai saksi untuk tersangka SET dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pasuruan.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka antara lain Wali Kota Pasuran 2016-2021 Setiyono (SET), staf Ahli atau Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo (DFN), staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Ti Hardianto (WTH), dan swasta atau perwakilan CV Mahadir Muhammad Baqir (MB).

“Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kota Pasurusan Ismail Marzuki sebagai saksi untuk tersangka SET,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/10/2018)

Selain itu, KPK juga memanggil enam saksi lainnya untuk tersangka Setiyono, yaitu Kepala Badan Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Njoman Swasti, Kepala Dinas Koperasi Kota Pasuruan Siti Amini, Kepala Bidang Usaha Mikro Kota Pasuruan Rini Mujiwati.

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan M Agus Fadjar, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Edy Trisulo Yudo, dan Direktur CV Sinar Perdanan Wongso Kusumo.

Setiyono diduga menerima 10 persen “fee” dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Pemberian “fee” itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Kedua, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Baqir melakukan setor tunai kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

Sebagai pihak penerima Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, Muhammad Baqir disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bupati Malang Siap Jalani Pemeriksaan Perdana KPK

Published

on

Bupati Malang, Rendra Kresna.

Jatimraya,com, Malang – Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan kesiapannya, baik fisik maupun mental, untuk menjalani pemeriksaan perdana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Rendra Kresna yang terbelit dugaan kasus gratifikasi dan suap itu bertolak ke Jakarta, Minggu (14/10) dengan pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

Sebelum “take off” Rendra yang didampingi putranya, Kresna Dewanata Prosakh, Wakil Bupati Malang Sanusi dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang itu menyampaikan beberapa pesan.

“Usia saya sudah 57 tahun. Kalau kita berkaca pada usia Nabi Muhammad adalah 63 tahun, kesempatan saya tinggal 6 tahun lagi. Saya ikhlas menerima apapun yang terjadi saat ini maupun ke depan,” ucapnya sebelum bertolak ke Jakarta.

Rendra mengaku sebagai pemimpin akan menanggung segala kemungkinan yang ada sebab seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya adalah tanggung jawabnya, terlepas itu sebuah kesalahan yang tidak dia ketahui sama sekali.

Namun, sebagai pemimpin, lanjut Rendra, semua harus dia tanggung karena pemimpin menjadi pengontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan anak buahnya. Oleh karena itu, jika ada yang terpeleset dan terperosok dalam lubang kesalahan, dia memilih untuk menanggungnya sendiri.

Bupati Rendra disangkakan oleh KPK dalam dua kasus yang berbeda, yakni suap dan gratifikasi. Rendra diduga menerima uang sebesar Rp7 miliar dari dua kasus yang kini sedang membelitnya itu.

Sebelumnya, Rendra juga berpesan secara khusus kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malang agar seluruh program yang sudah dijalankan dan menunjukkan perkembangan positif terus ditingkatkan, khususnya program yang bersentuhan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dua program yang menjadi perhatian Rendra dan mulai diseriusi adalah program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari dan desa wisata. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi pada dirinya, dua program itu harus tetap dijalankan.

“Saya titip agar program ini terus dijalankan dan jangan pernah berhenti karena ke depan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap Rendra.

Selain itu, mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu juga berpesan agar seluruh layanan kepada masyarakat berjalan seperti biasanya.

Setiap OPD juga harus berperan dan memberi layanan yang optimal kepada publik sehingga Kabupaten Malang yang sudah mengalami kemajuan menjadi makin maju.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah 22 lokasi di Kabupaten Malang, di antaranya Rumah Dinas Bupati Malang, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, rumah pribadi salah satu kepala bidang Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kantor Dinas Pertanian.

KPK juga menggeledah Kantor Partai NasDem Korwil Jawa Timur, Kantor PUPR Kabupaten Malang, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kntor BUP, dan rumah saksi (kepala bidang di Dinas Bina Marga). (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending