Connect with us

HUKUM

Saut : Pimpinan KPK Harus Berintegritas dan Indepenen

Published

on

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang

Jabarraya.com, Jember – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pimpinan KPK harus memiliki integritas yang tinggi dan independen, tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, sehingga panitia seleksi (pansel) harus mendapatkan figur yang memiliki kriteria tersebut.

“Pasal 3 UU KPK menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga panitia seleksi harus mencari figur yang bisa seperti itu,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (30/8/2019).

KPK singgah di Kabupaten Jember untuk mendorong perilaku antikorupsi di kalangan anak-anak hingga dewasa melalui “roadshow” bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” yang dipusatkan di Pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember sejak 30 Agustus hingga 1 September 2019.

Saut meminta masyarakat tidak perlu ribut tentang figur calon-calon pimpinan KPK yang kini diseleksi oleh pansel karena sistem di KPK sudah berjalan dengan baik.

“Janganlah ribut soal kucing putih dan hitam, namun yang penting kucing itu bisa menangkap tikus dan yakin saja kucing apapun yang didapat pansel akan lebih baik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Saut menegaskan bahwa orang yang tidak berintegritas tidak akan lama bertahan di KPK dan orang yang punya kepentingan pasti tidak akan betah di lembaga antirasuah tersebut karena KPK sangat transparan.

“Saya tidak akan berkomentar siapa saja yang punya integritas dari 20 calon pimpinan KPK yang kini diseleksi oleh pansel karena itu di luar kompetensi saya, namun kalau saya ditanya maka calon yang jelek akan saya coret,” ujarnya.

Ia mengingatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2018 yang dirilis Transparancy International Indonesia (TII) pada Januari 2019 menunjukkan kenaikannya tipis yakni naik 1 poin dari skor 37 pada 2017 dengan peringkat 96 dari 180 negara, kemudian menjadi skor 38 pada 2018 dengan peringkat 89.

“Tugas pimpinan KPK ke depan cukup berat, sehingga diharapkan bisa mendongkrak angka 38. Pansel diharapkan dapat menghasilkan capim KPK yang lebih baik dari sebelumnya,” kata Saut. (zns)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Kasus Pencemaran Nama Baik, Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara

Published

on

Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui video vlog Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dituntut dua tahun kurungan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/9/2019),

Jatimraya.com, Surabaya – Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui video vlog Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dituntut dua tahun kurungan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/9/2019).

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur selama dua tahun penjara dengan perintah ditahan,” ucap Jaksa Oki Muji Astuti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam membacakan surat tuntutannya, jaksa menilai ada enam unsur sebagaimana dalam surat dakwaannya, yakni unsur barang siapa, unsur kesengajaan, unsur tanpa hak, unsur mendistribusikan, unsur informasi elektronik atau dokumen elektronik, unsur memiliki penghinaan dalam pencemaran nama baik.

“Jaksa tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana dalam dakwaan Pasal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” katanya.

Ia mengatakan, alasan yang memberatkan dalam surat tuntutannya dikarenakan perbuatan terdakwa telah membuat orang atau kelompok merasa dihina atau tercemar dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

“Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya,” katanya.

Menanggapi tuntutan itu, penasihat hukum terdakwa yakni Andry Ermawan mengatakan akan melakukan pledoi bersama dengan terdakwa.

“Selain tim kuasa hukum, terdakwa juga akan mengajukan sendiri nota pembelaannya. Kami minta waktu dua minggu majelis,” ujarnya.

Ketua majelis hakim Slamet Riyadi akan melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa pada Kamis tanggal 19 September.

“Baik, memang juga mengajukan pembelaan sendiri, sidang ditunda sampai Hari Kamis, tanggal 19 September,” katanya. (ist)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Sebagai Tersangka

Published

on

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Diduga suap itu terkait dengan 16 proyek peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim.

“Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.

Sedangkan sebagai penerima, yakni Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).

Adapun pasal yang disangkakan sebagai pihak pemberi Robi Okta Fahlefi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima, Ahmad Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut, KPK juga mengamankan uang 35 ribu dolar AS yang diduga sebagai bagian dari “fee” 10 persen yang diterima Ahmad Yani dari Robi Okta. Demikian, seperti dikutip Antara (byf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Sapa Warga Jember Untuk Dorong Perilaku Anti Korupsi

Published

on

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

Jatimraya.com, Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyapa warga Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk mendorong perilaku antikorupsi di kalangan anak-anak hingga dewasa melalui roadshow bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” yang dipusatkan di pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember pada 30 Agustus hingga 1 September 2019.

“Kegiatan bus jelajah negeri antikorupsi itu dikaitkan dalam rangka program KPK dalam penceganan yang dilakukan di seluruh Indonesia, namun hingga kini masih 19 daerah di Jawa Timur dan Bali yang dikunjungi,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers dengan media di pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember, Kamis (29/8/2019) sore.

Menurutnya program tersebut merupakan program besar pencegahan korupsi melalui edukasi dan kampanye antikorupsi karena selama ini KPK identik dengan operasi tangkap tangan (OTT), padahal tugas KPK tidak hanya melakukan penindakan terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Kegiatan roadshow bus KPK itu akan menyasar banyak pihak mulai dari anak-anak usia dini, pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), legislatif, dan lembaga yudikatif,” tuturnya.

Ia mengatakan Kabupaten Jember dipilih sebagai salah satu daerah yang dikunjungi bus KPK karena ada beberapa kriteria untuk menentukan daerah mana saja yang dikunjungi bus jelajah negeri antikorupsi tersebut di antaranya menjaga orang-orang baik di daerah bisa tetap menjadi baik.

“Sebenarnya kedatangan bus KPK di daerah hanya sebagai simbol saja karena tugas supervisi, koordinasi, monitoring, dan pencegahan sudah dilakukan serentak di seluruh Indonesia melalui koordinator wilayah,” katanya.

Kegiatan roadshow KPK, lanjut dia, sekaligus menjadi supervisi KPK yakni apakah di daerah-daerah sudah melakukan rekomendasi yang didorong oleh lembaga antirasuah itu karena ada delapan area intervensi KPK.

“Delapan area intervensi KPK itu yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, juga manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa, sehingga kami sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi itu,” ujarnya.

Ia berharap daerah-daerah yang dikunjungi bus KPK bisa menjadi juara dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya dan kunjungan bus KPK ke daerah tidak ada kaitannya dengan banyaknya pengaduan kasus korupsi di daerah setempat.

Sementara Bupati Jember Faida menyambut gembira kedatangan KPK di Jember karena tidak semua daerah dikunjungi dan Jember dinilai beruntung dapat kesempatan dikunjungi roadshow jelajah negeri bangun antikorupsi tersebut dengan beragam kegiatan.

“Kedatangan KPK tentunya harus dimanfaatkan bersama oleh masyarakat Jember, sehingga masyarakat bisa bersentuhan dengan edukasi antikorupsi karena tugas pencegahan korupsi itu bukan hanya orang dewasa, namun juga anak-anak,” katanya. (zts)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending