Connect with us

HUKUM

KPK Telah Periksa 39 Saksi untuk Tersangka Ketua DPRD Tulungagung

Published

on

KPK telah memeriksa 39 saksi dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Jatmraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 39 saksi dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 Supriyono (SPR).

KPK pada Senin (13/5/2019)mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Selama proses penyidikan ini, sejak 25 April 2019 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi baik yang dilakukan di KPK ataupun daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Uang tersebut diduga berasal dari Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung,” ucap Febri.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, lanjut Febri, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

“KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung,” ucap Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan korupsi yang melibatkan sektor legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, dan DPRD tentu saja akan sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat.

“Karena selain mereka memiliki kewenangan yang sangat besar di bidang penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan, di sisi lain kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui proses pemilu semestinya menjadi pegangan yang kuat bagi para wakil rakyat ini,” tuturnya,

Menurut dia, pasca dilaksanakannya pemungutan suara pada Pemilu 2019 ini, dan menjelang ditetapkan hasil pemilu, khususnya untuk DPR, DPD, dan DPRD di seluruh lndonesia, KPK berharap agar kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia yang telah memilih pada Pemilu 2019 ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Tidak dikhianati dalam bentuk menerima suap, gratifikasi atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya,” ujar Febri. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Kasus Pencemaran Nama Baik, Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara

Published

on

Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui video vlog Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dituntut dua tahun kurungan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/9/2019),

Jatimraya.com, Surabaya – Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui video vlog Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dituntut dua tahun kurungan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/9/2019).

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur selama dua tahun penjara dengan perintah ditahan,” ucap Jaksa Oki Muji Astuti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam membacakan surat tuntutannya, jaksa menilai ada enam unsur sebagaimana dalam surat dakwaannya, yakni unsur barang siapa, unsur kesengajaan, unsur tanpa hak, unsur mendistribusikan, unsur informasi elektronik atau dokumen elektronik, unsur memiliki penghinaan dalam pencemaran nama baik.

“Jaksa tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana dalam dakwaan Pasal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” katanya.

Ia mengatakan, alasan yang memberatkan dalam surat tuntutannya dikarenakan perbuatan terdakwa telah membuat orang atau kelompok merasa dihina atau tercemar dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

“Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya,” katanya.

Menanggapi tuntutan itu, penasihat hukum terdakwa yakni Andry Ermawan mengatakan akan melakukan pledoi bersama dengan terdakwa.

“Selain tim kuasa hukum, terdakwa juga akan mengajukan sendiri nota pembelaannya. Kami minta waktu dua minggu majelis,” ujarnya.

Ketua majelis hakim Slamet Riyadi akan melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa pada Kamis tanggal 19 September.

“Baik, memang juga mengajukan pembelaan sendiri, sidang ditunda sampai Hari Kamis, tanggal 19 September,” katanya. (ist)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Sebagai Tersangka

Published

on

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Diduga suap itu terkait dengan 16 proyek peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim.

“Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.

Sedangkan sebagai penerima, yakni Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).

Adapun pasal yang disangkakan sebagai pihak pemberi Robi Okta Fahlefi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima, Ahmad Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut, KPK juga mengamankan uang 35 ribu dolar AS yang diduga sebagai bagian dari “fee” 10 persen yang diterima Ahmad Yani dari Robi Okta. Demikian, seperti dikutip Antara (byf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Sapa Warga Jember Untuk Dorong Perilaku Anti Korupsi

Published

on

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

Jatimraya.com, Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyapa warga Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk mendorong perilaku antikorupsi di kalangan anak-anak hingga dewasa melalui roadshow bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” yang dipusatkan di pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember pada 30 Agustus hingga 1 September 2019.

“Kegiatan bus jelajah negeri antikorupsi itu dikaitkan dalam rangka program KPK dalam penceganan yang dilakukan di seluruh Indonesia, namun hingga kini masih 19 daerah di Jawa Timur dan Bali yang dikunjungi,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers dengan media di pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember, Kamis (29/8/2019) sore.

Menurutnya program tersebut merupakan program besar pencegahan korupsi melalui edukasi dan kampanye antikorupsi karena selama ini KPK identik dengan operasi tangkap tangan (OTT), padahal tugas KPK tidak hanya melakukan penindakan terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Kegiatan roadshow bus KPK itu akan menyasar banyak pihak mulai dari anak-anak usia dini, pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), legislatif, dan lembaga yudikatif,” tuturnya.

Ia mengatakan Kabupaten Jember dipilih sebagai salah satu daerah yang dikunjungi bus KPK karena ada beberapa kriteria untuk menentukan daerah mana saja yang dikunjungi bus jelajah negeri antikorupsi tersebut di antaranya menjaga orang-orang baik di daerah bisa tetap menjadi baik.

“Sebenarnya kedatangan bus KPK di daerah hanya sebagai simbol saja karena tugas supervisi, koordinasi, monitoring, dan pencegahan sudah dilakukan serentak di seluruh Indonesia melalui koordinator wilayah,” katanya.

Kegiatan roadshow KPK, lanjut dia, sekaligus menjadi supervisi KPK yakni apakah di daerah-daerah sudah melakukan rekomendasi yang didorong oleh lembaga antirasuah itu karena ada delapan area intervensi KPK.

“Delapan area intervensi KPK itu yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, juga manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa, sehingga kami sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi itu,” ujarnya.

Ia berharap daerah-daerah yang dikunjungi bus KPK bisa menjadi juara dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya dan kunjungan bus KPK ke daerah tidak ada kaitannya dengan banyaknya pengaduan kasus korupsi di daerah setempat.

Sementara Bupati Jember Faida menyambut gembira kedatangan KPK di Jember karena tidak semua daerah dikunjungi dan Jember dinilai beruntung dapat kesempatan dikunjungi roadshow jelajah negeri bangun antikorupsi tersebut dengan beragam kegiatan.

“Kedatangan KPK tentunya harus dimanfaatkan bersama oleh masyarakat Jember, sehingga masyarakat bisa bersentuhan dengan edukasi antikorupsi karena tugas pencegahan korupsi itu bukan hanya orang dewasa, namun juga anak-anak,” katanya. (zts)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending