Connect with us

POLITIK

Arumi Bachsin Mengaku “Ndredeg” jadi Ketua Dekranasda Jatim

Published

on

Arumi Bachsin, yang merupakan istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Emil Elistianto Dardak.

Jatimraya.com, Jakarta – Arumi Bachsin yang merupakan istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Emil Elistianto Dardak mengaku “ndredeg” (berdebar) karena dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Daerah Jawa Timur (Dekranasda Jatim).

“Perasaannya jadi ibu wakil gubernur bangga, bersyukur luar biasa, senang, tapi di satu sisi ‘ndredeg’ banget karena ketika Mas Emil dilantik, saya barusan saja dilantik jadi Ibu Ketua Dekranasda,” kata Arumi di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Pada hari ini, Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024.

“Menurut sejarahnya Dekranasda di Provinsi Jawa Timur, prestasinya sangat baik di bawah kepemimpinan Bude Karwo. Yang bikin ‘ndredeg’, saya bisa tidak ya? Tapi saya yakin tim Dekranasda dan pengrajin di Jawa Timur memiliki semangat yang luar biasa dan Jawa Timur sendiri memiliki modal, yaitu budaya yang kaya, alam yang kaya,” tambah Arumi.

Sehingga ia pun yakin ke depannya prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih tersebut bisa dipertahankan dan kalau bisa menjadi lebih baik.

Arumi juga mengaku akan belajar khusus untuk memimpin Dekranasda kepada suaminya, Emil Dardak.

“Saya minta ‘private’ khusus sama Mas Emil, ini serius, ini serius. Jadi saya bilang sama Mas Emil kalau secara intelektual saya yakin suami saya jauh lebih pintar dari saya, sehingga masukan-masukan dari beliau khususnya untuk Dekranasda, mungkin ke depan PKK menjadi salah satu kuncian untuk saya,” ungkap Arumi sambil tertawa.

Namun dengan sejumlah tanggung jawab tersebut, Arumi mengaku tidak terbebani.

“Karena kapan lagi saya bisa dikasih masukan sama wagub ya kan?” tambah Arumi sambil bercanda.

Arumi juga mengaku tidak sabar untuk memulai tugas barunya tersebut.

“Beban ya diiringi semangat. Semangat sekali, sudah tidak sabar sebenarnya ingin ayo kita mau melakukan apa nih ya? Tapi bebannya lebih ke mengingat prestasi-prestasi di provinsi Jawa Timur, baik itu PKK, Dekranasda, sangat baik dan memang provinsi Jawa Timur di pusat ini dikenal menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi dalam lomba-lomba biasanya banyak memenangkan lomba. Hal itu yang sedikit menjadi beban tapi harus dijadikan motivasi ke depannya kalau bisa dipertahankan,” jelas Arumi. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

ELIT POLITIK MESTINYA BIKIN KEBIJAKAN PRO PUBLIK, BUKAN BIKIN GEMPAR RAKYAT

Published

on

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi.

WARGA negara Indonesia dan Hongkong sama-sama sedang memperjuangkan hak-haknya yang ingin didengar. Baik Indonesia maupun HongKong tengah dilanda aksi demonstrasi panjang akibat rancangan legislasi yang mengkhawatirkan rakyat.

Jika Indonesia diterpa revisi UU KPK, RKUHP dan RUU lain, masyarakat Hong Kong berang karena adanya rancangan regulasi anti-ekstradisi.

Permasalahan bermula dari Februari 2019. Biro keamanan Hongkong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan UU ekstradisi yang berisi usulan perubahan perjanjian ekstradisi yang diperbolehkannya pejabat yang ditangkap di Hongkong diekstradisi ke China.

Banyak masyarakat Hongkong kontra dengan usulan perubahan UU ini. Berbagai macam diplommasi dan perundingan namun hal ini masih tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan penolakan amandemen UU ekstradisi.

Namun, pada 4 juni lebih dari 120.000 masyarakat Hongkong menandatangani petisi menolak UU Ekstradisi, dan pada akhirnya terjadi kekacauan.

Begitupula aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada senin (23/9/2019) dan selasa (24/9/2019) untuk menolak kebijakan disahkannya UU KPK, RUU SDA, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenaga kerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

Terlalu banyak kontroversi di dalam revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan undang-undang KPK yang dianggap tergesa-gesa serta memuat pasal yang justru melemahkan fungsi KPK.

Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi, di mana didalam melaksanakan tugasnya lembaga Negara ini tidak mendapatkan tekanan atau intervensi dari lembaga lainnya.

Poin yang paling disoroti dan mengkhawatirkan yakni keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil agar memantau kinerja dari KPK.

Pertanyaannnya: sebenarnya UU KPK yang telah disahkan pada Selasa (17/9/2019) justru akan Memperkuat atau Memperlemah KPK?

Jika menggunakan pendekatan Neo- Institutionalisme pendekatan ini mencoba melihat peranan dan pengaruh institusi politik terhadap prilaku politik dan juga pengambilan keputusan.

Namun yang muncul di benak publik adalah dugaan adanya kepentingan di balik pengesahan UU KPK tersebut, karena keberadaan Dewan Pengawas untuk memantau kerja KPK. Maka kekuasaanlah yang berbicara karean dengan adanya Dewan pengawas untuk membantu kinerja dari KPK di takutkan dalam pengambilan keputusan KPK bisa terpengaruh.

Dengan masuknya elit politik kedalam KPK maka sudah bisa dipastikan akan ada agenda politik yang berperan. Padahal, berbicara soal intenpendensi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit yang dilakukan oleh KPK.

Harapan menjadi Negara yang bebas dari praktik korupsi akan semakin jauh, sehingga sikap Presiden taerhadap pengesahan UU KPK dianggap menjadi kunci utama.

Berbicara anti korupsi tidak hanya ada di Indonesia, Hongkong juga memiliki anti korupsi yang dikenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC).

ICAC sebagai lembaga anti korupsi keberhasilannya tidak luput dari berbagai strategi melalui pendidikan agar public teredukasi serta berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Negara merupakan kendaraan bagi kekuasaan kelas politik tertentu, bertindak sesuai keinginan penguasa. Apakah teori dari Marxist ini yang telah terjadi saat ini?

Sebagai penguasa, para elit pollitik mestinya mampu merubah strategi dalam kebijakan yang baik dan diterima publik. Bukan cuma melakukan revisi UU KPK yang dengan sekejap mata yang akhirnya bikin gempar rakyat Indonesia.

[Oleh: Jumiati. Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

BPN : Massa Kampanye Jadi Bukti Hasil Survei Ungguli Prabowo-Sandi

Published

on

Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono saat jumpa pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Jatimraya.com, Jakarta – Sisa masa kampanye pemilihan presiden 2019 tinggal menghitung hari. Antusias masyarakat juga sudah semakin jelas terlihat bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lebih diminati dibanding pasangan lainnya.

Hal ini merupakan bukti bahwa sebagian lembaga survei yang saat ini sudah merilis hasilnya mengunggulkan elektabilitas Prabowo-Sandi dibanding Jokowi-Amin lebih akurat dibanding lembaga survei yang selama ini mengungulkan petahana.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono saat jumpa pers menanggapi perkembangan naiknya elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi mendekati hari pencoblosan.

“Perkembangan hasil survei, baik yang dilakukan oleh internal pihak kami maupun pihak lain, bahkan lembaga survei dari luar negeri yang terus memantau pemilu di Indonesia hasilnya sangat memuaskan,” ujar Sugiono saat jumpa pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu 10 April 2019.

“Tentunya hasil survei ini harus dihormati apalagi dengan bukti bahwa setiap kampanye yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi selalu ‘pecah’. Massa yang datang itu massa riil, massa partisipatif bukan massa yang dimobilisasi dengan cara transaksional,” kata Sugiono.

Sugiono juga menyinggung perbedaan cara berkampanye antara Prabowo-Sandi dengan petahana selama masa kampanye terbuka.

“Kepada pihak kami, masyarakat ikhlas menyumbang, tidak hanya tenaga, pikiran, bahkan dana. Mereka berbondong-bondong datang karena ingin perubahan kepemimpinan. Sementara yang di sana kampanye dengan iming-iming imbalan,” ungkapnya.

Jadi lanjut Sugiono, lembaga survei yang selama ini mengungulkan elektabilitas Prabowo-Sandi seperti Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Precision Public Policy Polling (PPPP) dari Amerika lebih tampak akurasinya jika dikaitkan dengan massa kampanye Prabowo-Sandi.

“Ini gelombang manusia yang hadir, gelombang manusia yang ingin perubahan terjadi di negeri ini. Manusia yang memiliki akal sehat tentunya dapat dengan mudah mengetahui bahwa pilpres tahun ini akan dimenangkan Prabowo-Sandi,” ujar Sugiono.

“Dan kenyataan yang terjadi saat ini adalah ini merupakan momentum bahwa rakyat ingin perubahan dan tak mau dibohongi lagi. Dan mereka akan menjaga suaranya di pilpres ini,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. (res)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Zulkifli Hasan Tegaskan Pemilu 2019 Bukan Ajang Perang

Published

on

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Jatimraya.com, Surabaya – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Pemilihan Umum 2019 bukan merupakan ajang perang, tapi momentum menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.

“Pemilu bukan perang total atau perang badar, tapi untuk menentukan arah Indonesia, arah publik dan arah masyarakat yang akan datang,” ujarnya usai menghadiri Forum Pikiran, Akal, dan Nalar (PAN) di Surabaya, Jatim, Selasa (5/3/2019).

Karena itulah, kata dia, jika kader di partainya diberi amanat untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat akan dilaksanakan 12 perintah bela rakyat dan umat.

Zulhas, sapaan akrabnya menjelaskan, 12 perintah bela rakyat dan umat itu, di antaranya segenap kader PAN wajib meneruskan perjuangannya kepada nilai-nilai luhur agama dan selalu menjaga kebersamaan di tengah kemajemukan.

Selain itu, seluruh kader PAN wajib menegaskan bahwa beragama adalah pondasi berbangsa, sebagaimana Pancasila menaruh Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama.

“PAN mewajibkan kadernya menjaga prinsip berlomba-lomba untuk kebaikan (Fastabiqul Khoirot). PAN juga tegas memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme,” ucapnya.

Tak itu saja, Ketua MPR RI itu menyampaikan bahwa haram bagi kader PAN menjadi sumber masalah, tapi harus aktif memberi solusi dan jalan keluar untuk permasalahan di masyarakat.

“Yang perlu diingat, kader PAN juga harus berikhtiar untuk Indonesia lebih baik, terus bekerja menyentuh hati rakyat dan umat, bukan dengan janji kosong,” tutur Zulhas. (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending