Connect with us

MADIUN

Petrokimia Gresik Siapkan 787.280 Ton Pupuk Hadapi MT Oktober – Maret

Published

on

Manager Humas Petrokimia Gresik Muhammad Ihwan.

Jatimraya.com, Madiun – PT Petrokimia Gresik menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 787.280 ton untuk menghadapi musim tanam periode Oktober 2019 hingga Maret 2020 (Okmar 2019-2020).

“Stok pupuk bersubsidi yang disiapkan tersebut jumlahnya mencapai empat kali lipat dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah sebanyak 188.018 ton,” ujar Manajer Humas Petrokimia Gresik Muhammad Ihwan kepada wartawan di Madiun, Jawa Timur, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, stok yang disiapkan tersebut merupakan bagian dari 1,26 juta ton stok pupuk bersubsidi yang disediakan Pupuk Indonesia pada musim tanam Okmar 2019-2020.

Dari sebanyak 787.280 ton yang disediakan tersebut, terinci untuk pupuk Urea 47.776 ton, ZA 138.690 ton, SP-36 197.814 ton, NPK Phonska 342.834 ton, dan Organik Petroganik 60.168 ton.

Ia menjelaskan, peningkatan stok hingga empat kali lipat tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan dari para petani saat musim tanam tiba.

“Meski stok meningkat tiga hingga empat kali lipat, kami pastikan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut lancar sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah,” kata Ihwan.

Ia menambahkan, distribusi Pupuk Indonesia maupun Petrokimia Gresik berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Salah satu ketentuan dalam Permendag itu adalah stok pupuk bersubsidi harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan petani hingga dua minggu ke depan.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, perusahaan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 47 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsisi tahun anggaran 2019.

“Dalam peraturan itu alokasi pupuk bersubsidi 2019 yang harus disalurkan oleh Pupuk Indonesia mencapai 8,87 juta ton, dan dari jumlah itu Petrokimia mendapat alokasi 5,24 juta ton,” kata dia.

Sementara itu Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) PT Petrokimia Gresik di Madiun Fajar Ismail menjelaskan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Madiun sampai 4 Oktober 2019 yakni mencapai 62.155 ton atau 101 persen dari alokasi 61.322 ton.

“Stok yang tersedia masih 7.776 ton untuk lima jenis pupuk, yakni urea, ZA, SP-36, NPK Phonska dan Petroganik,” kata dia. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MADIUN

BPS Kota Madiun Minta TPID Waspadai Kenaikan Harga Beras

Published

on

Kepala BPS Kota Madiun Umar Sjaifudin.

Jatimraya.com, Madiun – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur meminta tim pengendali inflasi daerah (TPID) termasuk Bulog untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi karena akan memicu terjadinya inflasi di daerah setempat pada Oktober 2019.

Kepala BPS Kota Madiun Umar Sjaifudin mengatakan pada September 2019, komoditas beras merupakan salah satu penyumbang inflasi. Kenaikan harganya mencapai 0,31 persen dengan andil inflasi 0,01 persen.

“Meski kenaikan harganya hanya sedikit, namun karena beras ini merupakan komoditas nomor satu dan utama yang dikonsumsi masyarakat, maka tetap sangat berpengaruh terhadap laju inflasi,” ujar Umar Sjaifudin di Madiun, Senin (7/10/2019).

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah mewaspadai tiga bulan ke depan di akhir 2019.

TPID juga diharapkan agar selalu memantau perkembangan harga di pasaran, agar tidak terjadi gejolak harga.

Terlebih pada Desember akan ada dua agenda besar di masyarakat, yakni Hari Raya Natal 2019 dan pergantian Tahun Baru 2020 yang diprediksi akan berpengaruh terhadap inflasi.

“TPID dan Bulog diminta melakukan upaya untuk menekan harga beras di pasaran. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar dan lainnya,” kata dia.

Sesuai di pasaran saat ini, harga beras jenis IR 64 atau medium mencapai kisaran Rp8.800 hingga Rp9.100 per klogram. Harga itu naik dari sebelumnya sekitar Rp8.500 hingga Rp8.700 per kilogram.

Selain beras, pada September 2019, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Di antaranya gula pasir, rokok kretek, biaya bimbingan belajar, harga pembelian sepeda motor, serta emas perhiasan. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MADIUN

Pemkot Madiun Berupaya Kembangkan Industri Batik Khas Setempat

Published

on

Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, berupaya mengembangkan industri kerajinan batik khas setempat agar dikenal masyarakat luas.

Jatimraya.com, Madiun – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, berupaya mengembangkan industri kerajinan batik khas setempat agar dikenal masyarakat luas.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan Kota Madiun memiliki sejumlah motif batik yang menjadi ciri khas daerah setempat yang harus dilestarikan dan dikembangkan.

Motif batik itu di antaranya motif batik pecelan, keris Retno Dumilah, madumongso, jeruk nambangan dan lainnya.

“Beragam upaya disusun dan dilakukan guna membangkitkan industri batik di Kota Madiun,” ujar Wali Kota Maidi kepada wartawan di Madiun, Kamis (3/10/2019).

Menurut dia, tidak dapat dipungkiri jika industri batik rumahan di Kota Madiun belum dapat dikatakan stabil. Di mana, saat tidak ada pesanan akan mati, namun saat banyak pesanan juga tidak dapat mengatasi.

“Karena itu, pembinaan dan peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu mengembangkannya,” kata dia.

Upaya pengembangan tersebut di antaranya meningkatkan promosi, merevisi dan memperbanyak corak, hingga mematenkan sejumlah motif batik yang menjadi khas Kota Madiun.

Pemkot Madiun juga mewajibkan pegawai instansi di daerah itu mengenakan batik asli dari perajin asal Kota Madiun.

Selain itu, Pemkot Madiun juga membentuk paguyuban perajin batik yang disebut Paguyuban Koperasi Batik Kharismatik Sejahtera (PKBKS) Kota Madiun.

Bahkan untuk meningkatkan ketrampilan, wadah paguyuban yang baru terbentuk itu telah melakukan studi banding ke Solo, Jawa Tengah. Selain itu juga menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) pelatihan membatik di setiap kelurahan.

Sesuai data, hingga kini ada 33 perajin batik yang tergabung dalam PKBKS Kota Madiun. Lima perajin batik di antaranya telah bersertifikasi dan dipercaya menjadi instruktur pelatihan membatik.

Pemerintah berharap dengan terbentuknya paguyuban dan rutin melakukan pelatihan, perajin batik di Kota Madiun semakin berkembang dan regenerasi berjalan baik. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MADIUN

Pemkot Madiun Raih Predikat WTP 2018

Published

on

Wali Kota Madiun Maidi (kanan) menerima penganugerahan predikat WTP 2018 dari Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (tengah) didampingi Gubernur Jatim Khofifah di Ruang Singosari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/10/2019).

Jatimraya.com, Madiun – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penganugerahan predikat WTP 2018 tersebut diberikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Ruang Singosari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/10/2019) dan diterima Wali Kota Madiun Maidi.

Maidi mengatakan capaian WTP untuk kedua kali berturut-turut tersebut jangan sampai membuat terlena. Sebaliknya, harus menjadi penyemangat untuk lebih baik ke depan.

“Hampir semua kota dan kabupaten di Jawa Timur dapat predikat WTP. Kalau kita sampai tidak dapat tentu akan malu. Ini harus menjadi perhatian semua OPD,” ujar Maidi saat dihubungi wartawan.

Menurut dia, capaian WTP tersebut juga wajib diikuti kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan selanjutnya. Kualitas harus ditingkatkan bukan malah menurun.

Ia menyebut akan semakin melakukan pengetatan, terutama berkaitan dengan pihak ketiga.

Wali Kota akan memberikan sanksi tegas bagi rekanan yang tidak memperhatikan aturan.

Begitu juga dengan OPD, sanksi tegas akan diberikan kepada semua pejabat di OPD jika terbukti menjadi penyebab tidak diraihnya WTP di masa mendatang.

Maidi menerima penghargaan WTP bersama 34 pejabat daerah pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Total, terdapat 36 penghargaan WTP yang termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ia juga meminta masing-masing OPD meningkatkan kinerjanya untuk mempertahankan predikat WTP di anggaran tahun-tahun berikutnya. (lrs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending