Connect with us

SIDOARJO

Beroperasi 24 Jam, Bandara Juanda Tingkatkan Keamanan Mudik Lebaran

Published

on

Jatimraya.com, Sidoarjo – Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo Jawa Timur terus meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan program 3S +1C (Safety Security, Services dan Compliance) pada segala aktivitas, tak terkecuali saat arus mudik Lebaran Tahun 2019.

Legal and Communication Section Head PT Angkasa Pura I Juanda, Yuristo di Sidoarjo Jawa Timur, Senin (13/5/2019) mengatakan peningkatan keselamatan penerbangan itu dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan para penumpang yang menggunakan fasiltas di Bandara ini.

“Kami terus meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan program 3S +1C,” katanya di Sidoarjo.

Selama lebaran tahun 2019 pihaknya telah mempersiapkan posko monitoring Angkutan Lebaran 2019 yang akan dilaksanakan selama 16 hari mulai H-7 Lebaran yaitu tanggal 29 Mei 2019 hingga H+7 atau 13 Juni 2019.

“Kami juga melibatkan pemangku kepentingan di Bandara Juanda untuk posko tersebut,” ujarnya.

Dirinya merinci pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam posko monitoring Angkutan Lebaran 2019 itu di antaranya adalah Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya, Lanudal Juanda, TNI AD, TNI AU dan juga dari kepolisian.

“Selain itu juga ada unsur tambahan lainnya seperti Airnav, Airlines, Ground Handling, BMKG, dan juga dari Basarnas,” ucapnya.

Ia menjelaskan selain memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa bandara selama periode Angkutan Lebaran 2019, posko ini secara khusus juga bertujuan untuk memonitor dan mencatat pergerakan angkutan udara Lebaran dan melaporkannya kepada Posko Terpadu Pusat.

“Posko akan dibuka pada dua tempat yaitu di Terminal 1 dan Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda,” ucapnya.

Ia menambahkan Bandar Udara Internasional Juanda akan beroperasi 24 jam selama Lebaran Tahun 2019 sesuai dengan Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: INST 02 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2019 (1440 H).

“Selama Bulan Ramadhan ini kami juga membagikan sebanyak 1.200 takjil setiap hari kepada calon penumpang baik itu di Terminal 1 Bandara Juanda juga di Terminal 2 Bandara Juanda,” ujarnya. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Hakim Memvonis Setiawan Tjong Enam Tahun Penjara

Published

on

Sidang kasus korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya tahun 2016, di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Jatimraya.com, Sidoarjo – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur menjatuhkan vonis enam tahun kurungan penjara kepada Agus Setiawan Tjong selaku terdakwa kasus korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016.

“Mengadili, menghukum terdakwa Agus Setiawan Tjong dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp20 juta, subsider 6 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Rochmad pada persidangan, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Rabu (31/7/2019).

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp4,9 miliar.

“Apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun,” katanya pula.

Hakim menilai terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan enam anggota DPRD Kota Surabaya terkait dana Jasmas Pemkot Surabaya senilai Rp5 miliar.

“Majelis tidak menemukan alasan hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa. Karena itu terdakwa Agus Setiawan Tjong haruslah dijatuhi hukuman,” kata Andreano selaku hakim anggota.
Baca juga: Kejari Tanjung Perak tahan anggota DPRD Surabaya karena diduga korupsi

Menurut majelis hakim, terdakwa Agus Setiawan Tjong telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, di antaranya unsur barang siapa, unsur perbuatan melawan hukum, unsur merugikan keuangan negara, sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejari Tanjung Perak.

“Hal yang memberatkan terdakwa berbelit-belit, tidak mendukung program pemerintah. Sedangkan yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum,” katanya.

Usai mendengar vonis hakim tersebut terdakwa Agus Setiawan Tjong yang langsung menyatakan banding.

“Saya banding pak, karena pertimbangannya keliru,” kata terdakwa.

Atas jawabannya itu, hakim Rochmad mempersilakan terdakwa untuk mengajukan banding dan menguji putusannya di tingkat peradilan banding.

“Banding hak saudara, silakan, biar hakim pengadilan tinggi yang akan menilai, apakah ada salah penerapan hukum dalam putusan kami,” katanya lagi.

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya meminta agar terdakwa Agus Setiawan Tjong dihukum 6 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4,9 miliar dengan sanksi hukuman 3 tahun penjara apabila tidak dibayar.

Perbuatan Agus Setiawan Tjong dinyatakan bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, juncto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SIDOARJO

Jaksa Kejati Jatim Tuntut Rekanan PT DPS 18 Tahun dan 6 Bulan Penjara

Published

on

Sidang korupsi PT DPS di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Jatimraya.com, Sidoarjo – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menuntut terdakwa Antonius Ari Saputra telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan kapal floating dock crane di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp61 miliar, dengan pidana penjara selama 18 tahun dan 6 bulan.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antonius Ari Saputra dengan pidana penjara selama 18 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rutan,” kata JPU Rahmat Hambali, saat membacakan surat tuntutannya, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo Jawa Timur, Rabu (31/7/2019).

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa Antonius Ari Saputra dinyatakan telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.

“Terdakwa Antonius Ari Saputro juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar, subsider 6 bulan kurungan,” katanya lagi.

Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp61 miliar lebih.

“Jika tidak dibayar paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun,” kata jaksa Rahmat Hambali.

Kasus korupsi pengadaan kapal floating dock crane di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp61 miliar dengan terdakwa Antonius Ari Saputra.

Atas surat tuntutan tersebut, ketua majelis hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana meminta agar terdakwa dan tim penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan dalam waktu 7 hari ke depan.

“Putusannya tanggal 14 Agustus, nggak bisa mundur lagi,” kata hakim Cokorda Gede Arthana sembari menutup persidangan.

Kasus korupsi ini dibongkar Kejati Jatim ketika muncul laporan BPK yang menemukan kerugian negara sebesar Rp63 miliar dari nilai proyek pengadaan kapal sebesar Rp100 miliar. Proyek pengadaan kapal jenis floating dock crane ini terjadi pada 2016 lalu.

Pengadaan kapal tersebut telah melalui proses lelang. Dalam lelang disebutkan, pengadaan kapal dalam bentuk kapal bekas dari negara di Eropa. Namun, saat dibawa ke Indonesia kapal tersebut tenggelam di tengah jalan. Dari sini kemudian muncul dugaan bahwa ada spesifikasi yang salah dalam pengadaan kapal tersebut. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SIDOARJO

Bupati Malang Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Published

on

Terdakwa Bupati nonaktif Malang, Rendra Kresna.

Jatimraya.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna divonis 6 tahun kurungan penjara oleh hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengerjaan proyek di kabupaten setempat.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Agus Hamzah pada persidangan itu mengatakan jika terdakwa Rendra Kresna melanggar pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Dengan ini terdakwa atas nama Rendra Kresna divonis dengan 6 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Hakim ketua, Agus Hamzah saat membacakan amar putusannya, Kamis (10/5/2019).

Ia menjelaskan, dalam amar putusan itu, ada beberapa pertimbangan yang memberatkan terdakwa seperti perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi, serta mencoreng nama baik legislatif.

Selain itu, juga hakim melihat hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya.

“Terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp4,075 miliar dengan jangka waktu selama satu bulan. Jika tidak dapat membayar hingga satu bulan maka harta benda milik terdakwa akan disita sesuai dengan jumlah uang pengganti. Jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” ujarnya.

Putusan hakim ini lebih rendah jika dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK yang menuntut 8 tahun penjara. Meskipun begitu terdakwa dan JPU memilih pikir pikir dengan putusan hakim tersebut.

Usai sidang, Rendra enggan berkomentar banyak terkait vonis yang dijatuhkan. Dirinya memilih pikir pikir dengan memeriksa salinan putusan hakim.

“Masih ada 7 hari untuk pikir pikir, jadi masih dipelajari lagi putusannya,” ucapnya, usai persidangan.

Kasus ini bermula terdakwa yang merupakan tim sukses, mendapatkan penjelasan dari bupati jika pembayaran uang untuk kampanyenya yang dipinjam tersebut, akan dikembalikan melalui proyek yang akan diatur nantinya.

Terdakwa bersama dengan para pengusaha yang tergabung dalam tim sukses, kemudian melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha sepakat menyumbangkan dana dengan jumlah yang bervariasi.

Setelah tercapai kesepakatan, terkumpulah uang senilai Rp11 miliar dari pengusaha Iwan Kurniawan, Direktur PT Anugrah Citra Abadi, dan Rp20 miliar dari patungan para pengusaha lain. Hingga akhirnya, pada Oktober 2010 Rendra terpilih dan dilantik menjadi Bupati Malang.

Beberapa hari setelah dilantik, Bupati Rendra menepati janjinya dengan mengumpulkan Kabag Lelang dan kepala dinas lainnya. Dirinya kemudian memerintahkan supaya proyek lelang di-“setting” sedemikian rupa, sehingga dapat dimenangkan oleh tim suksesnya, termasuk oleh terdakwa. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending