Connect with us

HUKUM

Wali Kota Pasuruan Terima Suap Via “Trio Kwek-Kwek”

Published

on

Wali Kota Pasuruan 2016-2021, Setiyono.

Jatimraya.com, Jakarta – Wali Kota Pasuruan 2016-2021 Setiyono diduga menerima suap melalui orang-orang dekatnya yang memiliki sebutan “Trio Kwek-Kwek”.

“Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh wali kota melalui tiga orang dekatnya menggunakan istilah Trio Kwek-Kwek dan ada kesepakatan ‘commitment fee’ rata-rata antara 5-7 persen untuk proyek bangunan dan proyek pengairan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK Jakarta, Jumat (5/10/2018).

KPK menetapkan Setiyono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah kota Pasuruan. Setiyono diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Pasuruan pada Kamis (4/10).

Setiyono diduga menerima 10 persen “fee” dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

“Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini yaitu “ready mix” atau campuran semen dan “apel” untuk “fee” proyek dan “Kanjengnya” yang diduga berarti wali kota,” ungkap Alex.

Pemberian dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir transfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi.

Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Kedua, pada 7 Spetember 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Maqir melakukan setor tunai kepada wali kota Pasuruan Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp115 juta.

Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

Kegiatan OTT yang dilakukan KPK di Pasuruan merupakan OTT ke-22 pada 2018 dengan total jumlah tersangka mencapai 79 orang.

Khusus pelaku kepala daerah, KPK sangat menyesalkan masih cukup banyak kepala daerah yang diduga melakukan korupsi dan dijerat proses hukum tindak pidana korupsi. Pada 2018 hingga saat ini, ada 16 kepala daerah sudah diproses dari kegiatan OTT itu yang terdiri dari 1 orang gubernur, 13 orang bupati dan 2 orang wali kota.

“Korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat setempat. Apalagi mereka telah dipilih melalui proses pemilu yang demokratis dan membutuhkan biaya penyelenggaraan yang tidak sedikit,” ungkap Alex.

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka penerima suap yaitu Wali Kota Pasuruan Setiyono Staf Ahli/Pelaksana Harian Kadis PU kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto.

Ketiganya disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan Muhammad Baqir selaku pemilik CV Mahadir. Ia disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK Panggil Enam Saksi Suap di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Published

on

KPK memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Jatimraya.com, Jakarta – KPK memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Enam saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk dua tersangka berbeda masing-masing Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono (SET) dan swasta atau perwakilan CV Mahadir, Muhammad Baqir (MB).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam orang saksi untuk dua tersangka berbeda SET dan MB terkait suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Tiga saksi dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Setiyono, yakni Direktur PT Global Jaya Medika, M Ridwan, Direktur PT Mensa Binasukses, Andreas Halim Djamwari, dan PNS pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan, Hendriyanto Heru Prabowo.

Selanjutnya tiga saksi lainnya untuk Baqir, yaitu PNS pada Dinas Pendapatan dan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan, Basuki, mantan PPTK RSUD, Sutrisno, dan Direktur Utama PT Prima, Hendro Setiawan.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih terus mendalami terkait dugaan pemberian berbagai komisi untuk tersangka Setiyono selaku wali kota Pasuruan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan.

KPK total telah empat tersangka dalam kasus itu antara lain Setiyono. staf Ahli atau Plh Kadis PU Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo, staf Kelurahan Purutrejo, Wahyu Ti Hardianto, dan Baqir.

Setiyono diduga menerima 10 persen fee dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di pemerintah Kota Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Pemberian “fee” itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Kedua, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Baqir setor tunai kepada Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar lima persen atau sekitar Rp115 juta. Sisa komitmen lima persen lain akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polda Jawa Timur Tangkap Pelaku Penyebar Video Porno

Published

on

Polda Jawa Timur menangkap MYA (23), warga Gresik yang merupakan penyebar video porno enam wanita di situs dewasa.

Jatimraya.com, Surabaya – Polda Jawa Timur menangkap MYA (23), warga Gresik yang merupakan penyebar video porno enam wanita di situs dewasa.

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Arman Asmara, di Surabaya, Kamis (6/12/2018) mengatakan, tersangka MYA ditangkap karena mengancam menyebarkan video bugil enam wanita yang merupakan mantan pacarnya.

MYA melaksanakan kegiatan tindak pidana UU ITE dari 2013-2018. “Kami mengetahuinya saat melakukan patroli siber di bulan Oktober. Kami masuk di situs www.xvideos.com, kami menemukan enam video itu dan mendapati yang bersangkutan sedang mengunggah,” kata dia.

Ia menjelaskan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah membuat wanita tertarik dengan menjadikan pacar. Setelah berpacaran, pelaku melakukan video call dan meminta korban untuk bugil lalu merekamnya.

Setelah itu, tersangka yang merupakan mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya itu mengumpulkan bahan dan membagikan lagi kepada wanita itu. Kali ini MYA ini meminta korban untuk mengubah gaya.

“Saat korban sudah merasa capek atas perbuatan pelaku dan tidak mau menuruti dengan melakukan gaya lain, tersangka mengirimkan ancaman akan menyebarkan video itu di media sosial WhatsApp, Line, Instagram, dan situs porno lain,” kata Asmara.

Polisi masih mengembangkan apakah MYA juga memeras wanita-wanita itu, dan polisi akan memeriksa kondisi psikologi tersangka.

Dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti berupa satu laptop, tiga telepon genggam, dan satu buah hardisk eksternal ukuran satu TB milik tersangka. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Tiga Saksi Proyek Pemkot Pasuruan

Published

on

Wali Kota Pasuruan nonaktif, Setiyono, (kanan)

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto (WTH).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi untuk tersangka WYH terkait suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Tiga saksi itu antara lain Direktur CV Sumber Rezeki atau Ketua Asosiasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kota Pasuruan Sugeng Cahya Patria, mantan Camat Pugungrejo Hery Dwi Sujatmiko, dan Dodik Barnowo dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih terus mendalami terkait pemberian-pemberian dari swasta untuk proyek-proyek lainnya di luar proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di lingkungan Pemkot Pasuruan.

KPK total telah empat tersangka dalam kasus itu antara lain Wali Kota Pasuran nonaktif Setiyono (SET), staf Ahli atau Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo (DFN), staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto (WTH), dan swasta atau perwakilan CV Mahadir Muhammad Baqir (MB).

Setiyono diduga menerima 10 persen “fee” dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Pemberian “fee” itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Kedua, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Baqir melakukan setor tunai kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

Sebagai pihak penerima Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, Muhammad Baqir disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending