Connect with us

POLITIK

Kanang Keluhkan Harga Rajungan yang Turun Sejak Tahun 2019 pada Sandiaga Uno

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat berdialog dengan Nelayan Pantai Kelapa dan emak-emak, Kamis (14/2/2019).

Jatimraya.com, Tuban – Kanang (37) nelayan asal Panyuran Pantai Kelapa, Tuban, Jawa Timur, mengeluhkan harga rajungan yang terus turun. Padahal tahun 2018 lalu, harganya masih tinggi. Hal ini dikemukakan Kanang, saat berdialog dengan Sandiaga Salahuddin Uno di pinggir Pantai Kelapa dalam dialog dengan Nelayan Pantai Kelapa dan emak-emak, Kamis (14/2/2019).

“Saya nelayan dari pantai kelapa, perwakilan dari konco-konco nelayan di sini. Saya bingung pak harga rajungan turun jauh. Tahun 2018 lalu harga rajungan masih delapan puluh ribu rupiah, sekarang hanya tiga puluh ribu sampai 35 ribu,” keluh Kanang.

Kanang pun bertanya apa solusi yang akan diberikan Prabowo Sandi jika terpilih di tahun 2019 -2024 agar harga rajungan stabil dan mensejahterakan nelayan Pantai Kelapa.

Pada Kanang, Sandi menyatakan kalau nelayan adalah prioritas dalam program kerja Prabowo Sandi. Juga petani, buruh dan pelaku usaha kecil.serta menengah untuk meningkatkan ekonomi mereka.

“Kami berkomitmen In Shaa Allah jika kami terpilih melayani masyarakat Indonesia, karena nelayan kelompok yang diprioritaskan, kami akan menstabilkan harga tangkapan rajungan supaya tidak anjlok seperti sekarang,” ucap Sandi.

Salah satu untuk menjaga harga rajungan stabil adalah dengan membangun industrinya. Misalnya dengan pemanfaatan. cangkang rajungan, diolah menjadi herbal, namanya glukasomim, sangat baik untuk persendian.

“Ada potensi yang lebih besar yaitu mengolah cangkang rajungan menjadi suplemen. Para pelari, penderita radang sendi membutuhkan suplemen ini. Dan lari adalah gaya hidup, tidak hanya di Indonesia tapi dunia,” terang Sandi.

Sandi menambahkan, jadi tidak ada yang terbuang dari rajungan jika dibangun industrinya.

“Nanti jika In Shaa Allah saya dan Pak Probowo terpilih kami hadirkan industri padat karya cangkang rajungan yang menghasilkan daging dan cangkang untuk ekspor. Ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Hingga mensejahterakan para nelayan Pantai Kelapa,” harap Sandi,

Sandi sempat merasakan laut tenang Pantai Kelapa. Eks wakil gubernur DKI Jakarta ini diarak oleh nelayan menuju kapal, dan sempat melaut menjauh bibir pantai. (fik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

ELIT POLITIK MESTINYA BIKIN KEBIJAKAN PRO PUBLIK, BUKAN BIKIN GEMPAR RAKYAT

Published

on

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi.

WARGA negara Indonesia dan Hongkong sama-sama sedang memperjuangkan hak-haknya yang ingin didengar. Baik Indonesia maupun HongKong tengah dilanda aksi demonstrasi panjang akibat rancangan legislasi yang mengkhawatirkan rakyat.

Jika Indonesia diterpa revisi UU KPK, RKUHP dan RUU lain, masyarakat Hong Kong berang karena adanya rancangan regulasi anti-ekstradisi.

Permasalahan bermula dari Februari 2019. Biro keamanan Hongkong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan UU ekstradisi yang berisi usulan perubahan perjanjian ekstradisi yang diperbolehkannya pejabat yang ditangkap di Hongkong diekstradisi ke China.

Banyak masyarakat Hongkong kontra dengan usulan perubahan UU ini. Berbagai macam diplommasi dan perundingan namun hal ini masih tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan penolakan amandemen UU ekstradisi.

Namun, pada 4 juni lebih dari 120.000 masyarakat Hongkong menandatangani petisi menolak UU Ekstradisi, dan pada akhirnya terjadi kekacauan.

Begitupula aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada senin (23/9/2019) dan selasa (24/9/2019) untuk menolak kebijakan disahkannya UU KPK, RUU SDA, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenaga kerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

Terlalu banyak kontroversi di dalam revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan undang-undang KPK yang dianggap tergesa-gesa serta memuat pasal yang justru melemahkan fungsi KPK.

Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi, di mana didalam melaksanakan tugasnya lembaga Negara ini tidak mendapatkan tekanan atau intervensi dari lembaga lainnya.

Poin yang paling disoroti dan mengkhawatirkan yakni keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil agar memantau kinerja dari KPK.

Pertanyaannnya: sebenarnya UU KPK yang telah disahkan pada Selasa (17/9/2019) justru akan Memperkuat atau Memperlemah KPK?

Jika menggunakan pendekatan Neo- Institutionalisme pendekatan ini mencoba melihat peranan dan pengaruh institusi politik terhadap prilaku politik dan juga pengambilan keputusan.

Namun yang muncul di benak publik adalah dugaan adanya kepentingan di balik pengesahan UU KPK tersebut, karena keberadaan Dewan Pengawas untuk memantau kerja KPK. Maka kekuasaanlah yang berbicara karean dengan adanya Dewan pengawas untuk membantu kinerja dari KPK di takutkan dalam pengambilan keputusan KPK bisa terpengaruh.

Dengan masuknya elit politik kedalam KPK maka sudah bisa dipastikan akan ada agenda politik yang berperan. Padahal, berbicara soal intenpendensi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit yang dilakukan oleh KPK.

Harapan menjadi Negara yang bebas dari praktik korupsi akan semakin jauh, sehingga sikap Presiden taerhadap pengesahan UU KPK dianggap menjadi kunci utama.

Berbicara anti korupsi tidak hanya ada di Indonesia, Hongkong juga memiliki anti korupsi yang dikenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC).

ICAC sebagai lembaga anti korupsi keberhasilannya tidak luput dari berbagai strategi melalui pendidikan agar public teredukasi serta berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Negara merupakan kendaraan bagi kekuasaan kelas politik tertentu, bertindak sesuai keinginan penguasa. Apakah teori dari Marxist ini yang telah terjadi saat ini?

Sebagai penguasa, para elit pollitik mestinya mampu merubah strategi dalam kebijakan yang baik dan diterima publik. Bukan cuma melakukan revisi UU KPK yang dengan sekejap mata yang akhirnya bikin gempar rakyat Indonesia.

[Oleh: Jumiati. Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

BPN : Massa Kampanye Jadi Bukti Hasil Survei Ungguli Prabowo-Sandi

Published

on

Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono saat jumpa pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Jatimraya.com, Jakarta – Sisa masa kampanye pemilihan presiden 2019 tinggal menghitung hari. Antusias masyarakat juga sudah semakin jelas terlihat bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lebih diminati dibanding pasangan lainnya.

Hal ini merupakan bukti bahwa sebagian lembaga survei yang saat ini sudah merilis hasilnya mengunggulkan elektabilitas Prabowo-Sandi dibanding Jokowi-Amin lebih akurat dibanding lembaga survei yang selama ini mengungulkan petahana.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono saat jumpa pers menanggapi perkembangan naiknya elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi mendekati hari pencoblosan.

“Perkembangan hasil survei, baik yang dilakukan oleh internal pihak kami maupun pihak lain, bahkan lembaga survei dari luar negeri yang terus memantau pemilu di Indonesia hasilnya sangat memuaskan,” ujar Sugiono saat jumpa pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu 10 April 2019.

“Tentunya hasil survei ini harus dihormati apalagi dengan bukti bahwa setiap kampanye yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi selalu ‘pecah’. Massa yang datang itu massa riil, massa partisipatif bukan massa yang dimobilisasi dengan cara transaksional,” kata Sugiono.

Sugiono juga menyinggung perbedaan cara berkampanye antara Prabowo-Sandi dengan petahana selama masa kampanye terbuka.

“Kepada pihak kami, masyarakat ikhlas menyumbang, tidak hanya tenaga, pikiran, bahkan dana. Mereka berbondong-bondong datang karena ingin perubahan kepemimpinan. Sementara yang di sana kampanye dengan iming-iming imbalan,” ungkapnya.

Jadi lanjut Sugiono, lembaga survei yang selama ini mengungulkan elektabilitas Prabowo-Sandi seperti Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Precision Public Policy Polling (PPPP) dari Amerika lebih tampak akurasinya jika dikaitkan dengan massa kampanye Prabowo-Sandi.

“Ini gelombang manusia yang hadir, gelombang manusia yang ingin perubahan terjadi di negeri ini. Manusia yang memiliki akal sehat tentunya dapat dengan mudah mengetahui bahwa pilpres tahun ini akan dimenangkan Prabowo-Sandi,” ujar Sugiono.

“Dan kenyataan yang terjadi saat ini adalah ini merupakan momentum bahwa rakyat ingin perubahan dan tak mau dibohongi lagi. Dan mereka akan menjaga suaranya di pilpres ini,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. (res)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Zulkifli Hasan Tegaskan Pemilu 2019 Bukan Ajang Perang

Published

on

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Jatimraya.com, Surabaya – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Pemilihan Umum 2019 bukan merupakan ajang perang, tapi momentum menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.

“Pemilu bukan perang total atau perang badar, tapi untuk menentukan arah Indonesia, arah publik dan arah masyarakat yang akan datang,” ujarnya usai menghadiri Forum Pikiran, Akal, dan Nalar (PAN) di Surabaya, Jatim, Selasa (5/3/2019).

Karena itulah, kata dia, jika kader di partainya diberi amanat untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat akan dilaksanakan 12 perintah bela rakyat dan umat.

Zulhas, sapaan akrabnya menjelaskan, 12 perintah bela rakyat dan umat itu, di antaranya segenap kader PAN wajib meneruskan perjuangannya kepada nilai-nilai luhur agama dan selalu menjaga kebersamaan di tengah kemajemukan.

Selain itu, seluruh kader PAN wajib menegaskan bahwa beragama adalah pondasi berbangsa, sebagaimana Pancasila menaruh Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama.

“PAN mewajibkan kadernya menjaga prinsip berlomba-lomba untuk kebaikan (Fastabiqul Khoirot). PAN juga tegas memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme,” ucapnya.

Tak itu saja, Ketua MPR RI itu menyampaikan bahwa haram bagi kader PAN menjadi sumber masalah, tapi harus aktif memberi solusi dan jalan keluar untuk permasalahan di masyarakat.

“Yang perlu diingat, kader PAN juga harus berikhtiar untuk Indonesia lebih baik, terus bekerja menyentuh hati rakyat dan umat, bukan dengan janji kosong,” tutur Zulhas. (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending