Connect with us

TULUNGAGUNG

Banjir Timbulkan Kerugian Rp5 Miliar Lebih di Tulungagung

Published

on

Petani memanen tomat di areal persawahan yang terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa di Waung, Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (9/3/2019).

Jatimraya.com, Tulungagung – Banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam sepekan terakhir membuat para petani yang lahannya terdampak banjir menanggung kerugian sampai Rp5 miliar lebih menurut data Dinas Pertanian dan Holtikultura setempat.

“Kalau diestimasi, nilai kerugian akibat banjir di sektor pertanian ini mencapai Rp5 miliaran lebih sedikit. Katakan asumsinya per hektare rata-rata bisa menghasilkan tujuh ton, maka taksiran kerugiannya ya Rp5,075 miliar. Sekitar itu,” kata Koordinator Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Pertanian Tulungagung Gatot Rahayu di Tulungagung, Senin (11/3/2019).

“Khusus tanaman padi saja, sawah yang terendam banjir mencapai 1.121 hektare. Belum komoditas tanaman lain,” ia menambahkan.

Ia menjelaskan 145 hektare dari total 1.121 hektare lahan tanaman padi yang terdampak banjir sudah pasti puso.

Banjir juga berdampak pada 11 hektare tanaman melon dan tujuh hektare di antaranya diperkirakan puso. Selain itu banjir berdampak pada 33 hektare lahan tanaman cabai, 22 hektare di antaranya diperkirakan gagal panen.

Lima hektare lahan tanaman kacang panjang juga terdampak banjir dan diperkirakan puso semua, sementara lahan tanaman bawang merah yang terdampak banjir total 13 hektare dan sembilan hektare di antaranya diperkirakan puso.

Bencana banjir berdampak pada lahan-lahan pertanian di 12 dari total 19 kecamatan yang ada di Tulungagung.

“Terparah ada di dua kecamatan, yaitu di Campurdarat dan Sumbergempol,” kata Gatot.

Guna meringankan beban para petani, pemerintah kabupaten akan memberikan bantuan benih. Pemerintah daerah juga akan menyiapkan pompa untuk menyedot air yang hingga kini masih merendam tanaman petani.

Sampai sekarang sebagian sawah masih terendam banjir, meski airnya sudah menyusut dibandingkan dengan pada hari sebelumnya.

“Ini sedang kami siapkan bantuan berupa benih dan mesin pompa untuk menguras air yang masih menggenangi (sawah),” kata Gatot. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TULUNGAGUNG

KPK Panggil Sekda Kabupaten Tulungagung

Published

on

Dalam penyidikan kasus, KPK sedang mendalami soal proyek "pokok pikiran" untuk anggota DPRD Tulungagung dan mekanisme APBD Tulungagung 2015-2018.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (17/5/2019) memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Indra dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi sebagai saksi untuk tersangka SPR terkait tindak pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Selain Indra, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Supriyono, yakni anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Adib Makarim.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal proyek “pokok pikiran” untuk anggota DPRD Tulungagung dan mekanisme APBD Tulungagung 2015-2018.

KPK pada Senin (13/5/2019) telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Telah Periksa 39 Saksi untuk Tersangka Ketua DPRD Tulungagung

Published

on

KPK telah memeriksa 39 saksi dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Jatmraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 39 saksi dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 Supriyono (SPR).

KPK pada Senin (13/5/2019)mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Selama proses penyidikan ini, sejak 25 April 2019 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi baik yang dilakukan di KPK ataupun daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Uang tersebut diduga berasal dari Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung,” ucap Febri.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, lanjut Febri, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

“KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung,” ucap Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan korupsi yang melibatkan sektor legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, dan DPRD tentu saja akan sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat.

“Karena selain mereka memiliki kewenangan yang sangat besar di bidang penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan, di sisi lain kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui proses pemilu semestinya menjadi pegangan yang kuat bagi para wakil rakyat ini,” tuturnya,

Menurut dia, pasca dilaksanakannya pemungutan suara pada Pemilu 2019 ini, dan menjelang ditetapkan hasil pemilu, khususnya untuk DPR, DPD, dan DPRD di seluruh lndonesia, KPK berharap agar kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia yang telah memilih pada Pemilu 2019 ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Tidak dikhianati dalam bentuk menerima suap, gratifikasi atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya,” ujar Febri. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TULUNGAGUNG

Pabrik Mi di Tulungagung Terbakar

Published

on

Suasana kebakaran di pabrik mi instan di Desa Pojok, Tulungagung, Senin (6/5/2019).

Jatimraya.com, Tulungagung – Sebuah gudang pabrik mi di pinggiran Kota Tulungagung, Jawa Timur terbakar sehingga menghanguskan sebagian ruang instalasi pengolahan setempat, Senin malam (6/5/2019).

Tim pemadam kebakaran saat ini masih terus berusaha melakukan pemadaman hingga kobaran api bisa dijinakkan.

Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.

Laporan sejumlah saksi, kebakaran terjadi Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB dengan sumber api diketahui berawal dari area ruang ketel untuk pengolahan mi putih di pabrik tersebut. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending