Connect with us

TULUNGAGUNG

Mantan Pecandu Narkoba Sutradarai Film Antinarkoba

Published

on

Para pemeran dan sutradara film kisah nyata berjudul Langkah yang Tertunda.

Jatimraya.com, Tulungagung – Tiga mantan pecandu narkoba yang terlibat dalam pembuatan film berjudul “Tiga Langkah yang Tertunda” mengaku puas dengan karya sinema yang mereka produksi dengan tema perang melawan narkoba tersebut.

Charles Phillippe (37), sutradara sekaligus pemeran utama film “Tiga Langkah yang Tertunda”, di Tulungagung, Jatim, Minggu (28/10/2018) mengatakan, karya sinematografi itu secara khusus diproduksi oleh BNN sebagai bagian kampanye antinarkoba.

“Adegan tersebut dibuat semirip mungkin, dan para pemainnya bukanlah orang lain. Melainkan para mantan pecandu. Termasuk melibatkan seorang bandar yang sudah menjadi tahanan kepolisian,” kata Phillippe.

Selain Charles, dua mantan pecandu lain yang terlibat dalam pembuatan filem antinarkoba itu adalah Desi Miradani dan Andriani Yuningsih.

Dua nama yang disebut terakhir ini merupakan pasangan sahabat yang mulai mengenal narkoba sejak bangku SMK di Jakarta. Semua merupakan alumni Balai Besar Rehabilitasi Lido, di Bogor.

Di tempat itu pula mereka dipertemukan. Bahkan Charles juga menikahi Desi Miradani saat masa karantina di balai rehabilitasi itu.

Charles mengaku memiliki bekal dalam dunia filem, karena ketika rehabilitasi, ikut serta dalam broadcasting.

Menurut Charles, salah satu yang menjadi kesulitan dalam film itu, yakni pandangan negatif masyarakat.

Banyak yang mengira film itu justru mengajak narkoba. Padahal, film jelas untuk memerangi narkoba. Charles pun sempat dicap sebagai artis narkoba oleh beberapa tetangganya.

Namun, dia berusaha tegar. Bahkan mendatangi langsung orang yang mengecap dirinya artis narkoba. “Saya datangi dan saya berikan penjelasan. Alhamdulillah mereka akhirnya bisa mengerti,” ujarnya.

Charles Phillippe merupakan mantan pecandu narkoba jenis putau sejak bangku SMP. Cerita dia, dulu dirinya pernah mengalami “over dosis” (OD) di tempat parkir sekolah. Beruntung nyawanya masih bisa tertolong.

Charles Philippe pun sempat dipenjara tiga kali, sebelum akhirnya masuk rehabilitasi dan dinyatakan sembuh pada 2015.

Ia mengaku, rehabilitasi yang dijalaninya, jauh berbeda dengan sekarang. Sebab, ketika zamannya, rehabilitasi belum dikelola pihak berwenang dalam hal ini BNN.

Semua masih swasta. Metode penyembuhan pun berbeda. Lebih dominan fisik. “Sempat kaki dirantai, dimandikan pukul 12 malam, dipukuli,” tutur Charles yang kini tinggal di kawasan Kecamatan Ngantru, Tulungagung itu.

Lama menjadi pecandu, membuat Charles bosan. Hidupnya tidak pernah ada kemajuan. Dia juga sudah merasa lelah. Sejak saat itu, mulai rehabilitasi serius, termasuk ikut rehabilitasi yang dikelola BNN.

“Saya merasa baik dengan adanya rehabilitasi BNN. Sebab tak hanya dalam masa rehab, tapi juga pascarehab. BNN sudah seperti rumah kedua,” ujarnya.

Terakhir Charles, Desi Miradani dan Andriani Yuningsih berharap melalui film Tiga Langkah yang Tertunda itu menginspirasi lebih banyak warga untuk mencegah dan memerangi narkoba dalam bentuk apapun, katanya. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULUNGAGUNG

KPK Panggil Sekda Kabupaten Tulungagung

Published

on

Dalam penyidikan kasus, KPK sedang mendalami soal proyek "pokok pikiran" untuk anggota DPRD Tulungagung dan mekanisme APBD Tulungagung 2015-2018.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (17/5/2019) memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Indra dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi sebagai saksi untuk tersangka SPR terkait tindak pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Selain Indra, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Supriyono, yakni anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Adib Makarim.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal proyek “pokok pikiran” untuk anggota DPRD Tulungagung dan mekanisme APBD Tulungagung 2015-2018.

KPK pada Senin (13/5/2019) telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Telah Periksa 39 Saksi untuk Tersangka Ketua DPRD Tulungagung

Published

on

KPK telah memeriksa 39 saksi dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Jatmraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 39 saksi dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 Supriyono (SPR).

KPK pada Senin (13/5/2019)mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Selama proses penyidikan ini, sejak 25 April 2019 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi baik yang dilakukan di KPK ataupun daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Uang tersebut diduga berasal dari Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung,” ucap Febri.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, lanjut Febri, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

“KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung,” ucap Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan korupsi yang melibatkan sektor legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, dan DPRD tentu saja akan sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat.

“Karena selain mereka memiliki kewenangan yang sangat besar di bidang penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan, di sisi lain kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui proses pemilu semestinya menjadi pegangan yang kuat bagi para wakil rakyat ini,” tuturnya,

Menurut dia, pasca dilaksanakannya pemungutan suara pada Pemilu 2019 ini, dan menjelang ditetapkan hasil pemilu, khususnya untuk DPR, DPD, dan DPRD di seluruh lndonesia, KPK berharap agar kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia yang telah memilih pada Pemilu 2019 ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Tidak dikhianati dalam bentuk menerima suap, gratifikasi atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya,” ujar Febri. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TULUNGAGUNG

Pabrik Mi di Tulungagung Terbakar

Published

on

Suasana kebakaran di pabrik mi instan di Desa Pojok, Tulungagung, Senin (6/5/2019).

Jatimraya.com, Tulungagung – Sebuah gudang pabrik mi di pinggiran Kota Tulungagung, Jawa Timur terbakar sehingga menghanguskan sebagian ruang instalasi pengolahan setempat, Senin malam (6/5/2019).

Tim pemadam kebakaran saat ini masih terus berusaha melakukan pemadaman hingga kobaran api bisa dijinakkan.

Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.

Laporan sejumlah saksi, kebakaran terjadi Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB dengan sumber api diketahui berawal dari area ruang ketel untuk pengolahan mi putih di pabrik tersebut. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending