Connect with us

HUKUM

Artis Vanessa Angel Jadi Saksi di PN Surabaya

Published

on

Vanessa Angel, adalah aktris, model dan penyanyi berkebangsaan Indonesia.

Jatimraya.com, Surabaya – Artis Vanessa Angel diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan prostitusi artis yang menjerat dua muncikari yaitu Endang Suhartini alias Siska dan Tentri Novanta di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (1/4/2019).

Dalam sidang yang digelar tertutup ini, Endang dan Tentri menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Vanessa dan jurnalis serta pengunjung sidang dilarang untuk memasuki ruang sidang.

Yafeti Waruwu selaku kuasa hukum Tentri menilai bahwa kesaksian Vanessa di persidangan justru meringankan Tentri, karena saksi dalam kesaksiannya mengaku tidak mengenal Tentri.

“Saat diperiksa sebagai saksi, Vanessa Angel tidak mengenal langsung terdakwa Tentri,” katanya usai persidangan.

Tak hanya itu, kata dia, Vanessa dalam kesaksiannya juga mengaku tidak pernah berhubungan dengan Tentri.

“Saksi hanya kenal dengan terdakwa Endang. Itupun hanya tiga kali melakukan jasa seperti ini (Vanessa terima jasa prostitusi dari Endang),” katanya.

Menurutnya, dalam kesaksiannya Vanessa juga mengaku hanya menerima Rp35 juta, bukan Rp80 juta seperti yang diberitakan selama ini.

“Yang diterima dia (Vanessa) hanya Rp35 juta. Jadi tidak benar seperti yang diberitakan dia terima Rp80 juta,” katanya.

Sementara itu, Franky Desima Waruwu, selaku kuasa hukum Endang menjelaskan bahwa sidang dengan agenda pemeriksaan Vanessa sebagai saksi ditunda.

“Sidang hari ini kami minta ditunda. Karena klien kami dari sejak tanggal 6 Januari lalu hingga saat ini tidak pernah menerima surat penetapan tersangka,” katanya.

Menurutnya, seseorang tidak bisa diperiksa sebagai terdakwa jika surat penetapan tersangka tidak ada.

“Bagaimana bisa diproses di persidangan kalau surat penetapan tersangkanya tidak pernah diterima atau tidak pernah ada dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara,” katanya.

Ia mengaku sejak pertama kali menjadi kuasa hukum Endang, hingga saat ini, dirinya sudah berkali-kali meminta surat penetapan tersangka ke penyidik Polda Jatim.

“Kami minta sejak kami menerima kuasa dari Endang pada 11 Januari hingga sekarang, tapi surat penetapan tersangkanya belum pernah kami terima,” katanya.

Saat diminta surat penetapan tersangka, lanjut Franky, penyidik Polda Jatim mengaku telah mengirim surat tersebut ke keluarga Endang.

“Namun setelah kami tanya keluarga terdakwa, keluarga mengaku belum pernah menerima surat penetapan tersangka,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula saat Polda Jatim menangkap Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila di Surabaya pada 5 Januari lalu.

Dari kasus ini, polisi lantas menangkap dan menetapkan dua mucikari sebagai tersangka yaitu Endang dan Tentri. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Periksa Khofifah Selama Empat Jam di Mapolda Jatim

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama empat jam di Mapolda setempat, di Surabaya, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Khofifah di gedung Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim dari pukul 09.00-13.00 WIB.

“Diperiksa dari pukul 09.00 sampai 13.00 WIB di Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Jatim menyangkut saksi yang ditetapkan KPK,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan.

Mengenai subtansi pemeriksaan, mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu menegaskan bahwa hal tersebut menjadi wewenang KPK karena Polda hanya menyiapkan tempat dan ruangan untuk pemeriksaan.

“Mengenai substansi itu wewenang KPK. Kami hanya menyiapkan tempat dan ruang,” ucap perwira menengah tersebut.

Mengenai informasi beberapa pejabat pejabat Kanwil Kemenag Jatim yang turut diperiksa KPK di Polda Jatim, Barung enggan berkomentar.

“Yang kami tahu hanya Khofifah Indar Parawansa. Selebihnya silakan tanya KPK,” katanya.

Nama Khofifah sempat disebut oleh Romahurmuziy alias Rommy, tersangka lainnya dalam kasus tersebut.

Mantan ketua umum PPP itu mengaku hanya meneruskan aspirasi soal pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.

Menurut dia, banyak pihak yang menganggap dirinya sebagai orang yang bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan.

Ia pun mencontohkan soal jabatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Dalam kasus ini, Haris juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Khofifah di Ditkrimsus Polda Jatim

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Siang ini, dari informasi yang saya dapatkan dari tim penyidik di Surabaya ada lima orang saksi yang sedang diperiksa di Ditkrimsus Polda Jatim termasuk saksi Khofifah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Adapun, kata Febri, saksi lainnya yang diperiksa dari unsur pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama (Kemenag) di daerah Jawa Timur.

Terkait pemeriksaan terhadap lima saksi itu, Febri menyatakan bahwa penyidik mendalami pengetahuan mereka tentang tersangka Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Untuk diketahui, nama Khofifah sempat disebut oleh Romahurmuziy alias Rommy, tersangka lainnya dalam kasus tersebut.

Mantan Ketua Umum PPP itu mengaku hanya meneruskan aspirasi soal pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.

Menurut dia, banyak pihak yang menganggap dirinya sebagai orang yang bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan.

Ia pun mencontohkan soal jabatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur. Untuk diketahui, Haris juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap itu.

“Misalnya seperti yang dilakukan oleh saudara Haris Hasanuddin, yang sekarang juga menjadi persoalan. Apa yang saya terima adalah referensi dari orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sangat-sangat “qualified” dan itu tentu menjadikan saya memiliki dukungan moral kan. Oh, ternyata orang ini direkomendasikan orang-orang berkualitas,” kata Rommy di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3).

Selanjutnya, ia pun menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten soal rekomendasi Haris menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur tersebut.

“Jadi, kemudian saya sampaikan itu kepada pihak-pihak yang berkompeten tidak kemudian menghilangkan proses seleksinya. Proses seleksinya itu tidak sama sekali saya intervensi, proses seleksinya itu dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang sangat profesional. Semuanya adalah guru-guru besar dari lingkungan Universitas Islam Negeri se-Indonesia,” kata dia.

Soal rekomendasi Haris, Rommy pun mengaku menerima aspirasi dari Kiai Asep Saifuddin Halim.

“Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari ulama seorang kiai, Kiai Asep Saifuddin Halim yang dia adalah seorang pimpinan ponpes besar di sana,” kata Rommy.

Kemudian, ia juga mengaku mendengarkan aspirasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Kemudian Ibu Khofifah indar Parawansa, beliau gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan “Mas Rommy, percayalah dengan Haris karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus.” Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu beliau mengatakan “kalau Mas Haris saya sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan pemprov itu lebih baik”, ujar Rommy. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pengacara Vanessa Angel Minta Jaksa Buktikan Nama-Nama dalam Dakwaan

Published

on

Vanessa Angel, adalah aktris, model dan penyanyi berkebangsaan Indonesia.

Jatimraya.com, Surabaya – Salah satu tim pengacara artis Vanessa Angel yakni Abdul Malik meminta kepada jaksa supaya membuktikan nama-nama yang disebutkan dalam surat dakwaan ini, jangan sampai orang yang disebutkan dalam dakwaan tidak ada dalam persidangan.

“Salah satunya seperti Rian Subroto yang disebutkan dalam dakwaan tersebut informasinya masih DPO,” katanya, usai persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/4/2019).

Ia mengemukakan, dakwaan yang dilakukan oleh jaksa itu masih sangat janggal dan harus bisa membuktikan, jangan “lips servise” saja.

“Karena yang kami tahu dalam dakwaan itu, menyebut nama-nama orang, kalau menyebut nama-nama orang, kalau orang yang disebut tidak ada dalam persidangan, kami meminta majelis hakim untuk meminta pertimbangan agar Vanessa dibebaskan,” katanya.

Dia mengatakan, pada sidang dakwaan ini kliennya memang sedang sakit, sehingga tidak banyak berkomentar selama pelaksanaan sidang berlangsung.

“Saat ini klien kami sedang mengalami sakit jadi tidak bisa banyak berkomentar. Pada sidang selanjutnya pihaknya akan melakukan eksepsi dan peralihan penahanan,” katanya.

Pihaknya menjanjikan akan menyampaikan nota keberatan atas dakwaan yang dilakukan oleh JPU tersebut.

“Kami akan buat nota keberatan pada sidang Senin pekan depan,” katanya pula.

Pada sidang yang berlangsung tertutup tersebut, Vanessa didakwa dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU Dhiny Ardhani mengatakan terdakwa telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Jatim saat berada di salah satu hotel di Surabaya terkait dengan kasus prostitusi dalam jaringan. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending