Connect with us

BATU

Pemerintah Akan Audit Industri Tekstil

Published

on

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Jatimraya.com, Kota Batu – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan audit kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku industri tekstil yang ada di Indonesia, dikarenakan derasnya impor produk tekstil asal luar negeri yang masuk ke dalam negeri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, jajarannya akan menggandeng Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, termasuk para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pertekstilan di dalam negeri dan berada dalam satuan tugas (satgas).

“Kami bersama-sama akan melakukan audit, berapa kapasitas, dan kebutuhan untuk bahan baku,” kata Enggartiasto, di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (3/10/2019).

Enggartiasto menjelaskan bahwa potensi kebocoran produk impor ke Indonesia tersebut, ditengarai berasal dari adanya industri dalam negeri yang tidak jujur dalam melaporkan kapasitas produksi.

Dalam waktu lebih dari tujuh bulan terakhir, lanjut Enggartiasto, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin impor tekstil bagi pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Izin impor hanya diberikan kepada pemilik API Produsen (API-P).

“Sudah lebih dari tujuh bulan ini tidak ada izin impor keluar, kok banjir di pasar,” kata Enggartiasto.

Izin yang diberikan kepada pemilik API-P, lanjut Enggartiasto, tidak bisa dihentikan begitu saja. Karena, impor yang dilakukan memang diperlukan untuk pemenuhan bahan baku, yang nantinya produk hasil industri itu diekspor ke luar negeri.

Banyaknya produk impor yang masuk diakui telah berdampak negatif bagi industri tekstil ke pasar dalam negeri. Ia menyatakan, memang masih banyak industri yang tidak jujur mengenai kapasitas industrinya.

Terlebih, saat ini telah dilakukan penyederhanaan kode Harmonized System (HS) dari 12 digit menjadi delapan digit, yang berarti ada penggabungan produk.

Industri dalam negeri yang memproduksi serat dan benang tengah digempur produk impor kain akibat adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Dengan adanya kebijakan tersebut, dinilai memberi kesempatan besar bagi importir untuk mengimpor tekstil dan produk tekstil (TPT). Jika hal tersebut terus berlanjut, diperkirakan bakal menekan industri TPT dalam negeri. (vif)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BATU

14 Perjanjian Perdagangan Internasional di Dorong Rampung Pada 2019

Published

on

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Jatimraya.com, Kota Batu – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan berupaya untuk mendorong penyelesaian 14 perjanjian perdagangan internasional pada 2019.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indonesia telah menandatangani 14 perjanjian perdagangan internasional dengan beberapa negara untuk memperluas akses ekspor.

“Sebanyak 14 perjanjian perdagangan internasional pada 2019 ini dalam proses penyelesaian,” kata Enggartiasto, di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (3/10/2019).

Enggartiasto menjelaskan, beberapa perjanjian perdagangan internasional yang saat ini tengah diupayakan untuk rampung antara lain adalah Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Korea CEPA, dan Indonesia-Turki CEPA, Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA).

Kemudian, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN-India Free Trade Agreement (FTA), ASEAN-Australia New Zealand FTA, dan Protocol ASEAN on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM).

“Jika kita tidak membuka pasar baru, kita akan kalah dari Vietnam dan negara-negara lain,” kata Enggartiaso.

Berdasarkan catatan, dalam kurun waktu 15 tahun sejak 1990 hingga 2015, Indonesia baru menyepakati 10 perjanjian perdagangan dengan beberapa negara mitra. Di antaranya adalah, ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China FTA, dan Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Sementara pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terus berupaya membuka akses pasar untuk menggenjot kinerja ekspor, selama kurun waktu tiga tahun terakhir telah merampungkan 14 perjanjian perdagangan internasional.

Beberapa perjanjian perdagangan internasional tersebut di antaranya adalah, Indonesia-Chile CEPA, Nota Kesepahaman dengan Palestina, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia European Free Trade Agreement (EFTA) CEPA, dan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Dalam upaya untuk merampungkan perjanjian perdagangan internasional, lanjut Enggartiasto, diakui banyak tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan dari dalam negeri diantaranya adalah masing-masing kementerian lembaga memiliki ego sektoral tinggi.

“Masing-masing memiliki kepentingan dari kementerian atau lembaga, sementara dengan negara lain, memiliki karakter yang berbeda-beda. Tantangan dari internal, eksternal, itu memerlukan kepiawaian tersendiri,” kata Enggartiasto.
(vif)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending