Connect with us

MALANG

Pemkot Malang Fasilitasi Klinik Bisnis bagi UMKM

Published

on

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, Tri Widyani Pangestuti.

Jatimraya.id, Malang – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, Jawa Timur, terus berupaya membantu pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) setempat dengan membuka fasilitas klinik bisnis bagi mereka.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tri Widyani di Malang, Kamis (14/3/2019), mengemukakan bahwa UMKM di daerah itu memiliki potensi luar biasa dan terus berkembang setiap tahun.

“Oleh karena itu, kami berupaya memberikan fasilitas yang mampu meningkatkan nilai jual sekaligus pemasarannya,” kata Tri Widyani.

Tri Widyani yang akrab dipanggil Yani itu mengatakan, salah satu fasilitis klinik bisnis yang dikembangkan Dinkop dan UKM Kota Malang adalah mensikronkan produk dengan para pembeli. Dengan kilinik bisnis ini, Dinkop dan UKM mengetahui seperti apa kondisi UMKM di Kota Malang dan seperti apa keinginan pembeli (selera pasar terkini).

Dengan demikian, kata Yani, UMKM akan cepat berkembang karena sudah mengetahui selera pasar, apalagi diikuti dengan peningkatan kualitas dan kemasan yang menarik.

Lewat klink bisnis pula, lanjutnya, dengan melihat beragamnya persoalan yang dihadapi kalangan UMKM, pihaknya akan menyiapkan tutor dan mentor yang lebih variatif sehingga nanti akan mengetahui permasalahan apa yang dihadapi UMKM.

“Dengan beragam masalah yang dihadapi UMKM, kami juga akan menyiapkan tutor-tutor dan mentor yang lebih variatif. Jadi, kami bisa mengelompokkan UMKM sesuai dengan permasalahan agar UMKM bersangkutan lebih profesional,” tambahnya.

Yani mengaku bahwa ia sudah mengomunikasikan kepada para pelaku UMKM di Kota Malang agar bisa go international. Dinas Koperasi dan UMKM juga memberikan fasilitas yang dibutuhkan pelaku UMKM yang ingin beranjak go international.

“Sekarang tergantung pada UMKM-nya, siap tidak dengan fasilitas itu. Kadang-kadang begitu mereka kami lebarkan peluang pasarnya, mereka tidak sanggup memenuhi permintaan dan kebutuhan,” tutur Yani.

Selain itu, kebanyakan pelaku UMKM saat mengirim barang ke luar negeri tidak menggunakan mereknya sendiri, sehingga berdampak bagi para pelaku UMKM itu sendiri. “Pasti kerugiannya besar, sebab barang dari UMKM ini dikemas lagi dan diberi lebel dengan harga lebih tinggi,” paparnya.

Yani berharap, dengan fasilitas yang ada, pelaku UMKM secepatnya harus mengurus merek dagang agar mendapat pengakuan, termasuk di dunia internasional.

“Rata-rata kalau mereka sudah keluar, mereka kan tidak pakai mereknnya dia. Sekarang kalau dia mau punya merek, ya segera harus urus hak merek. Dengan menggunakan merek sendiri pasti akan lebih menguntungkan,” ucap Yani.

Jumlah UMKM di Kota Malang saat ini hampir mencapai 90 ribu dengan berbagai jenis usaha, mulai kuliner, fesyen, suvenir (kerajinan tangan) hingga perabot rumah tangga. (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MALANG

Pemkab Malang Targetkan Kunjungan 10 Juta Wisatawan pada 2020

Published

on

Wakil Bupati Malang, Sanusi.

Jatimraya.com, Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan 10 juta jiwa kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke wilayah itu pada tahun 2020.

“Untuk tahun ini kami memasang target kunjungan wisatawan sekitar 7,6 juta jiwa dan tahun depan dengan berbagai upaya bisa mendulang wisatawan 10 juta jiwa, baik wisatawan domestik maupun mancanegara,” kata Wakil Bupati Malang Sanusi di Malang, Rabu (24/4/2019).

Target yang dicanangkan tahun ini mengacu pada capaian kunjungan wisatawan di tahun 2018. Pada tahun 2018, kunjungan wisatawan yang mampu mencapai 7 juta jiwa, meski ada sejumlah kendala, terutama cuaca. Faktor cuaca ekstrim berdampak signifikan terhadap kunjungan pada bulan Desember yang menurun drastis.

Destinasi wisata pantai di kawasan Malang selatan yang sangat bergantung pada cuaca tersebut bisa ditutup dengan naiknya kunjungan wisata ke berbagai kawasan, khususnya destinasi wisata desa yang terus menggeliat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

“Melihat kondisi dan tren kunjungan wisatawan yang cukup bagus pada tahun lalu, tahun ini kami naikkan target kunjungannya, yakni 7,6 juta jiwa dan kami optimistis bisa terealisasi. Bahkan, untuk tahun 2020 kami targetkan 10 juta jiwa,” tutur Sanusi.

Target 10 juta wisatawan pada 2020 tersebut, lanjut Sanusi, bisa didongkrak dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari yang saat ini sudah berjalan. Selain itu, juga sudah beroperasinya Badan Otorita Pariwisata (BOP) Bromo Tengger Semeru.

“Kami akan terus berupaya menguatkan destinasi-destinasi wisata yang sudah kami miliki, baik destinasi wisata alam seperti pantai, coban, dan gunung maupun destinasi wisata buatan seperti Wendit Water Park dan lainnya, termasuk wisata desa yang terus bermunculan, seperti Desa Pujon Kidul,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara juga optimistis seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malang bisa menarik kunjungan wisatawan sesuai target.

“Kami harus optimistis, sebab selain menjual wisata yang telah lama dikenal di dalam dan luar negeri seperti wilayah pantai, kami juga akan terus memasifkan promosi wisata yang belum begitu tereksplorasi dan terpublikasi secara luas,” ujarnya.

Potensi wisata di Kabupaten Malang cukup besar, khususnya destinasi wisata alam yang tidak kalah indahnya dengan yang telah ada. Branding destinasi wisata yang belum digali dan dikenal luas wisatawan inilah yang akan menjadi kiat Disparbud Kabupaten Malang dalam mencapai target kunjungan wisatawan.

“Kami tidak hanya mengandalkan destinasi wisata yang sudah terkenal, tapi juga memasifkan destinasi wisata lainnya yang punya potensi besar menjadi bagian dari tujuan utama wisatawan untuk datang ke Kabupaten Malang. Selain itu, juga memaksimalkan keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di desa,” katanya. (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALANG

Harga Bawang Merah dan Putih di Malang Naik Drastis

Published

on

Bawang merah dan bawang putih menjelang Ramadhan 2019 naik drastis, rata-rata mencapai Rp10 ribu-Rp20 ribu per kilogram.

Probiz.id, Malang – Harga bumbu-bumbuan di wilayah Malang raya, khususnya bawang merah dan bawang putih menjelang Ramadhan 2019 naik drastis, rata-rata mencapai Rp10 ribu-Rp20 ribu per kilogram.

Salah seorang pedagang pracangan di Pasar Dinoyo Kota Malang Jumain, Rabu (24/4/2019), mengemukakan kenaikan harga bawang merah dan bawang putih tersebut, sudah terjadi sejak dua pekan lalu.

“Kenaikan harga bumbu-bumbuan ini tidak hanya untuk bawang merah dan bawang putih, tetapi sejumlah komoditas lainnya juga mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah dan tomat,” kata Jumain.

Harga bawang merah sebelum ada kenaikan, kata Jumain, sekitar Rp23 ribu-Rp25 ribu, sekarang mencapai Rp35ribu sampai Rp36 ribu per kilogram. Sedangkan bawang putih sebelumnya seharga Rp25 ribu-Rp26 ribu, sekarang seharga Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram.

Ia mengatakan meski harga bawang terus naik, kualitas komoditas tersebut cukup bagus. “Kualitas bawangnya juga bagus dan stoknya juga cukup banyak. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bawang, baik merah maupun putih meski saat ini sudah mendekati Ramadhan dan Lebaran 2019,” ucapnya.

Berbeda dengan bawang, lanjut Jumain, ketika harga cabai naik, kualitasnya cenderung menurun karena berbagai faktor, khususnya cuaca. Saat ini harga cabai merah besar mencapai Rp32 ribu-Rp35 ribu per kilogram yang sebelumnya hanya seharga Rp24 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga bawang bombay juga mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni dari Rp18 ribu menjadi Rp28 ribu per kilogram, cabai rawit masih stabil dengan harga Rp18 ribu per kilogram. “Meski ada kenaikan sejumlah komoditas bumbu-bumbuan, harganya masih relatif wajar,” tuturnya.

Salah seorang ibu rumah tangga, Iswatin mengatakan setiap menjelang Ramadhan harga kebutuhan pokok pasti naik drastis, bahkan kenaikan harga kebutuhan pangan tersebut berlangsung hingga Lebaran. “Nanti mau Natalan dan Tahun Baru naik lagi. Setiap tahun kondisinya seperti ini,” ucapnya.

Iswatin yang berdomisili di Lowokwaru itu mengaku kelimpungan ketika menjelang Ramadhan karena hampir semua harga kebutuhan pokok naik, bahkan jauh hari sebelum Ramadhan sudah naik duluan.

“Kami ibu rmah tangga dan masyarakat kecil ini berharap pemerintah bisa menyelesaikan persoalan harga ini. Masak setiap menjelang Ramadhan, Lebaran dan hari-hari besar lainnya, harga kebutuhan pokok pasti naik. Kasihan kami rakyat kecil ini selalu kelabakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Malang, Dwi Handayani Prasetyowati mengatakan naiknya harga bahan pokok bisa memicu terjadinya inflasi. “Kalau harga kebutuhan pokok terus naik, kami akan meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan harga agar angka inflasi di Kota Malang tidak terlalu tinggi,” paparnya.

Pada Maret 2019, BPS mencatat inflasi di Jawa Timur mencapai 0,16 persen. Dari 38 kota dan kabupaten di Jatim, inflasi tertinggi terjadi di Kota Malang, yakni 0,36 persen. Komoditas yang berperan terhadap inflasi, di antaranya tarif angkutan udara, bawang putih dan bawang merah. (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALANG

Alih Fungsi Tinggi, Petani Malang Diminta Pertahankan Lahan Pertanian

Published

on

Jatimraya.com, Malang – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang meminta warga setempat untuk tetap mempertahankan area sawah irigasi atau lahan produktif sebagai penopang ketahanan pangan di daerah itu.

“Saya berharap luas lahan persawahan tidak akan berkurang lagi, khususnya di Kecamatan Singosari. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi alih fungsi lahan persawahan seiring dengan proyek-proyek strategis nasional, seperti jalan tol Malang-Pandaan dan rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK),” kata Kepala DKP Kabupaten Malang M Nasri Abd Wahid di Malang, Kamis (4/4/2019).

Dengan adanya proyek strategis nasional tersebut, Nasri berharap masyarakat petani mampu mempertahankan luas lahan produktif (sawah irigasi) tersebut, sebab, wilayah Singosari memiliki tanah yang subur dan ditunjang para petani andal, terutama pertanian padi.

Apalagi, lanjutnya, selama ini Kecamatan Singosari sebagai salah satu sentra pertanian padi, bahkan menjadi penopang ketahanan pangan dan penyumbang surplus beras di Kabupaten Malang yang mencapai 75 ribu sampai 80 ribu ton per tahun.

Oleh karena itu, pihaknya tergantung pada pemilik lahan sawah produktif tersebut, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang pedoman teknis, kriteria dan persyaratan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), disebutkan rencana penetapan LP2B harus berdasarkan kesediaan petani pemilik lahan.

Artinya, lanjutnya, bila petani tidak menyetujui lahan sawah miliknya menjadi bagian LP2B, pemerintah tidak bisa memaksa mereka. “Oleh karena itu, kami berharap banyak kepada petani pemilik lahan, baik di Singosari maupun wilayah lainnya agar tetap mempertahankan lahan sawahnya,” ucap Nasri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar mengatakan salah satu pertimbangan alih fungsi lahan adalah dari profit yang dihasilkan. Namun, sebelum lahan tersebut dialihfungsikan, terlebih dulu harus disiapkan lahan penggantinya.

“Yang pasti kami tidak akan merekomendasikan jika ada lahan produktif dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Tapi, jika itu memang harus dilakukan, yang pertama harus disiapkan adalah lahan penggantinya dulu,” katanya.

Pemkab Malang sudah memastikan akan tetap menjaga lahan pertanian irigasi teknis dan tidak akan memberikan izin pengeringan lahan sawah untuk perumahan atau kepentingan lain di luar pertanian (sawah) padi. Pengembang dipersilakan mencari lahan bukan sawah.

Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Malang, sehingga Pemkab Malang sangat serius melindungi lahan sawah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang. Dalam perda ini, lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 45.888,23 hektare. (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending